23 Mantan Anggota Dewan belum Kembalikan Dana TIK

0
20

Pewarta-Indonesia, Grobogan – Sebanyak 23 anggota DPRD Grobogan masa bakti 2004-2009 belum melunasi pengembalian dana tunjangan komunikasi intensif (TKI). Dari sejumlah mantan wakil rakyat itu, dua di antaranya terpilih kembali menjadi anggota Legislatif 2009-2014.

“Menindaklanjuti Surat Gubernur Jateng Nomor 9003/00249 tanggal 14 Mei 2010 dan Surat Mendagri Nomor 555/1757/SJ tanggal 6 Mei 2010, semua anggota Dewan 2004-2009 yang menerima TKI serta pimpinan Dewan 2004-2009 yang menerima dana operasional (DO) berdasarkan PP No 37 tahun 2006, diminta segera mengembalikan dana TKI dan DO yang diterimanya,” kata Kasubag Humas Setwan, Tri Wahyudi Joko Purnomo SE, kemarin.

Menurut Joko, dana TKI yang masih ngendon di tangan mantan anggota Dewan 2004-2009 itu bervariasi. Ada yang masih utuh Rp 63.260.000, ada juga yang tinggal Rp 22.840.000. Kewajiban mengembalikan dana TKI itu, jelas Joko, berdasarkan putusan MA Nomor 17/PUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 terhadap permohonan hak uji materiil PP No 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Disebutkan pula, ketentuan Pasal 29A PP Nomor 21 Tahun 2007 tetap berlaku, sehingga pimpinan dan anggota DPRD masa bakti 2004-2009 yang menerima TKI dan pimpinan Dewan 2004-2009 yang telah menerima dana operasional (DO) berdasarkan PP No 37 tahun 2006, yang belum melakukan pengembalian, tetap berkewajiban mengembalikan.

“Kami akan mengirim surat pemberitahuan kepada ke-23 anggota Dewan 2004-2009 itu. Pada intinya, meski tidak ada batas waktu namun harus segera mengembalikan,” terangnya.

Bagi anggota Dewan periode itu, yang sudah meninggal, maka kewajiban mengembalikan jatuh kepada ahli warisnya. Karena itu, Setwan akan mengirim surat pemberitahuan kepada yang berkewajiban membayar.

Ditemui terpisah, Ketua DPRD Grobogan M Yaeni SH menambahkan, meski penerimaan dana TKI tersebut awalnya legal atau sah, namun karena telah ada putusan MA, maka anggota Dewan 2004-2009 berkewajiban mengembalikan dana itu ke kas daerah.