Pewarta Indonesia

Pewarta-Indonesia, TANGERANG - Kalangan pengusaha angkutan khusus pelayanan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memprotes keras rencana pemerintah, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemmenakertrans) untuk uji coba penggunan Terminal Penumpang Umum(TPU) (terminal 2) bandara Sukarno Hatta, Tangerang, Banten, bagi TKI, khususnya TKI Taiwan dan Hongkong pada February 2010.

Mereka juga memprotes rencana Kemmenakertrans yang akan menutup Gedung Pendataan Kepulangan TKI (GPKTKI) Selapajang, Tangerang, Banten. “Dengan TKI pulang ke daerah asalnya lewat Terminal Penumpang Umum (TPU), akan menambah permasalahan baru bagi TKI dan juga bagi pemerintah,” kata Humas Gabungan Pengusaha Pelayanan Pemulangan TKI (GP3TKI) Hanafi kepada Pewarta-Indonesia.com di GPKTKI, Selapajang, Tangerang, Provinsi Banten, baru-baru ini.

Permasalahan baru tersebut lanjutnya, yaitu TKI yang akan pulang ke daerah asal lewat TPU, akan menjadi ajang pemerasan bagi taksi gelap, calo-calo dan oknum yang tidak bertanggung jawab lainnya yang ada di TPU tersebut. Karena, kata Hanafi, tingkat kerawanan di TPU itu luar biasa, seperti di TPU tersebut masih banyak beredar, antara lain taksi gelap dan juga calo, baik itu calo taksi dan calo angkutan umum lainnya, porter liar, serta juga ojek motor.

“Angkasa Pura (AP) saja sebagai pengelola bandara tidak bisa “membersihkan” bandara Sukarno Hatta yang nota bene bandara udara internasional, dari aksi taksi gelap dan oknum calo lainnya yang tidak bertanggung jawab,” kata Hanafi yang juga sebagai pengelola perusahaan angkutan khusus pelayanan pemulangan TKI Koperasi Garuda Biru (KGB).

Dengan TKI pulang lewat TPU tambahnya, bisa saja TKI ditawari harga yang murah oleh taksi gelap, lalu dalam tengah perjalanan pulang ke daerah asal TKI, TKI dibius atau diancam diturunkan di tengah jalan jika tidak menyerahkan sejumlah uang. “Untuk itu, cobalah pemerintah mengkaji/mempelajari dahulu, apakah benar TKI lewat TPU sudah aman dan nyaman ? Jangan sampai dengan harga yang murah lewat TPU, tapi ujung-ujungnya membawa petaka buat TKI,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga harus konsisten dengan aturan yang dibuat terkait pemulangan TKI ke daerah asal TKI. Karena, kata Hanafi, perusahaan angkutan khusus pelayanan pemulangan TKI sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan kepulangan TKI dari terminal khusus TKI (GPKTKI) ke daerah asal TKI, telah terikat dalam suatu nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

 “Semenjak adanya terminal khusus kepulangan TKI, mulai 1999 sampai sekarang, bertujuan untuk melindungi dan mengamankan TKI ke daerah asal TKI dan itu sudah melalui proses pengkajian, tapi anehnya malah mau ditutup,” kata Hanafi.

Sebagai mitra pemerintah tambahnya, pengusaha angkutan juga telah mengikuti prosedur pemerintah, baik ijin, jumlah kuota angkutan, sampai dengan peremajaan angkutan pemulangan TKI.  “Tolong pemerintah lihat sisi kebaikan kami (perusahaan angkutan pemulangan TKI), jangan lihat sisi kejelekkannya. Karena jika dilihat sisi jeleknya hanya segelitir/sedikit saja oknum operator angkutan TKI yang memeras TKI,” pinta Hanafi.

Menurutnya, selama ini ada pihak luar yang hanya menilai operator angkutan pemulangan TKI dari sisi jeleknya, tanpa memandang melihat sisi kebaikan dari operator angkutan TKI. “Kami juga mengantar pulang TKI bermasalah tanpa dipungut biaya atau gratis sampai ke rumah keluarga TKI tersebut,” jelasnya. (arman)