Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
Pewarta Online

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
Fun Bike Meriahkan HUT Ke-69 TNI di Aceh.....
29/09/2014 | Syamsul Kamal
article thumbnail

KOPI, Aceh Jaya - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 69, Komando Distrik Militer (Kodim) 0114 Aceh Jaya, mengegelar acara sepeda santai (fun Bike)  [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Warta Berita Hukum Ketidakprofesionalan Polsek Polut Takalar dalam Sorotan
DIRGAHAYU PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA (PPWI), 11 NOVEMBER 2007 - 11 NOVEMBER 2014, SENANTIASA TEKUN BELAJAR DAN BERKARYA BAGI PENCERDASAN BANGSA-BANGSA DI NUSANTARA DAN SEANTERO BUMI BRAVO PPWI... BRAVO INDONESIA... BRAVO PEWARTA WARGA...!!!

Ketidakprofesionalan Polsek Polut Takalar dalam Sorotan

KOPI - Sebelum menguraikan maksud utama publikasi tulisan ini. Adalah penting untuk mengungkapkan kronologis kejadian agar pembaca mengetahui awal mula munculnya perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh Rusdiyansa Muliasari, salah seorang mahasiswa Unismuh Makassar, ke Polsek Polut Takalar.

Kronologis

Berikut ini adalah uraiannya.

Kejadian ini berawal dari kecelakaan lalu lintas. Hari ahad pagi, 28 Oktober 2012, sekitar pukul 09.15 Wita, sebuah motor Suzuki Shogun Axelo dengan No. Polisi DD 4129 CI yang dikendarai oleh Rusdiyansa Muliasari berboncengan dengan saudaranya, Asrullah, melintas di Dusun Panjo’jo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Berselang beberapa saat, motor yang dikendarai oleh Rusdiyansa Muliasari melintas di dusun tersebut, tiba-tiba seorang anak usia sekitar 4 (empat) tahun bernama Saulah Syahwana, yang selanjutnya disebut Saulah, lari menyeberangi jalan, bersamaan dengan melintasnya motor yang dikendarai Rusdiyansa. Akibatnya, anak ini diserempet dan terjatuh. Pengendara yang saat itu berusaha menghindar juga ikut terjatuh.

Serentak orang-orang yang menyaksikan kejadian itu datang berlarian mendekati Saulah dan Rusdiyansa serta Asrullah yang sudah terjatuh. Dari sekian banyak orang yang mendekat tersebut, seseorang bernama Dg. Ganto, yang tak lain adalah kakek Saulah, mendatangi Rusdiyansa yang terjatuh dan dengan muka yang sudah berlumuran darah karena jatuh, kemudian dipukuli lagi oleh Dg. Ganto. Beberapa saat kemudian, Syamsuddin Dg. Mone orang tua Saulah, juga ikut memukuli. Sementara itu, Asrullah yang juga terjatuh saat dibonceng, atas desakan beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu, kemudian langsung melarikan diri untuk menghindari pemukulan oleh kedua orang tersebut.

Salah seorang warga turut menolong Rusdiyansa dan Asrullah agar terhindar dari amukan kakek dan orang tua, serta keluarga Saulah, dengan membawa mereka ke Kantor Polsek Polut Takalar untuk diamankan dan menunggu Polantas Polres Takalar. Sementara itu, anak yang diserempet dibawa ke Rumah Sakit Umum Padjonga Dg. Ngalle Takalar untuk mendapatkan perawatan.

Setiba di Polsek Polut, Rusdiyansa yang juga terluka akibat terjatuh setelah menyerempet disertai pemukulan dari kakek dan orang tua korban, juga segera dibawa oleh keluarganya dengan dikawal oleh seorang personil Polsek Polut ke balai pengobatan Apotek Kalase’rena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, petugas dari Polsek Polut dan Polantas Polres Takalar tiba di TKP untuk olah TKP dan mengamankan motor yang dikendarai.

Setelah Rusdiyansa mendapatkan penanganan awal, keluarga Rusdiyansa selanjutnya mengunjungi Rumah Sakit Padjonga Dg. Ngalle untuk melihat kondisi Saulah. Setiba di sana, berdasarkan informasi keluarga Saulah, diketahui bahwa Saulah sudah ditangani oleh medis dengan dua jahitan pada luka di kepala. Keluarga Rusdiyansa pada saat itu memberikan uang bantuan pengobatan sebesar Rp. 300.000,00. Pada saat yang bersamaan, Rusdiyansa dan Asrullah juga sudah berada di Markas Polres Takalar untuk dimintai keterangan.

Sekitar Pukul 20.00 Wita pada hari itu juga, Rusdiyansa dibawa ke Rumah Sakit Umum Padjonga Dg. Ngalle untuk dilakukan Visum Hidup. Saulah yang saat itu dikira masih berada di Rumah Sakit tersebut, ternyata sudah keluar dari Rumah Sakit sejak sore. Ketika ditanya, perawat yang menanganinya mengatakan bahwa Saulah sudah baik, sehingga dibawa pulang oleh keluarganya. Anehnya, pada sekitar Pukul 21.00 Wita. Syamsuddin Dg. Mone menelepon keluarga Rusdiyansa dengan mengatakan bahwa anaknya dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara oleh dokter, disertai permintaan untuk menyediakan uang sebesar Rp. 1.500.000,00. untuk biaya CT Scan Kepala. Tetapi, uang sejumlah tersebut belum diberikan saat itu.

Adanya informasi yang bertentangan antara perawat dan orang tua Saulah itu membuat keluarga Rusdiyansa menelusuri kebenaran pernyataan tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menelusuri ada tidaknya rujukan dari dokter Rumah Sakit Umum Padjonga Dg. Ngalle Takalar. Ternyata, ada rujukan dari dokter, tetapi pada foot note rujukan itu ada tulisan dokter bahwa anak tersebut dirujuk atas permintaan keluarga sendiri. Jadi, bukan atas permintaan dokter, seperti yang disampaikan saat kontak antara keluarga Rusdiyansa dan Syamsuddin Dg. Mone via telepon.

Tetapi, bagi keluarga Rusdiyansa, fakta tersebut adalah pelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itu, keluarga Rusdiyansa mengupayakan agar segera ada surat pernyataan damai. Akhirnya, 8 (delapan) hari kemudian, Senin, 5 Nopember 2012 dibuat surat pernyataan damai atas perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, disertai uang tunai Rp. 2.200.000,00., sebagai tambahan untuk Rp. 300.000,00 yang telah diberikan di awal, agar sesuai dengan permintaan orang tua korban dan agar bersedia menandatangani surat tersebut, sehingga total yang diberikan adalah Rp. 2.500.000,00. Selanjutnya, surat pernyataan damai itu ditandatangani oleh tiga orang, yaitu: Rusdiyansa Muliasari dan Syamsuddin Dg. Mone, serta diketahui oleh Kepala Desa Lassang Barat. Sekali lagi, fakta ini adalah pelajaran berharga bagi keluarga Rusdiyansa dan tentu bagi pembaca.

Meskipun demikian, adanya tindakan semena-mena dan main hakim sendiri berupa pemukulan oleh Dg. Ganto yang tidak termasuk dalam pernyataan damai pada saat itu, adalah alasan mengapa Rusdiyansa dan keluarga melaporkan Dg. Ganto ke Polsek Polut pada Rabu, 07 Nopember 2012, dengan Asrullah dan Syamsuddin Dg. Mone ditunjuk sebagai saksi oleh Pelapor. 9 (sembilan) hari kemudian, tepatnya Jum’at, 16 Nopember 2012 sore sekitar pukul 16.00 Wita. surat panggilan penyidik atas dugaan penganiayaan dilayangkan kepada pelapor dan saksi Asrullah. Dari sini, proses penyidikan perkara dimulai.

Maksud Tulisan

Maksud utama publikasi artikel ini adalah menyoroti ketidakprofesionalan Kepolisian Sektor Polombangkeng Utara (Polsek Polut), Kepolisian Resor Takalar dalam proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Pelapor Rusdiyansa. Ketidakprofesionalan ini adalah karena adanya komplain dari pelapor dan keluarga dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pelapor yang tidak jelas, baik karena dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, maupun dugaan penipuan administratif.

Bukti tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan penipuan administratif diungkap dalam artikel ini untuk menunjukkan objektifitas artikel ini dalam membuktikan ketidakprofesionalan Polsek Polut dalam menangani perkara dan agar artikel ini tidak dianggap opini belaka, karena bersifat subjektif yang jauh dari bukti otentik.

Ini berawal dari Polsek Polut yang tidak transparan kepada keluarga pelapor dalam menyampaikan perkembangan perkara yang pernah dilaporkan. Berkali-kali mereka ke Markas Polsek Polut, tetapi tidak ada informasi yang jelas tentang perkembangan perkara yang telah dilaporkan. Ini karena penyidik tidak pro-aktif memberikan informasi kepada pelapor dan keluarga.

Tanpa inisiatif dari pelapor dan keluarga untuk menelusuri kembali jejak perkara ini, perkara ini nyaris tidak dilanjutkan lagi (baca: dipeti-eskan). Mereka menghubungi penyidik pembantu (Brigpol Kasmuddin), baik via mobile phone maupun mendatangi rumah penyidik secara kekeluargaan, bahkan mengunjungi Markas Polsek Polut, tetapi tidak ada informasi yang mereka dapatkan tentang perkembangan perkara ini, kecuali sangat sedikit.

Paling tidak, mereka memperoleh informasi dari Brigpol Kasmuddin bahwa kasus ini butuh perpanjangan. Mengenai alasan mengapa mesti diperpanjang pun tidak ada. Setelah informasi perpanjangan tersebut, seperti sebelumnya tidak ada informasi dari penyidik tentang perkara ini, apakah perkara ini akan tetap dilanjutkan atau tidak.

SP2HP yang ditunggu-tunggu sebagai sumber informasi yang wajib mereka terima juga tidak ada. SP2HP yang ditunggu-tunggu oleh pelapor dan keluarga sejak mengadu ke SPK Polsek Polut tanggal 07 Nopember 2012, baru dikirim ke rumah pelapor dan diterima pada 28 Desember 2012 sekitar pukul 14.00 Wita., tepatnya satu setengah bulan setelah pengaduan. Anehnya, surat itu diterima berselang 1 hari setelah kedatangan keluarga pelapor ke kantor Polsek Polut untuk yang kesekian kalinya mengadukan keluhannya dengan ungkapan yang lebih tegas tentang “kemungkinan adanya orang yang mem-back-ing kasus ini.”

Setelah SP2HP diterima, ternyata ada kejanggalan. Sebanyak 2 pucuk surat dengan tanggal pembuatan surat yang berbeda dalam 1 amplop (two letters in one envelope) diterima oleh keluarga pelapor. Ini aneh, SP2HP itu harus diterima secara berkala berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, karena berisi perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus yang pernah dilaporkan. Kenyataannya, SP2HP itu diterima secara simultan. Ini berarti bahwa Polsek Polut menabrak peraturan institusinya sendiri. Wajar kalau pelapor dan keluarga selalu bertanya-tanya tentang perkembangan perkara yang dilaporkannya. Di sini nampak dugaan bahwa Polsek Polut tidak serius menangani perkara yang dilaporkan. Kalau tidak demikian, lalu, apa alasan yang tepat?

Selain itu, kategori kasus inipun tidak disampaikan kepada mereka dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Apakah kasus ini termasuk kategori mudah, sedang, sulit, atau sangat sulit? Padahal pengkategorian tersebut jelas tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pasal 31 ayat 1, 2, dan 3.

Kalau ini termasuk kategori mudah, maka kasus ini seharusnya sudah selesai. Kalaupun ada perpanjangan, seperti dikemukakan di atas, harus ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai wujud transparansi Polri.

Kalau ini termasuk perkara sedang, kapan selesainya, dan bagaimana perkembangan terkini? Upaya mencari informasi kepada penyidik tentang perkembangan perkara berlanjut hingga 31 Desember 2012 dan Rabu, 2 Januari 2013. Kemudian, informasi terakhir yang diperoleh dari penyidik setelah kunjungan tersebut adalah bahwa berkas perkara akan dikirim ke kejaksaan pada Kamis, 3 Januari 2013. Tetapi, sayang kekecewaan pelapor dan keluarga pada pelayanan Polsek Polut membuat mereka sulit percaya. Apakah mereka mesti ke sana lagi untuk memastikan itu?

Fakta di atas menunjukkan bahwa motto polri “kami siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa imbalan” tidak diaktualisasikan oleh Polsek Polut. Justru penyelesaian perkara pelapor ini ‘mungkin’ ingkaran atau negasi dari motto tersebut, yaitu “kami tidak siap melayani anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, tanpa imbalan.”

Tidak cepat, termasuk adalah karena SP2HP tertanggal 14 Nopember 2012 yang berisi hasil penelitian laporan yang seharusnya pertamakali diterima Pelapor sebelum Surat Panggilan Penyidik, ternyata diterima pada 28 Desember 2012 (Satu setengah bulan setelah pengaduan).

Tidak tepat, termasuk karena tindakan penyidikan tidak terarah dan tidak terukur berdasarkan 3T, yaitu tepat sasaran, tepat alasan, dan tepat dasar hukumnya. Kendala dengan alasan yang tidak logis, seperti yang tertera dalam SP2HP tertanggal 20 Desember 2012 adalah bukti ketidaktepatan dalam pelayanan. Ini karena yang dimaksud kendala itu alasannya tidak tepat. Bahkan, yang dimaksud kendala dalam SP2HP itu solusinya sudah jelas tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pasal 60 ayat 3 dan Pasal 64 ayat 1.

Tidak transparan, termasuk karena tidak adanya keterbukaan dalam proses penyidikan, paling tidak melalui penyampaian SP2HP secara berkala atau pro-aktif penyidik dalam memberikan perkembangan hasil penyidikan via mobile phone kepada pelapor atau keluarga pelapor.

Tidak akuntabel, termasuk karena adanya kekeliruan dalam hal isi persuratan dari Surat Panggilan kepada Pelapor sampai SP2HP. Bukti ketidakakuntabelan yang dimaksud lebih lengkapnya di bagian akhir artikel ini, di mana isi persuratan dikritisi berdasarkan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009.

Kemudian, motto “tanpa imbalan”, ini yang belum mampu ditunjukkan penyimpangannya. Ini karena belum adanya bukti otentik yang dapat dijadikan dasar sebagaimana “Tidak Cepat, Tidak Tepat, Tidak Transparan, dan Tidak Akuntabel.” Wallahu a’lam. Itulah, sehingga dituliskan kata ‘mungkin’ di depan dalam tanda kutip.

Padahal, Undang–Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa tugas pokok Polri, yaitu memelihara kamtibmas, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara demokratis dan menjunjung tinggi prinsip hak azasi manusia.

Problematika yang membelit institusi Polri di Mabes Polri sendiri yang marak diberitakan oleh media cetak, maupun elektronik belakangan ini, mestinya menjadikan Polri beserta jajarannya berbenah diri dalam hal penegakan hukum dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Polsek Polut mestinya menjadikan pemberitaan itu sebagai bahan refleksi untuk berbenah diri dalam rangka memperbaiki citra Polri yang dimulai dari jajaran Polri setingkat Polsek. Adanya keluhan yang disusun dalam bentuk artikel ini adalah bukti bahwa Polsek Polut tidak menjadikan itu sebagai pelajaran.

Pentingnya memberikan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar membuat pemerhati Polri merasa perlu membuat tulisan dan akhirnya terpublikasi oleh media. Artikel ini adalah wujud sikap kritis masyarakat terhadap kinerja Polri sekaligus bukti tersosialisasinya Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 152 peraturan tersebut, agar setiap orang mengetahui Peraturan Kapolri tersebut.

Apabila setiap orang sudah mengetahui peraturan tersebut, maka selanjutnya masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum demi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima, seperti yang seringkali dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya.

Singkatnya, Polri dalam hal ini penyidik mulai dari Mabes Polri hingga Polsek dituntut agar terus meningkatkan profesionalisme dalam proses penyidikan untuk membangun kepercayaan masyarakat (Trust Building). Sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat tersebut, Polri secara umum dan terkhusus Polsek Polut perlu menempuh langkah-langkah konkrit dalam memberikan pelayanan di bidang penyidikan dengan menerapkan motto “KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TANPA IMBALAN”, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengetahui setiap perkembangan laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada Polri.

Keluhan pelapor dan keluarga terhadap kinerja Polsek Polut memfokuskan pada aspek linguistik dari bahasa persuratan yang pernah dilayangkan kepada pelapor dan aspek hukum yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan penipuan administratif. Dua aspek ini sudah cukup representatif untuk menunjukkan ketidakprofesionalan yang dimaksud.

Sebagai bagian dari syarat ilmiah dalam mengkritisi, di sini ditunjukkan bukti penyimpangan yang dimaksud, disertai dengan tinjauan secara linguistik sebagai alasan ilmiah mengapa kalimat atau penempatan kata dalam persuratan itu dikatakan salah yang dapat membingungkan Pelapor atau penerima surat. Akibatnya, misinterpretasi terhadap maksud surat. Ini penting, karena surat yang diberikan adalah surat resmi, sehingga bahasa surat itu harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan, mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan penipuan administratif akan ditinjau berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satu peraturan ini sudah cukup untuk menunjukkan ketidakprofesionalan Polsek Polut dalam menangani perkara Pelapor. Jadi, kritikan di sini bersifat objektif, bukan komentar siapa-siapa yang sifatnya ofensif.

Perhatian terhadap aspek kebahasaan dalam persuratan ini penting. Dalam Pasal 65 Poin c Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 disebutkan bahwa surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya dapat menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil. Pasal ini secara tersirat menyatakan pentingnya memperhatikan aspek linguistik persuratan yang dibuat oleh Polri.

Berikut ini uraiannya.

Dalam SP2HP No. Pol.: B/21/XII/2012/Reskrim, tertanggal 14 Nopember 2012, poin 2 tertulis:

Bersama ini kami beritahukan bahwa Laporan/pengaduan saudara telah kami terima dan akan kami telah lakukan penyelidikan dalam waktu 10 hari dan jika diperlukan waktu perpanjangan penyelidikan akan kami beritahukan lebih lanjut.

Kalimat “... akan kami telah lakukan penyelidikan ...” tidak bermakna. Kata ‘akan’ menunjukkan bahwa penyelidikan belum dilakukan, sedangkan kata ‘telah’ menunjukkan bahwa penyelidikan telah dilakukan. Supaya bermakna, seharusnya digunakan kata ‘akan’ saja atau ‘telah’ saja dalam kalimat itu.

Selain itu, dalam surat panggilan kepada pelapor Nomor: S. Panggil/257/XI/2012/Sek. polut, tertanggal 16 Nopember 2012, pada tempat tanda tangan Kapolsek Polut tertulis:

Kepala Kepolisian Sektor Marbo

Kalimat “Kepala Kepolisian Sektor Marbo” salah, seharusnya Kepala Kepolisian Sektor Polut.

Selanjutnya, dalam SP2HP No. Pol.: B/21.a/XII/2012/Reskrim, tertanggal 20 Desember 2012, poin 2, tertulis:

... setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan, Selanjutnya kami akan melakukan tindakan tahap berupa pemanggilan para saksi-saksi selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan ...

Kata ‘tindakan tahap’ dalam kalimat di atas tidak bermakna. Apakah yang dimaksud dengan ‘tindakan tahap’? Selain itu, kata ‘pemanggilan para saksi-saksi’ adalah bentuk pemborosan kata (redundancy), seharusnya ditulis ‘pemanggilan para saksi’ atau ‘pemanggilan saksi-saksi’.

Sedangkan, dalam aspek hukum adalah dugaan penipuan administratif dan penyalahgunaan wewenang. Berikut ini uraiannya.

Dugaan adanya penipuan administratif adalah karena terdapat dua buah surat yang dikirim oleh penyidik, masing-masing: No. Pol.: B/21/XII/2012/Reskrim, tertanggal 14 Nopember 2012 dan No. Pol.: B/21.a/XII/2012/Reskrim, tertanggal 20 Nopember 2012. Kemudian, baru diterima pada Jum’at, 28 Desember 2012, sekitar pukul 14.00 Wita. Kalau ini dicermati, tentu ada kejanggalan. Sehingga, muncul pertanyaan: (a) mengapa surat tertanggal 14 Nopember 2012 ini baru diterima pada 28 Desember 2012 (satu setengah bulan), (b) dua surat dengan tanggal berbeda berada dalam satu amplop, keduanya bersamaan diterima oleh pelapor. Apakah boleh demikian? Kedua surat itu adalah SP2HP. SP2HP Seharusnya tidak diterima secara simultan oleh pelapor, karena penyampaian SP2HP bersifat berkala. Ini berarti Polsek Polut tidak menjalankan Pasal 39 ayat 1. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor, baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. Kenyataannya, surat tertanggal 14 Nopember 2012 ini baru diterima pada 28 Desember 2012 (satu setengah bulan).

Keterlambatan menerima SP2HP tersebut sangat tidak logis. Jarak Markas Polsek Polut dan rumah pelapor hanya sekitar 6 km, bahkan dengan akses jalan yang sangat baik. Selain itu, Brigpol Kasmuddin sebagai penyidik kasus ini juga melintas di jalan depan rumah pelapor setiap kali ke Markas Polsek Polut. Bayangkan, buku yang dipesan melalui internet di salah satu website di Amerika Serikat atau di Australia dapat tiba di tempat tujuan di Indonesia sekitar ± 7 hari (sekitar 1 minggu). Bandingkan dengan kasus keterlambatan surat ini diterima hanya dengan jarak 6 km. Adalah wajar apabila pelapor mempertanyakan hal ini. Mengapa bisa demikian? Ada apa sebenarnya di balik ini?

Selain itu, Pelapor tidak diberikan STTL. Ini berarti Polsek Polut menabrak Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.

Dalam hal dugaan penyalahgunaan wewenang, dalam SP2HP No. Pol.: B/21/XII/2012/Reskrim, tertanggal 14 Nopember 2012, poin 3, tertulis:

Guna kepentingan penyelidikan laporan saudara, maka kami menunjuk BRIGADIR KASMUDDIN No. Hp 085 341 580 244 jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan.

Untuk poin 3 ini, perhatikan kalimat yang digarisbawahi. Kalimat tersebut maksudnya apa? Kalimat yang digarisbawahi tersebut seharusnya diganti dengan: “jika diperlukan, maka saudara dapat menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan hasil penyelidikan laporan saudara.” Ini penting, karena kalimat yang digunakan seperti yang tertera dalam SP2HP yang digarisbawahi tersebut tidak akuntabel.

Ketidakakuntabelan kalimat yang digarisbawahi pada poin 3 tersebut dapat menimbulkan multi penafsiran bagi pelapor dan keluarga. Setidaknya ada 2 penafsiran terhadap kalimat tersebut, yaitu (1) Kalimat tersebut membuka peluang bagi pelapor untuk melakukan tawar menawar (baca: penyuapan) dengan petugas demi cepatnya proses penyelidikan atau penyidikan, dan (2) Kalimat tersebut memberikan kesan bahwa proses penyelidikan perkara yang ditangani ini ‘mungkin’ lambat penyelesaiannya, sehingga perlu pengawasan dari pelapor sendiri mengenai perkembangan perkaranya.

Padahal, dalam Pasal 5 ayat 2 diketahui bahwa anggota reserse kriminal bertugas memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri. Selain itu, dari Pasal 39 ayat 1 dan 2, diketahui bahwa seharusnya penyidik yang pro-aktif (baik diminta atau tidak diminta) memberikan informasi kepada pelapor, tanpa pelapor sibuk mengurus perkaranya yang telah dilaporkan kepada Polri.

Justru yang mestinya bertanggung jawab dalam hal menjamin terselenggaranya proses penyidikan yang profesional, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel adalah pengawas penyidikan, seperti dalam Pasal 1 ayat 11, 12, dan 13. Berdasarkan Pasal dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tersebut, diketahui bahwa dalam suatu perkara yang ditangani Polri, ada pengawas penyidikan yang diberikan surat keputusan atau surat perintah. Pertanyaan: dalam perkara ini, apakah ada pengawas penyidikan? Kalau ada, siapa dan apakah yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya? Kalau tidak ada, mengapa?

Selain itu, dalam surat No. Pol.: B/21.a/XII/2012/Reskrim, tertanggal 20 Desember 2012, poin 2, tertulis:

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa laporan saudara tanggal 07 Nopember 2012, setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan, Selanjutnya kami akan melakukan tindakan tahap berupa pemanggilan para saksi-saksi selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

Adapun kendala kami dalam penyidikan ini adalah:

Saksi lel. Risaldi tidak mau datang kepolsek untuk diambil keterangannya tanpa alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, dan kami pihak penyidik sudah melakukan pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua namun saksi tersebut tidak mau datang kepolsek polut.

Berdasarkan Pasal 60 ayat 3 dan Pasal 64 ayat 1, diketahui bahwa sebenarnya solusi atas “kendala” pada poin 2 ini sudah jelas. Dalam penyidikan, apabila tersangka/saksi yang dipanggil tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut atau wajar untuk tidak memenuhi panggilan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rumah atau di tempat di mana dia berada setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan penyidik, bahkan apabila tersangka/saksi telah dipanggil 2 (dua) kali dan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, tersangka/saksi dapat dibawa secara paksa oleh penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa. Jadi, mengenai Saksi lel. RISALDI ini justru sebenarnya bukan kendala, karena aturan sudah jelas dan ada aparat yang akan bertindak. Kalau ini dianggap kendala, apa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan?

Selanjutnya, dalam SP2HP No. Pol.: B/21.a/XII/2012/Reskrim, tertanggal 20 Desember 2012, poin 2, tertulis:

... setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan, Selanjutnya kami akan melakukan tindakan tahap berupa pemanggilan para saksi-saksi selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan ...

Pada kalimat yang digarisbawahi di atas, jelas bahwa ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan.

Berdasarkan Pasal 66 ayat 1 dan 3 diketahui bahwa bukti permulaan yang cukup adalah syarat menjadikan seseorang sebagai tersangka atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang berwenang menandatangani surat penetapan status sebagai tersangka dalam hal ini adalah Kapolsek. Jadi, dari SP2HP dengan mengacu kepada Pasal 66 ayat 1 diketahui bahwa sebenarnya sudah ada tersangka dalam kasus ini.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 67 ayat 1 dan 2 di atas, adanya Laporan Polisi ditambah 2 (dua) jenis alat bukti adalah dasar untuk melakukan penangkapan dan penahanan tersangka. Kemudian, berdasarkan Pasal 73 dan 74 di atas, apabila bukti permulaan cukup, Surat perintah penangkapan sudah dapat dibuat terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat penangkapan.

Pertanyaan: Apakah tersangka sudah ditangkap dan ditahan? Kalau tidak, alasan apa yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan belum dibuat? Sampai artikel ini dipublikasikan dan adanya informasi bahwa berkas perkara akan dikirim ke kejaksaan, belum ada penindakan dan tidak ada juga mediasi oleh Polsek Polut atau yang berwenang antara pelapor dan terlapor. Padahal, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan sudah jelas berdasarkan Pasal 74, yaitu Kepala Kewilayahan tingkat Polsek (Kapolsek) untuk tingkat Polsek, dalam hal ini: AKP Abd. Halim, S. Sos.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa profesionalisme Polsek Polut dalam hal penggunaan bahasa Indonesia baku dalam persuratan kini dipertanyakan. Selain itu, penegakan hukum dalam lingkup Polsek Polut sangat lemah dengan adanya bukti pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009. Dengan demikian, diharapkan adanya penanganan yang serius, cepat, dan tepat dari pengambil kebijakan yang berwenang (Kapolres atau Kapolda) berdasarkan peraturan dan perundang-undangan untuk melakukan revitalisasi terhadap Polsek Polut.

Apa yang dibahas di sini adalah sumbangan pemikiran bagi Insitusi Kepolisian Republik Indonesia dari Kepolisian Sektor hingga Markas Besar untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya dalam menangani suatu perkara. Sehingga, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, serta menjalankannya berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 yang bertujuan memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat.

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.