KOPI, Aceh Timur - Dalam perkembangan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sampai saat ini masih belum maksimal, disebabkan masih kurang profesionalnya dalam mengelola perusahaan termasuk pandangan para Pengawas, Komisaris dan Pemilik Perusahaan yang masih bersifat tradisioanal.

Sebagai pemilik atau pemegang saham ,Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyadari arti pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di semua lingkungan unit bisnisnya .

Diperlukan komitmen kuat serta aturan main yang sehat dalam praktik penyelenggaraan bisnis dan beretika dari pemilik atau pemegang saham , badan pengawas atau komisaris dan dewan direksi yang merupakan organ utama dalam GCG .

Komitmen tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan perusahaan melalui penetapan kebijakan dan penciptaan budaya dan etika korporasi yang mendukung tercapainya tujuan korporasi.

Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah (Sekda) , Syaifannur, SH MM ketika membuka kegiatan Sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) yang berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Timur, Rabu(15/2) yang diikuti oleh seluruh pimpinan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Maksud diadakan sosialisasi ini,sebut Sekda, untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan serta Keputusan Presiden (Keppres) nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi dan kewenangan ,susunan organsiasi dan tata kerja lembaga pemerintah non Departemen yang telah mengalami perubahan beberapa kali ,terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 64 tahun 2005 .

Dilain pihak, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi semakin kuat, baik dalam tuntutan dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari pihak luar organisasi.

Semakin banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan korporasi berdampak pada proses manajemen dan kompetisi usaha yang semakin ketat dan luas.Untuk itu korporasi harus memiliki strategi yang kuat dan tepat untuk menghadapi dinamika yang cukup tinggi serta melengkapi perangkat pengendalian yang handal dan terpadu.

Oleh karena itu penerapan praktik-praktik GCG menjadi keharusan dengan prinsip dasar yaitu transparansi, akuntanbilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran .

Kegiatan Sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh selama tujuh hari dengan nara sumber yang juga berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).