Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
Pewarta Online

 

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
“Nongkrong di Haus Berbonus” Raih MU.....
30/06/2013 | Arifin

KOPI - PT ABC President Indonesia menggelar serangkaian kegiatan “Nongkrong di Haus Berbonus”, Minggu pagi (30/6) di Plaza Utara Senayan, Jakarta. Event tersebut diselenggarakan serentak di tiga K [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Warta Berita Daerah Perda Kabupaten Siak Tidak Optimal, Dewan Minta Perhatian Serius Bupati
Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama segenap pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia menyampaikan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan 1435 H, kepada seluruh umat Muslim dan Muslimat sebangsa dan setanah air dan di seluruh dunia. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan pahala yang berlimpah di bulan suci penuh rahmat ini bagi setiap anak negeri di segenap penjuru nusantara... Amin...

Perda Kabupaten Siak Tidak Optimal, Dewan Minta Perhatian Serius Bupati

KOPI, Siak Sri Indrapura - Peraturan Daerah (Perda) yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Siak tidak berjalan secara optimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Banyaknya perusahaan dan industri di daerah ini yang belum memiliki izin resmi dari Pemkab Siak merupakan bukti ketidak-seriusan Pemkab dalam menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat selama ini. Alasan yang sering dikemukakan, perusahaan sulit mengurus izin, padahal hal itu tidak benar adanya.

 

Ketika pewarta KOPI menemui anggota dewan Komisi II, Ismail mengatakan, "Perda-perda tahun 2008 ini belum diberlakukan dengan baik. Izin untuk penagkaran walet juga belum teralisasi, padahal sudah diperdakan pada tahun 2010. Tidak dijalankan," ujar Ismail.

"Lebih lanjut beliau mengatakan ketidakmampuan instansi yang terkait untuk melaksanakan isi perda tersebut menjadi faktor utama, sehingga masyarakat yang awam tidak mengerti akan perda tersebut," imbuhnya.

Oleh karena itu, Ismail berharap agar instansi terkait untuk memudahkan pengeluaran surat izin, dan perlunya ada kebijakan Bupati terahadap bawahannya.(bid)

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.