Pewarta Indonesia

Pewarta-Indonesia, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan menjadi mitra strategis pemerintah. Namun demikian PDIP berharap Partai Demokrat (PD) sebagai 'penguasa' di parlemen tetap bersikap kritis terhadap pemerintah.

"Yang kita minta lebih strategis itu anggota DPR dari (Partai) Demokrat. Kalau mereka tidak kritis, ya kita akan kebobolan sama-sama. Tetapi kalau mereka kritis, ya kita akan jaga sama-sama," kata Taufiq.

Hal ini disampaikan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas (TK) kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).

TK menegaskan, sikap PDIP menjadi mitra strategis siap mendukung pemerintah jika memang program-program yang dijalankan prorakyat. Tapi sebaliknya, PDIP akan mengkritisi jika tidak prorakyat. "Karena kita check and balances," imbuhnya.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dilantik Presiden SBY.

Publik berharap banyak pada pemerintahan ini. Langsung tancap gas menjadi pilihan strategis kabinet baru.

Komentar pasca pengumuman dan pelantikan KIB II memang terasa bersautan. Walaupun Presiden SBY untuk kali kedua menegaskan, KIB jilid II tidak bisa memuaskan banyak pihak.

"Hampir pasti ada pihak-pihak yang tidak puas yang punya pendapat lain. Saya nilai itu wajar. Tahun 2004 juga begitu. Pada saat kabinet sebelumnya-sebelumnya ditetapkan juga begitu, dan itulah indahnya demokrasi," kata SBY saat pelantikan KIB II di Istana Negara, Kamis (22/10).

SBY cukup sadar atas pilihan terhadap para menteri-menterinya. Apalagi, KIB II ini didominasi oleh kalangan partai politik dan memecahkan rekor sepanjang sejarah pemerintahan di era reformasi yaitu sebanyak 19 menteri dari unsur partai politik.

Langkah ini tentu bukan tanpa risiko. Maka, saat pelantikan KIB II, Presiden SBY mengingatkan agar menteri dari unsur partai politik memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sebagai presiden, bukan kepada pimpinan partai politik.

"Saya ingin mengingatkan juga bahwa kita menganut sistim presidensil. Presiden adalah nakhodanya, karena itu loyalitas dan garis tanggung jawab ke presiden bukan ke parpol dalam hitungan tugas pemerintahan. Saya berharap camkan benar, mari kita jalankan bersama," cetusnya.

Riak-riak dalam melaksanakan tugas kementerian yang diemban para politisi pun tidak kalah banyak. Setidaknya persoalan terdekat yang bakal dihadapi oleh menteri dari partai politik yaitu adaptasi di pos barunya sebagai menteri.

"Saya hampir setahun dalam melakukan adaptasi di departemen yang saya pimpin," ungkap mantan menteri di KIB I yang enggan disebutkan namanya usai ditemui di acara pelantikan menteri di Istana Negara, Jakarta.

Persoalan adaptasi bagi para menteri terutama dari kalangan partai politik bukanlah perkara sepele. Meskipun, sentuhan politisi dalam membalut institusi departemen bisa menjadi nilai positif, jika ledearship serta kemampuan manajerial para politisi tersebut mampu ditransformasi dalam mesin birokrasi yang rigid.

Selain itu, bayang-bayang dicopot dari jabatan juga tetap menghantui. Terlebih, Presiden SBY memastikan evaluasi terhadap para menteri akan dilakukan setiap tahun. "Saya harapkan jalankan apa yang saudara-saudara tandatangani baik dalam pakta integritas dan kontrak kinerja. Setiap tahun akan melakukan evaluasi," kata Presiden.

Bercermin pada kondisi KIB I silam, SBY telah melakukan perombakan sebanyak dua kali. Pertama terjadi pada waktu 2005 dengan mengganti beberapa pos baik dari kalangan profesional maupun partai politik. Hal yang sama terjadi pada 2007. Walaupun, pergantian menteri dari unsur partai politik lebih dilandasi persoalan internal partai bukan karena kinerja para menteri.

Ekspektasi publik terhadap KIB II saat ini sangatlah besar. Harapan segera membaiknya kondisi perekonomian negeri plus terbukanya lapangan pekerjaan adalah beberapa di antaranya. Di samping pula persoalan besar siap menghadang para menteri KIB II. Karena itu program kerja 100 hari bagi para menteri akan menjadi langkah awal untuk mewujudkan harapan publik itu. (aldy/ton)