DPD dan ANRI Bekerjasama di Bidang Kearsipan

0
23

Pewarta-Indonesia, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Siti Nurbaya Bakar dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Muhammad Asichin menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penyelamatan Arsip Negara dan Pembinaan Kearsipan di hadapan Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (18/6).

Bertindak untuk dan atas nama instansi masing-masing, para pihak bekerjasama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam penyelamatan dan pelestarian arsip negara serta pembinaan kearsipan. Sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka arsip harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Kesepahaman bersama meliputi penyelamatan dan pelestarian arsip, pembinaan penyelenggaraan kearsipan, pengembangan sumberdaya manusia kearsipan, serta pengelolaan arsip sebagai produk atau instrumen akuntabilitas politik anggota DPD dan bahan riset ilmu administrasi negara. Dalam batasan fungsi, tugas, dan wewenangnya, para pihak saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas di lingkungan masing-masing.

Sebelum penandatanganan, Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, penandatanganan kesepahaman bersama ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. “DPD, sebagai salah satu lembaga negara, berkewajiban untuk menyerahkan arsip, yang mengandung pertanggungjawaban nasional, kepada ANRI.”

Didampingi dua wakil ketua DPD, Laode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Irman menjelaskan, dalam arsip itu terdapat rekaman kontribusi DPD kepada negara sebagai bagian sejarah perpolitikan Indonesia. Pola pengarsipan yang baik justru memperkuat akuntabilitas politik anggota DPD melalui kerja-kerja di alat kelengkapan DPD selama masa sidang.

Apalagi, menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara, khususnya pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka di lembaga negara seperti DPD, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan penyelenggaraan kearsipannya.

Dengan ditandatanganinya kesepahaman bersama ini, diharapkan terjalin kerjasama antara DPD dan ANRI, terutama dalam melaksanakan program kerjasama dimaksud yang memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas di DPD dan ANRI. Sebagai fasilitator, DPD bertindak dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, sedangkan ANRI sebagai pembina.