Kasus Blok Ambalat Sengketa Landas Kontinen

0
25

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Kasus di blok Ambalat bukan merupakan sengketa hak kedaulatan tetapi merupakan sengketa landas kontinen. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Ia menegaskan, blok Ambalat bukan merupakan konflik kedaulatan dan kasus ini bukan merupakan sengketa kedaulatan tetapi merupakan hak berdaulat. Dijelaskan, blok Ambalat adalah landas kontinen dan bukan merupakan perairan wilayah. Tidak ada satupun negara di dunia yang punya kedaulatan pada landas kontinental.

Pada landas kontinen hanyalah untuk melakukan konvensi, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. Sedangkan soal kedaulatan berada pada laut wilayah yang berjarak 12 mil dari pantai.

Untuk menyelesaikan sengketa ini, Menlu mengatakan, satu-satunya cara adalah dengan melakukan perundingan, dimana dalam konvensi laut 1982 dimandatkan bahwa garis batas laut bisa ditentukan dengan perundingan dan tidak dengan cara lain.

Indonesia telah meminta Malaysia untuk kembali ke meja perundingan guna membicarakan masalah maritim ini. Departemen Luar Negeri meminta agar perundingan putaran ke-14 dilaksanakan pada pertengahan Juli mendatang.

Namun demikian, Menlu memastikan, sulit diharapkan perundingan itu akan menuntaskan seluruh perundingan perbatasan maritim antara Indonesia dengan Malaysia. Perundingan tidak hanya bicara tentang blok Ambalat yang hanya sebagian dari Laut Sulawesi tapi juga Laut China Selatan dan juga Selat Malaka. (**)


Sumber foto: flickr.com