Pewarta Indonesia

Pewarta-Indonesia, BOGOR - Detik-detik menjelang pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu II menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan. Pemberitaan di media massa dengan antusias menggambarkan tahap-demi-tahap proses tersebut dilakukan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti biasanya, memahami benar keingintahuan publik, dan dari waktu ke waktu berusaha menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam penyusunan kabinet.

Menyusun kabinet tentu bukan pekerjaan mudah. Secara ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kementerian Negara adalah dua peraturan yang mengatur masalah kabinet. Pada prinsipnya, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Presiden punya kewenangan appointment and removal yang penuh dalam menentukan para pembantu utamanya dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, sebagai teladan sopan-santun politik, Presiden SBY tentu saja melibatkan dan mendengarkan pula masukan dari Wakil Presiden terpilih Boediono.

Namun, meramu kabinet tidaklah semata berdasarkan norma hukum. Kabinet yang terpilih tentu harus menjadi kabinet kerja, sekaligus representasi kemajemukan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Mendesakkan adanya zaken kabinet, tanpa ada representasi partai politik, misalnya, adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Tidak boleh ada elemen sah bangsa ini yang diharamkan menjadi anggota kabinet. Terlebih secara fatsoen politik, adalah bertentangan dengan etika untuk tidak berbagi peran dan tanggung jawab pemerintahan dengan koalisi pengusung presiden terpilih. Maka representasi parpol dan non-parpol menjadi suatu keniscayaan dalam kabinet.

Di samping itu, berbagai representasi lain tentu harus dipertimbangkan mulai dari gender, daerah, etnis, agama hingga pentingnya faktor regenerasi. Ke semuanya adalah syarat penentu di samping faktor yang tak kalah pentingnya: politik keringat.

Menjadi menteri bukanlah pekerjaan mudah. Justru itu adalah tanggung jawab yang sangat berat. Maka setiap menteri harus siap mencurahkan seluruh waktu, tenaga dan pikirannya bagi kemajuan bangsa. Karena itu, faktor rekam jejak, pengalaman serta kematangan sikap menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Maka, siapa yang lebih berpengalaman, lebih bekerja, lebih berkeringat dalam tim pemenangan presiden terpilih, menjadi lebih pantas untuk menduduki posisi menteri, dengan semua tanggung jawabnya yang sangat berat.

Tidak mengherankan, karenanya, Presiden mensyaratkan calon menterinya untuk menjalani tes kesehatan. Kondisi fisik dan mental seorang menteri memang harus prima, tidak dapat ditawar.

Last but not least, dan justru yang terpenting adalah: semua faktor itu baru dipertimbangkan jika seorang calon telah lulus syarat integritas-moralitas dan kapasitas-keilmuan. Maka, adalah pantas ketika presiden menegaskan, dapat saja calon menteri gagal dilantik jika ternyata ada masalah hukum yang kemudian muncul dan menyebabkan yang bersangkutan gugur dari pencalonan.

Karena itulah, presiden melakukan proses pemanggilan ke Cikeas -semacam fit and proper test- sebagai bentuk transparansi agar publik mengetahui siapa saja calon menteri, dan dapat memberi masukan yang tepat dan benar, jika diperlukan.

Jadi, selamat menunggu telepon dari Cikeas. Serta, jika pada saatnya dilantik, ada baiknya bukan bersegera membaca hamdalah, tetapi justru memperbanyak istighfar, agar cobaan berat sebagai menteri dapat dilalui dengan sukses dan selamat. (jurnalnasional)

< Prev		Next >