Pewarta Indonesia

Pewarta-Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPP Apjati) bakal terancam akan “di Musyarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)” oleh anggota Apjati, yang dikarenakan telah terjadi komunikasi yang tertutup dari DPP Apjati terhadap anggotanya (anggota Apjati).

“Kami telah berkirim surat dan berdialog kepada DPP Apjati auntuk menyampaikan aspirasi PPTKIS anggota Apjati yang tersumbat, namun sampai sakarang kami belum menerima jawaban tertulis dari DPP Apjati,” kata Juru Bicara (Jubir) Forum Komunikasi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (FKPPTKIS) anggota Apjati Sysferi kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini.

Tertutup komunikasinya antara DPP Apjati terhadap anggotanya lanjutnya, ditenggarai tidak ada transparansi program kerja yang dilaksanakan DPP Apjati dan lebih banyak mempersulit aktivitas PPTKIS anggota Apjati, dengan cara DPP Apjati menciptakan birokrasi kepada anggotanya sendiri, seperti diantaranya pemberlakuan online system sebesar Rp 85 ribu per calon TKI dan biaya Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) Rp 50 ribu per calon TKI.

Jubir FKPPTKIS Sysferi menjelaskan, pemberlakuan online system sebesar Rp 85 ribu per calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk biaya online pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama 21 hari kepada PPTKIS anggota apjati yang relative besar nilainya ini, hanya mengarah kepada sekedar pendataan terhadap calon TKI.

“Padahal kalau DPP Apjati mau, DPP Apjati bisa menggunakan online system yang dipunyai oleh DPP apjati sendiri dan biayanya gratis kepada anggota. Anehnya sekarang ini bukannya pemerintah yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang membuat birokrasi terkait proses penempatan TKI ke luar negeri. Tapi yang terjadi sekarang justru Apjati selaku swasta yang menciptakan birokrasi bagi anggotanya sendiri,” ujar Sysferi.

Begitu juga dengan PAP tambahnya, pelaksanaan PAP yang diambil dari PPTKIS anggota Apjati, namun dalam pelaksanaannya memakai istilah sumbangan dari PPTKIS, yang sebenarnya pembiayaan untuk PAP sudah disediakan oleh pemerintah dalam APBN..

Dalam pelaksanaan PAP kata Sysferi, ternyata pembebanan biaya PAP kepada PPTKIS anggota Apjati, melebihi biaya yang sebenarnya, yang sebenarnya biaya PAP sebesar Rp 36 ribu per calon TKI, tapi PPTKIS anggota Apjati tetap dikenakan biaya PAP sebesar Rp 50 ribu oleh DPP Apjati.

 “Parahnya, dalam pelaksanaan online system Rp 85 ribu per calon TKI dan  PAP sebesar Rp 50 ribu per calon TKI, dalam penggunaan dan pelaporan keuangannya tidak dilaksanakan secara accountable,” kata Direktur Utama PPTKIS PT Falia Sinatya Sejati ini.

Padahal tambah Sysferi, sesuai amanat AD/ART Apjati disebutkan, bahwa dalam setiap periode enam bulan sekali dan laporan tahunan, harus dilaporkan kepada PPTKIS anggota Apjati, yang telah diaudit oleh akuntan public.

Sementara itu Dedy Rizaldi yang juga Jubir FKPPTKIS menyatakan, sampai saat ini FKPPTKIS atau disebut tim 17 karena forum ini beranggotakan 17 orang mendapatkan dukungan 116 lebih PPTKIS anggota Apjati untuk mendesak kepada FKPPTKIS untuk segera diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Sebenarnya kami telah memberi batas waktu selama dua bulan yang terhitung mulai 8 Februari 2010 kepada DPP Apjati untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi keluhan dari PPTKIS anggota Apjati. Tapi rupanya PPTKIS anggota Apjati mendesak kepada kami (FKPPTKIS/Tim 17) untuk secepatnya dilaksanakan Munaslub, sebelum kunjungan Presiden Amerika Barack Obama yang akan berkunjung ke Indonesia pada pertengahan Maret 2010,” jelas Dedy.

Jika DPP Apjati tetap bertahan untuk tidak menjawab aspirasi dari PPTKIS anggota Apjati tambahnya, maka sesuai amanat pasal 20 AD/ART Apjati, dengan syarat mekanisme desakan PPTKIS anggota Apjati yaitu 50% plus 1 PPTKIS dari jumlah PPTKIS anggota Apjati, bisa dilaksanakan Munaslub.

“PPTKIS anggota Apjati juga mendesak kepada DPP Apjati untuk menghentikan dulu kutipan-kutipan dana online system dan PAP kepada PPTKIS,” tegasnya. (arman)

Keterangan foto: Sysferi, Jubir FKPPTKIS