Depkominfo: Keluhan Atas Jasa Layanan Publik Bukan Penghinaan

0
29

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Departemen Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa tindakan Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhan atas jasa sebuah layanan publik bukanlah merupakan penghinaan.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, Gatot S Dewa Broto kepada Pewarta-Indonesia, Senin (8/6) pagi ini menjelaskan, dasar atas tuduhan terhadap Prita adalah di Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun mengacu kepada UU Perlindungan Konsumen di Pasal 4 Huruf D yang menyebutkan bahwa hak konsumen untuk memperoleh informasi dan seterusnya, keluhan atas jasa sebuah layanan publik merupakan hak konsumen sementara pada Pasal 27 Ayat 3 tanpa hak konsumen.

Menurut Gatot, Pasal 27 Ayat 3 tidak semudah itu digunakan untuk menjerat seseorang. Jadi, apa yang disampaikan oleh Prita adalah sesuatu yang menjadi hak seseorang untuk memperoleh informasi dari suatu layanan publik.

“Pasal 27 Ayat 3 bukan pasal yang sangat represif atau pasal yang menjadi momok bagi masyarakat, tapi pasal yang kita cermati hati-hati. Karena kalau tidak kita cermati hati-hati nanti layanan publik tidak akan melakukan perbaikan atau bahkan dalam media cetak tidak ada lagi cerita tentang redaksi yang terhormat, tentang seseorang atau masyarakat yang ingin memperoleh perbaikan layanan dan mereka mengeluh seperti yang mereka alami,” kata dia.

“Jadi itulah salah satu poin kenapa kami bisa mengatakan agar perbandingan antara Pasal 27 Ayat 3 dengan Pasal 4 Huruf D yang ada di UU Perlindungan Konsumen itu bisa dicermati secara baik. Sehingga akhirnya kami datang pada suatu kesimpulan bahwa kasus Prita bukan pada pencemaran nama baik dan itu bukan masalah penghinaan,” jelas Gatot.