KOPI - Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, lembaga DPR sudah sepakat menolak usulan Nurhayati Assegaf, politikus Fraksi Partai Demokrat, untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Inter-Parliamentary Union (IPU). Dengan sejumlah pertimbangan, DPR sepakat mendukung pencalonan Maroko sebagai presiden IPU.

"Keputusan ini diambil secara bulat oleh empat dari lima pimpinan DPR. Satu pimpinan DPR, yaitu saya, menyerahkan kepada empat pimpinan lain karena ini menyangkut kader Partai Demokrat. Jadi, keputusan ini diambil secara kolegial," kata Marzuki kepadaKompas, Sabtu (15/10/2011), di Jakarta.

Pada Jumat, politikus dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, menyatakan bahwa surat Marzuki telah membingungkan delegasi DPR yang mengikuti sidang IPU di Swiss yang dibuka hari ini. Surat itu berisi dukungan Marzuki kepada calon dari Maroko untuk menjadi presiden IPU.

Menurut Meutya, karena mendapat sejumlah dukungan, Nurhayati lalu mendaftarkan pencalonannya sebagai presiden IPU. Negara lain yang mendaftar adalah Maroko. "Tahun ini, saya berangkat bersama anggota delegasi lainnya. Kami berenam. Surat yang diteken Ketua DPR menunjuk Nurhayati Assegaf (Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Partai Demokrat) menjadi ketua delegasi," tutur Meutya.

Marzuki menyesalkan sikap Meutya yang tidak menanyakan masalah ini kepada Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid yang mengetahui duduk persoalannya. "Saya memang menerima dan telah membawa usulan BKSAP tentang pencalonan Ibu Nurhayati sebagai presiden IPU ke Rapat Pimpinan DPR. Karena yang mencalonkan kader Partai Demokrat, saat rapim saya menyerahkan keputusan kepada empat pimpinan lainnya, dan ternyata mereka menolak usulan itu. Jadi, keputusan ini diambil secara kolegial," kata Marzuki.

Penolakan ini, menurut Marzuki, diambil dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, konvensi yang selama ini berlaku, pPresiden IPU adalah ketua parlemen. Kedua, Nurhayati dinilai masih perlu fokus untuk pekerjaan di internal DPR, khususnya sebagai anggota Komisi I DPR. Ketiga, tidak ada anggaran negara yang tersedia untuk mendukung kegiatan sebagai presiden IPU. Padahal, presiden IPU akan sering ke luar negeri yang tentunya membutuhkan anggaran besar.

"Ibu Nurhayati sudah tahu keputusan DPR ini dan sudah dinasihati oleh Ketua BKSAP agar tidak mengajukan diri sebagai calon presiden IPU karena akan mempermalukan Indonesia. Namun, dia tetap mengotot mendaftarkan diri menjadi calon presiden IPU sebagai pribadi," ungkap Marzuki.

Langkah Nurhayati ini, kata Marzuki, membuat Ketua Parlemen Liga Arab menanyakan posisi Indonesia dalam kasus ini ke Ketua BKSAP, dan sudah dijelaskan bahwa Indonesia mendukung Maroko. Dukungan ini sesuai dengan komitmen Indonesia yang disampaikan pada forum yang sama di Kanada beberapa waktu lalu.

"Untuk menjaga hubungan baik, karena Indonesia sudah berkomitmen mendukung Maroko, Ketua BKSAP menyiapkan surat kepada Ketua Parlemen Maroko dan Liga Arab tentang posisi Indonesia ini. Karena surat itu kepada Ketua Parlemen, yang harus bertanda tangan adalah Ketua DPR," tutur Marzuki.

Menurut Marzuki, Ketua BKSAP juga telah menjelaskan kepada delegasi Indonesia yang berangkat ke Swiss bahwa posisi Indonesia mendukung Maroko dan tidak boleh berkampanye untuk pencalonan Nurhayati sebagai pribadi.

Sumber: Kompas.com