DPD : Jaksa Agung Harus Segera Rampungkan Kasus Korupsi di Daerah

0
37

 

Pewarta-Indonesia, Panitia Ad Hoc (PAH) I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Jaksa Agung (Jagung) Hendarman Supandji menjelaskan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi di daerah, dalam rapat kerja (raker) di Gedung B DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (28/1). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy turut menghadiri raker.

 

Kejaksaan Agung (Kejakgung) didesak mempercepat penanganannya, terutama yang melibatkan pejabat daerah (gubernur, bupati, dan walikota serta ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD). Anggota DPD mempertanyakan perampungan kasus korupsi di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua serta berbagai kasus di daerah lain yang membutuhkan izin Presiden sehingga penuntasannya terhenti.

 

“Terus terang kami kesulitan melakukan komunikasi dengan Kejaksaan di daerah kami,” ujar anggota DPD asal Gorontalo AD Khaly. Jajaran Kejaksaan di daerah tidak tegas menindak pelaku korupsi karena biasanya oknum pejabat daerah setempat.

 

Atas dasar itulah, DPD mengundang Jagung untuk membahas penegakan hukum dan penanggulangan korupsi di daerah. “DPD perlu mengambil langkah-langkah koordinatif dengan sektor-sektor penegak hukum di tingkat pusat agar pengusutan kasus korupsi mencapai hasil yang optimal,” tukas Marhany Pua, Ketua PAH I DPD.

 

Menjawab pertanyaan DPD, Hendarman menjelaskan perkembangannya. Selain fokus mengawal penuntasan kasus korupsi yang memasuki pengadilan, pihaknya juga menggiatkan pengusutan yang melibatkan kepala daerah dan ketua/anggota DPRD.

 

Mantan Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) ini mencontohkan, Kejaksaan bersama Kepolisian sedang giat-giatnya mengusut kasus korupsi di beberapa kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur, seperti Sikka, Sumba Timur, Kupang, dan Timor Tengah Selatan.

 

Menunggu izin Presiden

 

Untuk beberapa kasus korupsi yang menunggu izin Presiden, Hendarman menyatakan, sebagai prosedur yang harus ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tercatat 127 surat izin pemeriksaan pejabat daerah diterima Kejagung dan Mabes Polri untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden.

 

“Kami terima 77 permintaan izin Presiden. Sepanjang tidak ada izinnya, apa boleh buat,” tambah Marwan. Selebihnya, diterima Mabes Polri yang selanjutnya diteruskan kepada Presiden.

 

Beberapa kasus yang melibatkan pejabat daerah dipersoalan anggota DPD seperti Bupati Tolikara dan Ketua DPRD Waropen. Anggota DPD asal Papua Tonny Tesar mencontohkan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Tolikara telah disidangkan.

 

Sayangnya, Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kejaksaan Negeri (Kajari) tidak mengirim surat permintaan izin kepada Kejagung. “Katanya surat sudah dibuat, cuma tidak dikirim ke Kejaksaan Agung. Jadi, surat tidak pernah sampai.”

 

Permintaan izin kepada Presiden untuk memeriksa pejabat daerah yang diajukan Kajati/Kajari melalui Kejagung harus dilampiri disposisi kasusnya. Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) mensyaratkan disposisi kasusnya diperjelas sesuai ketentuan undang-undang. “Kadang-kadang dari daerah tidak dilampirkan disposisi kasusnya, sehingga bolak-balik ditolak.”

 

Apabila 60 hari Presiden tidak mengeluarkan izinnya maka Kajati/Kajari bisa mengambil tindakan lain. Pihak Pengadilan Tinggi (PT) di tingkat provinsi dan Pengadilan Negeri (PN) di tingkat kabupaten/kota yang mengukur lamanya.

 

Hanya saja, jangka waktu tersebut masih diperdebatkan, apakah sejak surat permintaan izin diajukan Kejati kepada Kejagung atau setelah surat diterima Presiden melalui Menseskab.

“Kapan diterima Presiden, tidak pernah jelas.”

Sambungnya, “Harap maklum saja, karena undang-undang menyatakan begitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan (Presiden).”

 

Namun, Hendarman enggan jika kinerja Kejagung dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mekanisme kerja Kejagung sebagai lembaga pemerintah berbeda dengan KPK sebagai lembaga independen. “KPK bisa periksa sana, periksa sini ndak ada izin,” ucapnya.

 

Jampidsus menambahkan, jika KPK bisa menerabas prosedur sedangkan Kejaksaan tidak. “Kalau dipaksakan, kan jadi masalah. Masa’ penegak hukum melanggar hukum.”

 

Belakangan, Kejagung dan KPK membentuk forum yang meneliti kasus-kasus yang melibatkan pejabat daerah yang pemeriksaannya membutuhkan izin Presiden. “Sedang kami rintis,” jelasnya.

 

Pengelola anggaran belanja

 

Marwan menambahkan, pejabat pusat dan daerah adalah pengelola anggaran belanja yang dilindungi undang-undang. Seandainya mereka menandatangani peraturan daerah (perda) penggunaan anggaran belanja yang disetujui DPRD maka statusnya adalah primus interpares (orang pertama di antara yang sederajat). “Tidak serta mereka dituntut kalau terjadi apa-apa.”

 

Pada kesempatan itu Hendarman juga mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan hukum kepada bawahannya yang tidak kooperatif atas laporan yang alat buktinya mencukupi. “Kita akan menindaknya kalau ada bukti dan saksi,” ujarnya.

 

Pernyataan Hendarman sekaligus menjawab pertanyaan tertulis DPD yang dilayangkan Wakil Ketua DPD Laode Ida. Salah satu poin pertanyaan tertulis, DPD mengungkap adanya aparat kejaksaan di daerah bermain-main dengan kasus korupsi yang ditanganinya, termasuk memeras tersangka.

 

Sumber: Bagian Pemberitaan dan Medvis DPD RI

 

Anda punya berita, artikel, foto, atau video? Publikasikan di sini
Kontak Redaksi di [email protected]