Demokrat Inginkan Kursi Ketua DPR

0
26

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Partai Demokrat berkeras menduduki kursi Ketua DPR. Mereka menilai jabatan Ketua DPR harus berasal dari partai pemenang pemilu. “Kami ingin pemenang pemilu yang menjadi ketuanya,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan di Gedung DPR, Jumat (03/07).

Materi penentuan siapa yang berhak mengisi posisi Ketua DPR masih alot dibahas dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Alotnya pembahasan membuat rancangan undang-undang tersebut batal disahkan hari ini.

Syarifuddin mengatakan pihaknya berkeras Ketua DPR harus berasal dari partai pemenang pemilu karena partai pemenang harus mendapat apresiasi. “Kalau yang jadi ketua adalah fraksi urutan ke lima, itu tidak masuk akal,” kata Syarifuddin.

Pembahasan terakhir Rancangan Undang-Undang Susduk menetapkan jumlah pimpinan DPR lima orang, terdiri dari satu ketua dan empat wakil. Kelima kursi akan diisi oleh lima fraksi yang memiliki kursi terbanyak. Hanya tak ada ketentuan tegas fraksi pemilik kursi terbanyak otomatis mendapat jatah kursi ketua.

Hal inilah yang dipersoalkan Demokrat. Syarifuddin mengatakan semestinya penetapan Ketua DPR berdasarkan sistem proporsional murni. Dengan sistem ini, pemilik kursi terbanyak, yaitu Demokrat, otomatis mendapat jatah ketua. Ia mengaku siap jika penentuan ketua DPR diputus melaui voting. “Kami hanya ingin menciptakan sistem yang adil,” kata Syarifuddin.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Susduk sendiri kemungkinan baru akan disahkan setelah pemilihan presiden dan wakil presiden. Selama itu, kata Syarif, lobi-lobi akan terus dijalankan. Sebab, selain kursi Ketua DPR, masih ada materi lain yang masih alot dibahas, yaitu perlu tidaknya presiden hadir dalam sidang interpelasi.

Materi lainnya yang belum menemui titik temu adalah jumlah fraksi. Sebelumnya Ketua Panitia Khusus Ganjar Pranowo mengatakan jumlah fraksi disepakati sesuai dengan jumlah partai yang lolos parliamentary threshold. Namun Syarifuddin membantah hal ini sudah final. Sebab, kaya Syarif, hingga kini pihaknya masih tetap menginginkan fraksi hanya bisa dibentuk oleh partai yang memiliki jumlah kursi minimal 28. (tempointeraktif.com)