Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
Pewarta Online
None

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
“Nongkrong di Haus Berbonus” Raih MU.....
30/06/2013 | Arifin

KOPI - PT ABC President Indonesia menggelar serangkaian kegiatan “Nongkrong di Haus Berbonus”, Minggu pagi (30/6) di Plaza Utara Senayan, Jakarta. Event tersebut diselenggarakan serentak di tiga K [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Warta Berita Hukum LSM Anti Korupsi: Walikota Bitung Diduga Korupsi Uang Negara
Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama segenap pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia menyampaikan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan 1435 H, kepada seluruh umat Muslim dan Muslimat sebangsa dan setanah air dan di seluruh dunia. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan pahala yang berlimpah di bulan suci penuh rahmat ini bagi setiap anak negeri di segenap penjuru nusantara... Amin...

LSM Anti Korupsi: Walikota Bitung Diduga Korupsi Uang Negara

KOPI - Telah terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) oleh Walikota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), dugaan tersebut diutarakan oleh pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi M. Sofyan lewat laporannya. Sofyan menuding bahwa, Walikota Bitung Hanny Sondakh (HS) disinyalir melakukan korupsi, selanjutnya harus ditindak tegas oleh penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pihak Kepolisian.

 

Pengadaan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang digunakan membangun Kantor Pengawasan DKP Kota Bitung negara dirugikan sebesar Rp3,5 miliar (2007), kasus lain adanya dugaan mark-up Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengadaan lahan Pasar Sagerat senilai Rp3 miliar (2007), kemudian bantuan peralatan Sawmill terminal kayu bantuan dari Kementerian Perindustrian senilai Rp8 miliar (2007), kedua lainnya, penyimpangan dalam penataan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang diduga fiktif senilai Rp 6 miliar tahun 2006 dan 2007, serta dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2008 dan 2010.

Sementara menurut pengakuan pihak Humas Pemkot Bitung Erwin Kontu lewat pesan singkat SMS kepada wartawan mengatakan, kasus itu sudah terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nya oleh Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Sulut.

“Masalah itu sudah pernah dilaporkan ke pihak KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, karena ketika diteliti dan diperiksa tidak ada permasalahan maka di SP3-kan. Namun, baru-baru ini masalah tersebut dilaporkan lagi oleh orang yang sama dan karena sudah di ranah hukum biarlah itu berproses,” ujar Erwin.

Namun menurut Sofyan, pernyataan Kabag Humas Pemkot di salah satu media cetak soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan HS telah mendapat SP3 dari Mabes dan Polda Sulut, juga Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, karena tidak terbukti dianggap keliru. Pasalnya Kapolda Sulut tidak akan membuat statmen di media cetak soal kasus-kasus yang sudah di SP3.

Itu terbukti, menurut Sofyan, dalam pernyataan Kapolda soal keseriusan dirinya mengusut kasus dugaan korupsi di sulut dan salah satunya adalah dugaan korupsi Hanny Sondakh yang telah dilimpahankan dari Mabes Polri. “Kedua, teman saya sebagai pelapor kasus dugaan korupsi Hanny Sondakh ke Mabes Polri, telah menerima surat dari Mabes Polri yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi tersebut tetap dalam proses dan telah dilimpahkan ke Polda Sulut,” katanya.

Sebagai aktivis LSM peduli korupsi, lanjut sofyan, dirinya ditugaskan untuk melakukan monitoring langsung kasus tersebut secara langsung. Bahkan katanya, hasil koordinasi ke Polda Sulut lewat Subdit Tipikor Kasubdit Tipikor AKBP Grubert menyatakan bahwa, kasus tersebut masih dalam proses.

“Kalaupun ini sudah di SP3 saya minta saudara Erwin Kontu untuk memperlihatkan surat SP3nya. Karena jika sampai telah di SP3 pasti saya sebagai pelapor akan mendapat surat laporan perkembangan dari Mabes atau Polda,” katanya.

Jadi menurutnya, apa yang dilakukan Kapolda Sulut akan menseriusi kasus dugaan korupsi patut didukung semua masyarakat Sulut dan diberikan apresiasi. Bahkan Gubernur, kata dia, sudah memberikan statemen menantang Kapolda untuk mengusut tuntas tanpa pandang bulu.

“Menarik dalam statemen gubernur yang mengatakan bahwa (Kasus ini) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan berarti tidak korupsi, jadi saya harap saudara Erwin tidak asal membuat statmen soal SP3 yang belum bisa dibuktikan,” katanya.


Artikel Lainnya:

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.