Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE

GELORA SEPEDATiga Pilar "Gowes Bareng" Bersama Masyar.....
01/08/2015 | Joe R Manalu

KOPI - Cengkareng - Sabtu pagi (01/08) kegiatan tiga Pilar "Gowes bareng" bersama dengan masyarakat ± 200 yang di hadiri Kapten inf Ober Purba (Danramil 04/Ckr) beserta jajarannya , Kompol Aji Sutarj [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Warta Berita Nasional DPD RI: Tata Kelola Desa Bukan Pemerintahan

DPD RI: Tata Kelola Desa Bukan Pemerintahan

Pewarta-Indonesia, Aturan-aturan tentang desa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengakibatkan kerancuan, kegalauan, dan hambatan selama pembangunan di desa, karena tata kelola desa bukan pemerintahan. Sebenarnya, penyelenggaraan tata kelola desa menyerupai suatu lembaga swadaya masyarakat yang bermitra dengan pemerintah melayani masyarakat dan ikut serta membangun desa.

Agar diakui sebagai mitra pemerintah yang sah, desa harus diatur tersendiri oleh sebuah undang-undang yang terpisah dari undang-undang lain, termasuk UU Pemerintahan Daerah. Pengaturannya yang sangat tepat tersebut akan memosisikan desa sebagai suatu wilayah yang dikelola masyarakatnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran.

Demikian diungkap Mohammad Novrizal Bahar, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), saat dengar pendapat umum dengan Komite I DPD yang dipimpin Farouk Muhammad (Nusa Tenggara Barat) didampingi kedua wakil ketua, Eni Khairani (Bengkulu) dan Wasis Siswoyo (Jawa Timur), di lantai 2 Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (5/5). Agendanya membahas Rancangan Undang-Undang Desa.

Novrizal mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganggap desa sebagai suatu bentuk daerah otonom tersendiri yang tata kelolanya sebagai bagian pemerintahan daerah. Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, yang tergolong daerah otonom hanya provinsi, kabupaten, dan kota.

“Jadi, desa bukan suatu bentuk daerah otonom. Artinya, tata kelola desa bukan merupakan atau tidak dapat digolongkan sebagai bagian pemerintahan daerah,” ujarnya. Namun, ketiadaan aturan dalam konstitusi tidak boleh menjadi kendala bagi perwujudan tata kelola desa sebagai entitas governance terkecil yang lebih baik, jelas, dan logis secara hukum.

Sebelumnya, Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD periode 2004-2009 merampungkan RUU Desa yang meluruskan pemahaman tentang keberadaan dan status desa dalam sistem ketatanegaraan dan kemasyarakatan kita. Konsepnya adalah masyarakat desa sebagai civil society yang menyelenggarakan urusan pelayanan dan pembangunan yang diatur dengan peraturan daerah.

Makanya, desa atau nama lain, sesuai dengan bahasa daerah setempat, diredefenisi. Desa adalah bagian wilayah kecamatan yang memiliki batas-batas yurisdiksi tertentu bersama masyarakat yang mendiaminya, yang membentuk kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan asal usul/adat istiadat dan/atau prakarsa sendiri, dan diakui Pemerintah sebagai desa.

Agar bisa dijalankan, Novrizal melanjutkan, kewenangan masyarakat desa mengelola hak dan kewajiban dari asal usul/adat istiadat dan/atau prakarsa tersebut harus diakui dan dihormati oleh negara atau pemerintah berbentuk kesepakatan antara masyarakat desa dengan pemerintah, yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Mengapa berbentuk kesepakatan?

“Karena desa bukan subordinasi pemerintah. Secara kelembagaan, kedudukan desa tidak di bawah, bahkan di luar pemerintah,” katanya. Karena penyelenggara desa bukan bawahan pemerintah daerah maka pemerintah daerah akan terhindar intervensi, dan sebaliknya, desa tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada pemerintah daerah karena hubungan mereka yang setara.

Dalam penyelenggaraan desa, suatu urusan yang diserahkan pemerintah kepada desa melalui kesepakatan antara pemerintah daerah dengan penyelenggara desa akan menjadi urusan desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Urusan desa hanya bisa diambil kembali oleh pemerintah disetujui masyarakat desa melalui kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara desa.

Selanjutnya, Novrizal mengatakan, ketentuan tentang perubahan desa menjadi kelurahan dalam UU Desa harus ditiadakan karena tidak mendorong masyarakat desa sebagai civil society. Sebagai subsistem kabupaten/kota, kelurahan melaksanakan tugas yang didelegasikan kabupaten/kota. Perubahan desa menjadi kelurahan juga berkonsekuensi lain, yaitu menghilangkan kekayaan sumberdayanya.

Beberapa anggota Komite I DPD memberikan catatan agar UU Desa mengakui keragaman karakteristik desa. “Secara filosofis, aturan-aturan selama ini menyeragamkan desa. Harusnya, perbedaan yang membentuk satu kesatuan. Tapi aktualisasinya sangat jauh berbeda. Lalu, desa menjadi korban,” ujar Paulus Yohanes Sumino (Papua). Pernyataan serupa diucap T Bachrum Manyak (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Tellie Gozelie (Kepulauan Bangka Belitung).

Dani Anwar (DKI Jakarta) juga mengingatkan, karena karakteristik desa yang berbeda-beda maka UU Desa harus memberi tuntunan agar pemerintah daerah menghormati asal usul/adat istiadat dan/atau prakarsa masyarakat desa. “Kalau aturan diseragamkan ke seluruh desa, bisa kacau balau,” kata Dani, diperkuat Luther Kombong (Kalimantan Timur) dan Amang Syafrudin (Jawa Barat).

 

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI

 

Awali Tugas, Kolonel Czi Dheni Herman Lakukan Perkenalan
Sabtu, 06 Pebruari 2016

KOPI, SURABAYA - Mengawali masa dinas di Korem 084/BJ tahun 2016, Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Czi Dheni Herman memberikan Jam Komandan kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 084/Bhaskara Jaya, yang berlangsung di Aula Bhaskara Jaya Korem 084/Bhaskara Jaya. Kesempatan pertama Danrem menceritakan riwayat masa dinas dan tugas sebelum menjabat sebagai Danrem 084/Bhaskara Jaya dengan luwes dan santai serta diselingi dengan candaan tetapi... Baca selengkapnya...

HUT Kampar Ke-66, Jefri Noer: Saya Berdoa Kampar Berkembang Lebih Baik Lagi
Jumat, 05 Pebruari 2016

KOPI, KAMPAR - Berbagai macam kegiatan diadakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar bersempena perayaan hari jadinya ke-66 tahun yang jatuh pada hari Sabtu (6/2-16). Pemkab Kampar mengadakan kegiatan untuk menyemarakan HUT (Hari Ulang Tahun) ke -66 tahun dengan berbagai macam perlombaan yakni Bakti sosial di berbagai kecamatan yang terdiri dari penyerahan bantuan sembako, donor darah, pengobatan massal, khitanan dan gotongroyong, jalan... Baca selengkapnya...

Kebersamaan Dandim Lamongan di Tengah Anggota
Kamis, 28 Januari 2016

KOPI, LAMONGAN - Memasuki minggu militer, kali ini anggota Kodim 0812 dipimpin langsung Komandan Kodim 0812/Lamongan Letkol Inf Jemz Andre R.E,S.Sos melaksanakan latihan pembinaan fisik berupa lari jalanan di sekitaran wilayah Kota Lamongan, Rabu (27/01/2016).   Kebersamaan Dandim Lamongan Seperti yang disampaikan Komandan Kodim 0812/Lamongan bahwa kegiatan ini janganlah dianggap sebagai siksaan bagi prajurit tapi lebih melihat pada... Baca selengkapnya...

Pencalonan Sofyan Dawood Akan Membuat Pilkada Aceh 2017 Semakin Seru
Rabu, 27 Januari 2016

KOPI, ACEH TAMIANG - Meskipun pilkada Aceh baru akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang, namun saat ini mulai terlihat, satu persatu calon Pemimpin Aceh yang awalnya malu-malu menyatakan akan bertarung memperebutkan suara rakyat, kini mulai terbuka dan ini merupakan dinamika politik yang sangat baik bagi perkembangan demokrasi Aceh.     Di Warung Kopi Skala Coffe, Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Mantan Juru Bicara... Baca selengkapnya...

Mendagri Titip Pesan Kepada Kepala Daerah di Riau Jangan ada Monopoli Proyek
Sabtu, 23 Januari 2016

KOPI, Pekanbaru - Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo ke propinsi Riau , hari Jum’ at (22/1-16) . Kunjungan kerja mendagri dihadiri oleh seluruh Bupati dan Walikota sekabupaten/kota se Riau. Unsur Muspida, Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) bertempat diruangan Serindit gedung daerah. Dari pantauan wartawan www.pewarta-indonesia.com banyak yang diungkap oleh Mendagri dari nostalgia saat buk... Baca selengkapnya...

Kejati Riau Tandatangani MoU dengan Bank Riau-Kepri
Kamis, 21 Januari 2016

KOPI, Pekanbaru - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Susdiarto Agus Praptono, SH, MH menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama mengenai penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Bank Riau-Kepri hari Kamis (21/1-2016) bertempat di hotel Pangeran,Pekanbaru.   Dari Bank Riau Kepri langsung ditandatangani oleh Irvandi Gustari selaku Direktur utama. Berhubung daerah... Baca selengkapnya...

Menteri Ristek Dikti Apresiasi Pelatihan Peningkatan Kewibawaan Akademik oleh IMARC dan FEB UNDIP
Senin, 18 Januari 2016

KOPI, Semarang - Tak diduga dan tak disangka, Menteri Nasir langsung meninggalkan rombongan setelah peresmian Sekretariat ISEI Semarang. "Saya mau keatas dulu" Sebut Menteri Nasir kepada rombongan dan  beranjak pergi menuju lantai 2 mendatangi Indonesian Scopus Project.  Belakangan baru diketahui bahwa kedatangan tersebut diluar agenda selama Menteri Ristek Dikti berada di Semarang. Tempat  tersebut merupakan pelatihan penulisan jurnal... Baca selengkapnya...

NASIONALIntervensi Pers, Bentuk Pencederaan Terh.....
08/02/2016 | Bastomi
article thumbnail

KOPI, Kendal - Intervensi kepada pers, adalah bentuk pencederaan hak publik atas informasi yang benar. Upaya intervensi adalah upaya melawan hukum. UU [ ... ]



DAERAHPergantian Kepsek, Dinas Pendidikan Teri.....
09/02/2016 | Redaksi KOPI

KOPI - Dinas Pendidikan Lampung Barat melakukan resuffle kursi kepala sekolah (kepsek). Fakta lapangan menunjukkan indikasi Dinas Pendidikan bertindak [ ... ]



PENDIDIKANPembangunan RKB Terbengkalai, Dinas Pend.....
09/02/2016 | Redaksi KOPI

KOPI - Pembangunan pengadaan ruang kelas baru (RKB) di SDN Trimekar Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat tidak kunjung selesai. [ ... ]



EKONOMIBulan Januari 2016, NTP Provinsi Sumater.....
08/02/2016 | Fahma Huria Imtazi

KOPI, Sumut - Pada Januari 2016, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Utara (2012=100) tercatat sebesar 99,39 atau mengalami penurunan 1,22 pers [ ... ]



HANKAMTim Penilai Lomba Rumah Sehat dari Korem.....
05/02/2016 | Mikhael Markus
article thumbnail

KOPI, BOJONEGORO - Tim penilai lomba dari Korem 082/CPYJ, tiba di Kodim 0813 Bojonegoro, Jalan HOS Cokroaminoto No. 51-52 Bojonegoro dalam rangka Pen [ ... ]



OLAHRAGAEmrizal Pakis Lantik H. Amran Tambi seba.....
03/02/2016 | Didi Ronaldo

KOPI, Pekanbaru – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) propinsi Riau Emrizal Pakis melantik dan mengukuhkan H. Amran Tambi sebagai ketu [ ... ]



PARIWISATAKurnia Illahi Calon Putri Indonesia 2016.....
23/01/2016 | Didi Ronaldo

KOPI, Duri – Dukungan mengalir kepada Nia, tidak hanya dari pemerintah daerah. Tapi juga dari masyarakat dan pihak swasta, seperti Hotel Grand Zur [ ... ]



HUKUM & KRIMINALPolisi Gadungan Ditangkap Saat Melakukan.....
09/02/2016 | Maulana Hasanuddin

KOPI, Tangerang - Polisi gadungan RB (27Thn) warga kampung Leles Garut, Jawa Barat ini modal seragam dan atribut kepolisian melakukan pemalakkan kepad [ ... ]



POLITIKSarolangun Butuh Sosok Pemimpin Birokras.....
07/02/2016 | Mardinal

  KOPI,Sarolangun- Birokrasi menjadi elite dalam aplikasi teknis pengelolaan sumber keuangan pemerintah. Penyelenggara birokrasi berasal dari berb [ ... ]



OPINITiga Mitos Keliru Tentang Menulis.....
05/02/2016 | Denni Candra

KOPI - Setiap pribadi sebenarnya mempunyai potensi serta kemampuan untuk menulis. Dalam rangkaian kisah hidup yang dijalani, setiap orang tentunya mem [ ... ]



PROFILAsisten II Walikota Sabang Hilang Tengge.....
02/02/2016 | Rachmad Yuliadi Nasir

KOPI,Jakarta-Tidak terasa waktu terus berlalu dan kini sudah 20 tahun lamanya kapal KMP Gurita yang melanyari penyebrangan antara pelabuhan Malahayati [ ... ]



SOSIAL & BUDAYATim Penggerak PKK Kabupaten Kampar Hj. E.....
05/02/2016 | Didi Ronaldo

KOPI, Kampar - Ketua tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kabupaten Kampar Hj. Eva Yuliana SE, saat memimpin rapat persiapan menyambut [ ... ]



ROHANIMaling-maling di Mesjid Kita.....
05/02/2016 | Rachmad Yuliadi Nasir

KOPI, Jakarta - Mesjid adalah tempat utama untuk menjalankan ibadah bagi umat Islam. Dimana mesjid juga sebagai sarana pendidikan, menuntut ilmu, peny [ ... ]



RESENSIApakah Dunia Akan Lebih Baik Tanpa Islam.....
17/12/2015 | Saepullah

Judul film : Bulan Terbelah di Langit Amerika Produksi : Maxima Pictures Sutradara : Rizal Mantovani Pemain : Acha Septriasa sebagai Hanum Abimana  [ ... ]



CERPEN & CERBUNGIrony Buta Huruf (Lain Gatal Lain Digaru.....
08/02/2016 | Dedi Bae

Suatu malam,  sekitar jam 19.30 wita,  saya dan mantan pacar pergi ke sebuah swalayan untuk membeli beberapa keperluan baby dan keperluan bulanan yg [ ... ]



PUISIDaun Kawa.....
07/01/2016 | Nova Ibun

Tak pakai gula Da tiap ku pesan sepulang dari rumah keduaku di Bukittinggi, bukan rumah tetuaku, juga bukan rumah hasil wasiat buyutku, na [ ... ]



CURAHAN HATIDinas Pendidikan Diduga KKN, Warga Banda.....
09/02/2016 | Redaksi KOPI

KOPI - Warga Kecamatan Bandar Negeri Suoh amat kecewa dengan kebijakan membabi-buta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Pasalnya, baru-baru ini  [ ... ]



Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.