DPD Kembali Serahkan Kasus Korupsi kepada KPK

0
30

Pewarta-Indonesia, Tim Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dewan Perwakilan Daerah (Tim Tastipikor DPD) dipimpin ketuanya, Marwan Batubara, menyerahkan informasi indikasi tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyampaian pengaduan masyarakat kepada KPK mengacu kepada memorandum of understanding (MoU) antara DPD dengan KPK untuk berperan mencegah dan memberantas korupsi.

Tim Tastipikor DPD juga menagih kelanjutan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi di daerah-daerah. “Sekaligus kita menanyakan perkembangan kasus lama yang dulu kami laporkan,” kata Marwan.

Mereka diterima keempat pimpinan KPK, yaitu Haryono Umar, Chandra M Hamzah, Bibit Samad Riyanto, serta Muhammad Jasin sebagai Ketua Pelaksana Harian (Plh) KPK.

Ada tujuh indikasi tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada KPK, yaitu indikasi tindak pidana korupsi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang melibatkan Kontraktor Production Sharing (KPS) tahun 2007-2008 yang merugikan negara US$ 26,680,000.00 serta gratifikasi dan/atau penyuapan Rp 2.685.000.000,00 miliar yang melibatkan Walikota Pangkalpinang Zulkarnain Karim setelah menunjuk PT Citicon Adhi Perkasa sebagai developer pembangunan pasar modern Bangka Trade Center (BTC) tahun 2007.

Indikasi tindak pidana korupsi privatisasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) berupa pembelian kembali (buy back) saham oleh PT JICT oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dari Hutchinson Port Holding (HPH) Hong Kong serta bantuan technical know-how dari konsultan Seaport Management BV untuk meningkatkan kemampuan PT JICT yang merugikan negara US$ 95,800,000.00.

Lalu, indikasi tindak pidana korupsi penggelembungan atau mark-up nilai tanah untuk lahan uji kendaraan bermotor (KIR) Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem di Kecicang, Bebandem, tahun 2003 bernilai Rp 1.323.000.000,00 serta mark-up dana pengadaan mesin pengolahan sampah organik (kompos) di Dusun Peh, Negara, Jembrana, oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana bekerjasama dengan Yuasa Sangyo Co Ltd (Jepang) yang menyeret Bupati Jembrana I Gde Winasa bernilai Rp 2.029.455.626,35 yang merugikan negara Rp 1.000.000.000,00.

Indikasi tindak pidana korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Sumbawa Barat untuk Paket II (Taliwang-Fajar), IV (Komplek Kemutar Telu Centre atau KTC), dan V (Taliwang-Batu Bele) dengan alokasi pagu/plafon dana Rp 15.137.360.000,00 berupa kelebihan pembayaran, kekurangan pekerjaan, dan tidak sesuai spesifikasi yang merugikan negara Rp 1.332.540.752,37.

Selain itu, Tim Tastipikor DPD meminta KPK melakukan penyelidikan dana alokasi khusus Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2008 bernilai Rp 7.015.420.000.000,00 yang ditransfer dari pusat ke beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.

Indikasi tindak pidana korupsi biaya listrik dan steam yang diminta kembali Pemerintah sejak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) bekerjasama dengan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) yang merugikan negara US$ 210,000,000.00. Tim Tastipikor DPD juga meminta KPK mengambil alih kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia (BI) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter tahun 1998 di Indonesia. Bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan BLBI oleh ke-48 bank menyimpulkan terjadi penyimpangan Rp 138 triliun.

Selain itu, KPK diminta mengusut tuntas kasus aliran dana BI ke Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 dan aparat penegak hukum. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa dan diajukan ke pengadilan, apalagi penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) oleh Dewan Gubernur BI tahun 2003 Rp 100 miliar mengindikasikan tindakan pidana korupsi.

RUU Pengadilan Tipikor

15 anggota DPD kali ini juga mendesak DPR segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor. RUU harus diselesaikan, terutama pasal-pasal krusial menyangkut jumlah hakim dan jumlah pengadilan di daerah-daerah. “Kami mendorong bersama KPK,” ujar Marwan di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/6).

Secara khusus, Tim Tastipikor DPD menyoroti KPK sekarang. Tim Tastipikor DPD mendukung KPK mempertahankan independensinya dan menolak intervensi yang melemahkan KPK serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI