Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

SILAHKAN KLIK BANNER DI BAWAH INI DAN IKUTI SEMINAR MAHA PENTING YANG AKAN DISELENGGARAKAN DI GEDUNG NUSANTARA V, KANTOR MPR/DPR/DPD RI, SABTU 11 NOVEMBER 2017... AYOOO BURUAN DAFTAR, KETIK HADIR#NAMA-LENGKAP#KAB/KOTA DOMISILI/NOMOR-HP, KIRIM KE NOMOR HP/WA: 081371549165 (SHONY)

Dugaan Pungli di SMAN 8 Semarang Resahkan Walimurid

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

KOPI, Semarang - Dugaan pungutan liar yang terjadi di SMAN 8 kembali terjadi, beberapa item yang menjadi keresahan para siswa maupun wali murid sudah pada puncaknya,hal ini yang menjadikan rasa resah dan gelisah para orang tua murid, sehingga sebagian ada yang melaporkan tindakan ini kepada pihak-pihak terkait.

Bahwa pada awal Januari 2017 telah mengumpulkan para orangtua siswa untuk membicarakan peningkatan mutu pendidikan di SMA 8, karena segala pembiayaan sudah bukan menjadi tanggung jawab pihak negara melainkan dikembalikan beban pembiayaan kepada pihak provinsi di masing-masing wilayah, termasuk di Jawa Tengah,

Dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan yang terjadi antara pihak sekolah,komite dan para wali murid atas adanya pembayaran SPP,yakni sebesar Rp.225.000,-/siswa,karena biaya yang dibebankan sudah menjadi tenggung jawab masing-masing sekolah. Dalam perjalanannya proses pembayaran SPP inipun tanpa didasari surat edaran/surat keputusan kepala sekolah. Peruntukan dan kegunaan sumbangan SPP inipun sampai sekarang juga tidak jelas karena tidak ada pertanggung jawaban dan transparansi anggaran,sehingga pihak sekolah justeru melakukan terobosan-terobosan pungutan melalui berbagai kegiatan secara sepihak.

Beberapa pungutan lainnya yang tidak didasari oleh surat keputusan kepala sekolah yakni:

1. Pungutan wajib atas lembar jawab kegiatan ulangan semester besar pungutan berlainan.

Kelas X Rp.6000,-/siswa, kelals IX Rp.6000,-/siswa dan kelas XII Rp.5000/siswa

2. Pungutan wajib Go To Campus untuk kelas XII sebesar Rp.200.000,-/siswa

3. Pungutan wajib tambahan pelajaran sebesar Rp.200.000,-/siswa

4. Pungutan wajib Field trip untuk kelas X sebesar Rp.275.000/siswa ke Solo.

5. Pungutan Dana Pramuka Rp.60.000,-/peserta

6. Aquanisasi sebesar Rp.1000,-/hari/siswa

Dari berbagai pungutan diatas hampir semuanya tanpa didasari dengan surat edaran maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah(kepala sekolah), dan bagi yang sudah membayar juga tidak diberikan kwitansi/tanda terima pembayaran, disisi lain rencana kegiatan tersebut secara sepihak, tanpa persetujuan dan musyawarah dengan para wali murid.

Hal inilah yang menjadikan kebanyakan wali murid merasa keberatan dengan adanya kegiatan dan pungutan-pungutan diatas, disamping sudah ada kewajiban pembayaran SPP sebesar Rp.225.000,-/perbulan/persiswa.

Sebagaiman mengutip dari pembicaraan kepala sekolah SMA 8,Sugiyo, akan memberikan sanksi ataupun bentuk ancaman kepada para siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut, akan dikenai sanksi dan dipersulit dalam melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Pihak sekolah diduga telah menggunakan intimidasi dan penekanan psikis baik kepada para guru maupun siswa yang tidak setuju dengan program diatas.

Kepada wartawan beberapa siswa mengatakan, kami tidak akan ikut kegiatan tersebut karena, beban biayanya besar dan lagi kurang begitu mendukung bagi keilmuan pendidikan di sini, kalaupun masih ada pungutan seperti bayar lembar jawab, terus fungsi SPP perbulan untuk apa saja?”

Salah satu wali murid juga mengatakan,” Kami dari orang tua wali murid juga keberatan dengan program tersebut,beban hidup kami sudah begitu banyak belum lagi adik dan kakanya juga sekolah dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.oleh karena itu kami menolak dan tidak akan ikut kegiatan tersebut,kami mohon agar kepala sekolah segera merubah kebijakan tersebut”.

Cara-cara seperti ini sudah tidak etis dan cenderung melanggar aturan hukum. Oleh karena itu demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan,Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin M.Pd agar segera memberikan sanksi tegas kepada Kepala Sekolah SMA 8 dan segera menegakkan aturan demi menyelamatkan generasi penerus bangsa melalui pendidikan nasional di Kota Semarang. (ME/Red)