Pewarta Indonesia

Pewarta-Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun Anggaran 2009 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari tahun ke tahun, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan yang menggambarkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara wajar.

Menyertai penyerahan tersebut, Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan, pemeriksaan keuangan difokuskan BPK selama semester I tahun 2009. BPK memeriksa 293 laporan keuangan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2008, satu LKPD tahun 2007, laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2008, 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun 2008, serta lima laporan keuangan badan lainnya.

Di tingkat daerah, dari 293 LKPD tahun 2008 yang diperiksa BPK, 8 diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 217 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 21 Tidak Wajar (TW), dan 47 disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini WTP diperoleh Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Pariaman, dan Kota Tangerang.

“Dari tahun ke tahun, laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan WDP mengalami peningkatan,” ujar Hadi dalam Sidang Paripurna DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (4/11), dipimpin Ketua DPD Irman Gusman yang didampingi kedua Wakil Ketua DPD, Laode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Hadi disertai Wakil Ketua BPK Herman Widyananda dan para anggota BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Taufiequrachman Ruki, Hasan Bisri, Ali Masykur Musa, Sapto Amal Damandari, Rizal Djalil, T Muhammad Nurlif.

Peningkatan jumlah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut menggambarkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang dicapai pemerintah daerah secara wajar. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berarti semakin dapat diandalkan dalam proses pengambilan keputusan.

Bagian lain, IHPS I Tahun Anggaran 2009 mencatat, selama kurun waktu lima tahun BPK memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang meliputi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan bertujuan tertentu. Hasilnya, pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Pemerintah memiliki banyak kelemahan dan menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam satu tahun terakhir.

Lambannya pembangunan sistem keuangan negara terjadi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antara kedua tingkatan, kemajuan pembangunan sistem keuangan pemerintah daerah lebih lambat ketimbang pemerintah pusat, yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas membangun kelembagaannya agar menggunakan wewenang dan dananya yang semakin besar dalam rangka otonomi daerah.

Belum adanya program terpadu Pemerintah memperbaiki sistem keuangan negara mendorong BPK melakukan enam bentuk inisiatif agar sesuai dengan jiwa dan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam paket tiga undang-undang bidang keuangan negara. Salah satunya, BPK menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kabupaten/kota membentuk panitia akuntabilitas publik (PAP), agar dapat mewujudkan hak bujetnya dan mengawasi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran negara, serta program kerja Pemerintah.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD; image: google.co.uk