Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
Pewarta Online
None

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
“Nongkrong di Haus Berbonus” Raih MU.....
30/06/2013 | Arifin

KOPI - PT ABC President Indonesia menggelar serangkaian kegiatan “Nongkrong di Haus Berbonus”, Minggu pagi (30/6) di Plaza Utara Senayan, Jakarta. Event tersebut diselenggarakan serentak di tiga K [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Warta Berita Ekonomi DPD Akan Perjuangkan DBH Perkebunan
Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama segenap pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia menyampaikan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan 1435 H, kepada seluruh umat Muslim dan Muslimat sebangsa dan setanah air dan di seluruh dunia. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan pahala yang berlimpah di bulan suci penuh rahmat ini bagi setiap anak negeri di segenap penjuru nusantara... Amin...

DPD Akan Perjuangkan DBH Perkebunan

Pewarta-Indonesia, Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara merekomendasikan agar DPD memperjuangkan dana bagi hasil perkebunan melalui revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan dana bagi hasil sumberdaya alam sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya meliputi sektor minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Rekomendasi DPD dimungkinkan karena Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar­besar kemakmuran rakyat. “UU 33/2004 tidak menyatakannya,” ujar Parlindungan Purba mewakili ketiga sejawatnya, Rudolf Matzuoka Pardede, Rahmat Shah, dan Darmayanti Lubis dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, (Rabu (21/10).

“Usulan ini sudah 16 tahun. Usulan kepada Presiden diteken Pak Rudolf selaku
Gubernur waktu itu,” ujar Rudolf Pardede.

Apabila aspirasi atau usulan semua daerah yang memiliki aset perusahaan terbatas perkebunan nusantara (PTPN) dan perkebunan besar swasta nasional (PSBN) tersebut tidak diakomodasi, Rudolf, Rahmat, Parlindungan, dan Darmayanti mengusulkan agar pemerintah daerah menyertakan modalnya atau sharing kepemilikan saham. Tujuannya, agar mereka menerima deviden atau laba bersih perusahaan yang dibagi kepada pemegang saham dan mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian dengan penjualan.

Selama ini, lanjutnya, Sumatera Utara menerima pendapatan berupa dana reboisasi (DR) yang disetor setiap perusahaan kayu, kemudian pemerintah pusat memberi dana alokasi khusus (DAK) membiayai rehabilitasi hutan dan lahan yang diselenggarakan daerah. Setelah hutan dikonversi menjadi perkebunan, kini Sumatera Utara sama sekali tidak memperoleh apa-apa.

“Bayangkan kalau dana bagi hasil perkebunan diterima Sumatera Utara, nilainya akan sangat besar,” imbuh Rudolf.

Tahun 2005, misalnya, diperoleh dana bagi hasil sumberdaya alam sebagai PNBP Rp 110,5 triliun yang dikembalikan ke daerah Rp 11,7 triliun (10,58%), tahun 2006 diperoleh Rp 167,474 triliun dan ke daerah Rp 31,887 triliun (19,03%), tahun 2007 diperoleh Rp 132,892 triliun dan ke daerah Rp 27,952 triliun (21,03%), dan tahun 2008 diperoleh Rp 192,789 dan ke daerah Rp 41,8 triliun (21,68%).

Prospek Sumatera Utara memacu pembangunan di daerahnya setelah memperoleh dana bagi hasil perkebunan akan semakin positif karena areal PTPN II, III, dan IV berlokasi di Sumatera Utara ditambah ratusan PSBN. Luas perkebunan di Sumatera Utara terdiri atas 1,3 juta ha perkebunan sawit, 350 ribu ha perkebunan karet, serta 600 ribu ha perkebunan kakao dan kopi.

Parlindungan menambahkan, jika berhasil maka provinsi-provinsi akan menikmatinya adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimatan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Ketua DPD Irman Gusman kembali menegaskan dukungan DPD terhadap usulan Provinsi Sumatera Utara mengenai dana bagi hasil perkebunan di wilayah-wilayah tersebut, baik perkebunan yang dimiliki negara maupun swasta (nasional atau asing). Sangat wajar daerah menuntutnya karena mereka menghadapi masalah atau konflik petani, buruh, tanah, bahkan menanggung beban kerusakan jalan dan jembatan yang semuanya membutuhkan biaya yang besar. “DPD sangat serius,” kata Irman yang memimpin Sidang Paripurna DPD didamping wakil-wakil ketua DPD, Laode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Empat persoalan menjadi latar belakang wacana dana bagi hasil perkebunan sebagai sumber dana perimbangan keuangan, yaitu UU 18/2004 tentang Perkebunan belum mengatur dana bagi hasil perkebunan sehingga seolah-olah belum termasuk sumber daya alam sebagaimana kehutanan dan perikanan; daerah-daerah tidak lagi menerima dana bagi hasil kehutanan karena areal hutannya dikonversi menjadi lahan perkebunan; kehidupan masyarakat di sekitar areal perkebunan selama ini masih di bawah standar sejahtera setelah kehilangan peluang karena hak guna usaha (HGU) yang lama; dan diperlukan keseimbangan sosial-ekonomi antara potensi perkebunan dengan situasi kondisi masyarakat karena proyek perkebunan yang berdampak negatif seperti penyebab kerusakan infrastruktur di daerah bersangkutan.

Daerah-daerah sendiri kesulitan menyediakan dana membangunan mengingat keterbatasan dananya yang dibagi-bagi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran pemerintahan daerah setempat. Jika, misalnya, Sumatera Utara mendapat dana bagi hasil perkebunan ditambah sektor-sektor lainnya maka pembangunan di provinsi ini akan bergerak cepat ke arah yang lebih baik.

Karenanya, DPD memperjuangkan revisi UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah agar memasukkan dana bagi hasil perkebunan tersebut. Untuk memperjuangkannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama empat anggota DPD asal Sumatera Utara menggelar Seminar Nasional “Formula Dana Perimbangan Bagi Hasil Perkebunan untuk Pembangunan Daerah” di Aula Martabe Kantor Gubernuran di Medan tanggal 10 Oktober 2009 lalu.

Pada Seminar Nasional tersebut, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin mencontohkan dana perimbangan yang diberikan Jakarta kepada Sumatera Utara tahun 2009 hanya Rp 317,36 miliar (35,09%). Sementara Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapasawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara mencatat 1,09 juta ha luas lahan perkebunan sawit tahun 2007.

Lahan seluas itu, kata Syamsul, telah menghasilkan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah 1,70 juta ton bernilai Rp 10,7 triliun. Jika pungutan ekspor (PE) 10% maka Pemerintah memperoleh Rp 1,7 triliun. “Suatu angka yang sangat signifikan,” ujarnya ketika itu. Gubernur Sumatera Utara mengakui, dana sebesar itu sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah.

DPD mengangkat isu tersebut ke level nasional ketika Sidang Paripurna Khusus DPD yang dipimpin Ketua DPD ketika itu, Ginandjar Kartasasmita. DPD mengusulkan perluasan dana bagi hasil sumber daya alam agar tidak terbatas pertambangan, perminyakan, pergasan, kehutanan, dan perikanan. Begitu pula di daerah-daerah yang kaya komoditas strategis seperti cengkeh dan tembakau.

“Diharapkan oleh berbagai daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan perkebunan seperti Sumatera Utara, Riau, serta di Kalimantan untuk mengatur pula dana bagi hasil perkebunan,” katanya di Jakarta tanggal 19 Agustus 2009 lalu. Tambahan pendapatan daerah dari dana bagi hasil perkebunan akan membantu pemerataan pembangunan.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.