Pewarta Indonesia

Pewarta-Indonesia, Pada hari Rabu (24/2) yang lalu, Kordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kab. Kuningan bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama dan Pemkab Kuningan menggelar sebuah acara yang bertajuk; “Melalui Bhakti Sosial Nikah Massal bersama K3S Kuningan, Kita Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat”, yang bertempat di Masjid Al-Munawwar Kelurahan Purwawinangun, yang diikuti sebanyak 28 pasangan pengantin. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, Ketua K3S Hj. Utje Ch Suganda, Kepala Depag Kab. Kuningan H. Agus Kholik, Ketua MUI Kab. Kuningan K.H. Hafidin Ahmad, para Camat, para Kepala KUA, para Kepala Desa, Perangkat Desa dan para pengantar pasangan pengantin nikah massal.

Dalam perhelatan nikah massal ini diikuti oleh sebanyak 28 pasangan dari 28 kecamatan, yang umumnya telah melakukan pernikahan siri. Mayoritas mereka berasal dari masyarakat golongan pra KS, rata-rata berusia 40 tahun dan mengaku telah melakukan pernikahan siri, bahkan ada yang pernikahannya sudah berlangsung selama 20 tahunan dan dikaruniai beberapa anak. Namun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan tidak memiliki biaya, dalam prosesi nikah massal tersebut masing-masing pasangan pengantin secara simbolis menyerahkan bibit pohon sebagai langkah nyata mendukung program Bupati Kuningan yakni Pepeling (Pengantin Peduli Lingkungan).

Selain itu mereka juga mendapatkan hadiah berupa uang dari Bupati Kuningan sebesar Rp. 100 ribu, dari K3S berupa pakaian dan seperangkat alat shalat serta beberapa sumbangan dari para donatur. Mengenai keberadaan pernikahan siri itu sendiri, lebih lanjut Ketua K3S Hj. Utje Ch Suganda menjelaskan; “Saya tidak akan memberikan tanggapan karena punya persepsi masing-masing. Tetapi mengacu kepada himbauan pemuka agama dalam hal ini MUI Kab. Kuningan, nikah siri itu tertutup, tetapi sunah rosul mengatakan pernikahan harus disebarluaskan, kenapa masyarakat masih ada yang menikah siri? Pada dasarnya masyarakat atau manusia maunya yang gampang saja, padahal masyarakat kecil tidak punya pemikiran lain, hanya ingin sah di mata agama. Untuk itu saya memprogramkan ke depan mulai dari sekarang.”

Ketua K3S juga menjelaskan; sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah masyarakat yang berkemauan dan berkemampuan tapi kurang beruntung baik fisik maupun sosialnya. Yakni penyandang masalah kesejahteraan sosial serta kelompok masyarakat yang mampu dalam upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, masyarakat Kabupaten Kuningan melakukan nikah siri karena tidak memiliki biaya bukan karena mereka tidak mau taat kepada hukum.

“Bahwa mereka ingin dilindungi oleh Undang-Undang, mereka ingin hidup nyaman, namun dicap, dihakimi karena nikah siri. Tetapi mereka tidak mengerti, katakanlah minimal pasangan datang ke KUA. Nah itu yang harus disosialisasikan secara terus-menerus oleh semua pihak baik itu Bupati, Camat, Kepala Desa. Mungkin tingkat pernikahan siri dari kalangan menengah ke atas terjadi hanya sekedar mensahkan saja, agar tidak dianggap zina. Tetapi kita tidak boleh memvonis kesalahan mereka, sebab mereka apa melakukan nikah siri? Kita membuat satu Visi – Misi untuk kelas menengah ke bawah, khusus pasangan pra KS harus dibantu. Saya menghimbau kepada Camat, Kepala Desa untuk menginventarisir masyarakatnya terus menerus tentang status nikah siri jadi untuk itu akan kita bantu, selama ini ada pengakuan bahwa mereka ingin diakui secara sah,” ujar Hj. Utje Ch Suganda.

Oleh karena itu, pihak pemerintah khususnya Kantor Departemen Agama Kabupaten diharapkan untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang berasal dari keluarga miskin. Ketika disinggung mengenai PNS yang melakukan nikah siri, Ketua K3S menjawab; “Selama tidak ada laporan dari istri pertama, itu tidak masalah. Pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali ada laporan dari istri pertama, nanti akan diproses di badan kepegawaian selanjutnya pemerintah daerah yang akan bertindak.”

Akhirnya melalui nikah massal tersebut, ke 28 pasangan nikah sudah terdaftar sebagai keluarga di KUA. Sebagai upaya membantu program pemerintah agar masyarakat sadar hukum dan meminimalisasi pernikahan usia dini, pernikahan adat dan pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. (Willy)

Image: google.co.uk