Aksi Damai Gelar “Gerakan Lisensi ARV”: Tuntutan versus Fakta

0
69

Pewarta-Indonesia, Para aktivis HIV/AIDS yang tergabung dalam “GERAKAN LISENSI ARV”, dari 9 elemen yaitu diantaranya (METADONE, KOTEX, OPSI, GWL, IPPI, OPSI, FORKON, ALIANSI KABUPATEN DAN KOTA, KOFEM) melakukan aksi solidaritas “Gerakan Lisensi ARV”, berlangsung Minggu pukul 15.00 WIB di depan Bundaran Hotel Grand Indonesia. Melalui aksi damainya, mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah berkenaan lisensi wajib ARV (Anti Retro Viral), yaitu merupakan obat-obatan yang dikonsumsi oleh orang yang terjangkit HIV/AIDS, yang masa wajib lisensi ini akan berakhir pada 2011 untuk jenis “Nevirapine, “Lamivudine” pada tahun 2012 dan “Efavirenz akan berakhir tahun 2013.

Mayoritas ARV yang ada di Indonesia adalah ARV generic yang diproduksi oleh Kimia Farma dan diimport dari negara India. ODHA bisa mendapatkan obat ini secara gratis karena pemerintah Indonesia dibantu oleh lembaga donor dunia yaitu “Global Fund” dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dalam aksinya, para aktivis melalui Koordinator aksi Aditya Wardhana mengatakan bahwa bila lisensi wajib ini tidak diperpanjang oleh pemerintah Indonesia, maka negara Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam memproduksi ARV generik dan harus mengimport ARV generik. Aturan mengenai perdagangan bebas internasional akan menjadi hambatan bagi Indonesia dalam memproduksi dan mengimport ARV generik bila payung hukum tidak tersedia.

Harapannya mereka meminta kepada pemerintah agar segala hak patent dan lisensi-lisensinya diberikan harga murah atau dibebaskan dari biaya (gratis). Hal ini senada yang dikatakan oleh koordinator FORKON, apabila pemerintah tidak merespon dari aspirasi mengenai lisensi wajib ARV, maka mereka akan terus melakukan aksi-aksi demo dengan menurunkan seluruh jumlah ODHA untuk turun berunjuk rasa, agar tuntutan mereka dapat disepakati oleh pemerintah.

Sementara berdasarkan fakta yang disampaikan BPOM dan DEPKES, melalui kegiatan temu media tanggal 14 Mei 2010 besama JOTHI, sesungguhnya dengan berakhirnya lisensi wajib dengan Kepres nomor 6 tahun 2007 maka negara tidak lagi memerlukan lisensi wajib untuk memproduksi ataupun melakukan import paralel ARV generik dikarenakan sudah berakhirnya usia patent produk-produk sebagaimana perturan peresiden tersebut.

Dalam penilaian BPOM dan DEPKES telah menyampaikan dengan berakhirnya Hak Patent obat ARV dan lisensi wajib bahwa negara tidak lagi memerlukan linsensi wajib untuk memerlukan ARV. Sehingga aksi yang dilakukan GELAR menjadi kontra produktif dengan aksi-aksi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Karena dengan berakhirnya lisensi wajib dan hak patent obat generik tersebut, maka negara dapat memberikan kebebasan kepada perusahaan-perushaan obat atau yang sudah dilakukan pemerintah bersama Kimia Farma dapat memproduksi dengan bebas dan dapat memberikan harga semurah mungkin.

Sebagai Jaringan Orang Terinfeksi HIV Nasional, JOTHI memahami pentingnya untuk menginformasikan kepada publik mengenai isu ARV murah di Indonesia dengan adanya isu rencana pengerahan massa untuk mencoba mendorong ketersediaan ARV generik melalui lisensi wajib. JOTHI memahami bahwa rencana aksi ini dikembangkan berdasarkan kegelisahan dari aktivis AIDS dan orang terinfeksi HIV. Isu yang mengelisahkan ini dipicu oleh keterbatasan akses informasi dasar dan yang diterima mengenai obat ARV generik.

Pertemuan tersebut diselenggarakan di ruang pertemuan PBNU, lantai 5 Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat dengan menghadirkan beberapa panelis; Lutfiah Hanim dari Third World Network (TWN), Endang Woro MSc. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dr. Haryadi Wisnu dari Subdit AIDS P2ML (MoH) divisi logistik dan Andreas P. Istiawan dari JOTHI. Pada pertemuan itu disampaikan ulasan menyeluruh pada kebijakan perdagangan dunia dan kaitannya dengan produksi generic ARV di Indonesia.

Pada presentasinya Lutfiah mengatakan bahwa inisiasi lisensi wajib ARV dipegang oleh Kimia Farma sebagai perusahaan farmasi yang bertanggung jawab untuk produksi generic ARV yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia. Bagian yang paling menarik dalam sesi ini adalah paparan yang menjelaskan “…saat lisensi wajib ARV berakhir maka paten akan berakhir yang membuat perusahaan farmasi atau Negara dapat memproduksi obat murah dengan mudah.”

BPOM dalam presentasinya menjelaskan bahwa produksi generic ARV lini 1 telah melalui penilaian kepantasan, ini termasuk; impor obat melalui akses khusus special (Special Access Scheme) dan negosiasi dengan produsen obat; komitmen perusahaan obat untuk membantu masyarakat ekonomi lemah; komitmen produsen untuk memproduksi obat murah berdasarkan kesepakatan melalui ‘akselerasi akses’ dan harga obat dibawah inisiatif UNAIDS. Endang juga mengatakan bahwa produksi ARV di Indonesia harus dikalkulasikan dengan matang terkait aspek ekonomi, aspek kualitas dan aspek hukum. Disamping komunikasinya mengenai peran dan tanggung jawab BPOM dalam produksi generic ARV, Endang juga menyampaikan beberapa temuan terhadap penilaian kepantasan lini 2 sebagai upaya percepatan lisensi wajibnya.

Kementrian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dr. Haryadi Wisnu lebih memfokuskan kepada isu implementasi paten oleh Pemerintah Indonesia. Beliau menjelaskan mengenai KEPRES No. 83 Tahun 2004 dan KEPRES no. 6 Tahun 2007. Dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 penyediaan ARV harus aman hingga setidanya tahun 2015 atau mungkin lebih selama surat kebijakan tersebut tidak dicabut. Minggu depan Kemenkes akan menyusun APBN dan memastikan upayaterbaik dalam perencanaan dan pendanaan sebagaimana dikomitmenkan dari APBN yang mencapai 84 miliar rupiah atau lebih besar 6 kali lipat dari dana Global Fund ATM pada 2010. Kemenkes sebagai Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan sediaan ARV dan saat ini DEPKES memiliki persediaan ARV dalam tahap aman hingga 18 bulan kedepan.

Presentasi terakhir dilakukan oleh Andreas P. Istiawan dari JOTHI, menyampaikan peran mereka dalam percepatan gol 6 MDGs. Melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 yang secara eksplisit menyebutkan 4 tujuan untuk menanggulangi epidemic AIDS; focus pada remaja; penggunaan kondom; obat ARV dan konseling tes sukarela.

Upaya JOTHI dalam advokasi pengobatan telah didiskusikan dan direncanakan mulai dari Sumit Pengobatan Nasional pada Desember 2009; rencana tersebut dilaksanakan dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan mengangkat lisensi wajib; menelusuri proses lisensi wajib lini 1 dan lini 2 bersama Kemenkumham direktorat HKI; mengembangkan kemitraan dengan kantor tingkat Negara WHO untuk peningkatan rantai distribusi ARV; membantu Bina Obat Publik Kemenkes layanan farmasi dalam mengembangkan KEPRES mengenai lisensi wajib sesuai kebutuhan.

Sementara KEPRES dijalankan, Kemetrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) telah menyatakan dalam laporannya setelah pertemuan kerja eksekutif yang mentargetkan 75% orang terinfeksi HIV di Indonesia untuk mendapatkan pengobatan pada 2010 atau sama dengan 35.280 orang terinfeksi HIV menerima ARV, sedikitnya. Andreas mengatakan bahwa organisasi masyarakat sipil perlu bekerjasama bersamaan dengan Pemerintah yang semakin membuka ruang pelibatan bermakna dan ‘menghimbau untuk melakukan advokasi bijak’ untuk mengurangi potensi respon resistensi Pemerintah yang dapat menghambat proses produktif sedang berjalan.