Pewarta Indonesia

Pewarta-Indonesia, Aturan-aturan tentang desa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengakibatkan kerancuan, kegalauan, dan hambatan selama pembangunan di desa, karena tata kelola desa bukan pemerintahan. Sebenarnya, penyelenggaraan tata kelola desa menyerupai suatu lembaga swadaya masyarakat yang bermitra dengan pemerintah melayani masyarakat dan ikut serta membangun desa.

Agar diakui sebagai mitra pemerintah yang sah, desa harus diatur tersendiri oleh sebuah undang-undang yang terpisah dari undang-undang lain, termasuk UU Pemerintahan Daerah. Pengaturannya yang sangat tepat tersebut akan memosisikan desa sebagai suatu wilayah yang dikelola masyarakatnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran.

Demikian diungkap Mohammad Novrizal Bahar, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), saat dengar pendapat umum dengan Komite I DPD yang dipimpin Farouk Muhammad (Nusa Tenggara Barat) didampingi kedua wakil ketua, Eni Khairani (Bengkulu) dan Wasis Siswoyo (Jawa Timur), di lantai 2 Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (5/5). Agendanya membahas Rancangan Undang-Undang Desa.

Novrizal mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganggap desa sebagai suatu bentuk daerah otonom tersendiri yang tata kelolanya sebagai bagian pemerintahan daerah. Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, yang tergolong daerah otonom hanya provinsi, kabupaten, dan kota.

“Jadi, desa bukan suatu bentuk daerah otonom. Artinya, tata kelola desa bukan merupakan atau tidak dapat digolongkan sebagai bagian pemerintahan daerah,” ujarnya. Namun, ketiadaan aturan dalam konstitusi tidak boleh menjadi kendala bagi perwujudan tata kelola desa sebagai entitas governance terkecil yang lebih baik, jelas, dan logis secara hukum.

Sebelumnya, Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD periode 2004-2009 merampungkan RUU Desa yang meluruskan pemahaman tentang keberadaan dan status desa dalam sistem ketatanegaraan dan kemasyarakatan kita. Konsepnya adalah masyarakat desa sebagai civil society yang menyelenggarakan urusan pelayanan dan pembangunan yang diatur dengan peraturan daerah.

Makanya, desa atau nama lain, sesuai dengan bahasa daerah setempat, diredefenisi. Desa adalah bagian wilayah kecamatan yang memiliki batas-batas yurisdiksi tertentu bersama masyarakat yang mendiaminya, yang membentuk kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan asal usul/adat istiadat dan/atau prakarsa sendiri, dan diakui Pemerintah sebagai desa.

Agar bisa dijalankan, Novrizal melanjutkan, kewenangan masyarakat desa mengelola hak dan kewajiban dari asal usul/adat istiadat dan/atau prakarsa tersebut harus diakui dan dihormati oleh negara atau pemerintah berbentuk kesepakatan antara masyarakat desa dengan pemerintah, yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Mengapa berbentuk kesepakatan?

“Karena desa bukan subordinasi pemerintah. Secara kelembagaan, kedudukan desa tidak di bawah, bahkan di luar pemerintah,” katanya. Karena penyelenggara desa bukan bawahan pemerintah daerah maka pemerintah daerah akan terhindar intervensi, dan sebaliknya, desa tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada pemerintah daerah karena hubungan mereka yang setara.

Dalam penyelenggaraan desa, suatu urusan yang diserahkan pemerintah kepada desa melalui kesepakatan antara pemerintah daerah dengan penyelenggara desa akan menjadi urusan desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Urusan desa hanya bisa diambil kembali oleh pemerintah disetujui masyarakat desa melalui kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara desa.

Selanjutnya, Novrizal mengatakan, ketentuan tentang perubahan desa menjadi kelurahan dalam UU Desa harus ditiadakan karena tidak mendorong masyarakat desa sebagai civil society. Sebagai subsistem kabupaten/kota, kelurahan melaksanakan tugas yang didelegasikan kabupaten/kota. Perubahan desa menjadi kelurahan juga berkonsekuensi lain, yaitu menghilangkan kekayaan sumberdayanya.

Beberapa anggota Komite I DPD memberikan catatan agar UU Desa mengakui keragaman karakteristik desa. “Secara filosofis, aturan-aturan selama ini menyeragamkan desa. Harusnya, perbedaan yang membentuk satu kesatuan. Tapi aktualisasinya sangat jauh berbeda. Lalu, desa menjadi korban,” ujar Paulus Yohanes Sumino (Papua). Pernyataan serupa diucap T Bachrum Manyak (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Tellie Gozelie (Kepulauan Bangka Belitung).

Dani Anwar (DKI Jakarta) juga mengingatkan, karena karakteristik desa yang berbeda-beda maka UU Desa harus memberi tuntunan agar pemerintah daerah menghormati asal usul/adat istiadat dan/atau prakarsa masyarakat desa. “Kalau aturan diseragamkan ke seluruh desa, bisa kacau balau,” kata Dani, diperkuat Luther Kombong (Kalimantan Timur) dan Amang Syafrudin (Jawa Barat).

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI