DPD Luncurkan Buku Hasil Amandemen Kelima Komprehensif

0
29

Pewarta-Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meluncurkan buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen kelima yang komprehensif. Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita berharap, naskah versi DPD tersebut menjadi bahan ajuan anggota MPR periode 2009-2014 yang baru terpilih.

“Menjadi agenda pembahasan yang pertama,” ujarnya. “Yang penting, proses dan arahnya berjalan. Siapapun yang membahasnya, buat kami, tidak masalah,” kata Ginandjar yang memberi sambutan sebelum peluncuran buku “Jalan Berliku Amandemen Komprehensif, dari Pakar, Politisi, hingga Selebriti” di Plaza Gedung DPD lantai 1 Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (5/3).

Setelah buku diluncurkan, beberapa pembahas memberikan catatan, yaitu Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid (mantan Menteri Dalam Negeri/Mendagri), Iberamsjah (dosen pemerintahan dan politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), Margaritho Kamis (dosen tata negara Fakultas Hukum Universitas Khairun), dan M Fadhil Hasan (ekonom Institute for Development of Economics and Finance/INDEF).

Acara tersebut juga dihadiri Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Ginandjar menjelaskan, atas desakan partai politik atau fraksi dan masyarakat atau civil society, DPD lalu mengkaji dan merumuskannya komprehensif. Jadi, usul amandemen kelima konstitusi versi DPD tidak lagi sebatas fungsi, tugas, dan wewenangnya.”Tapi mencakup yang lebih luas,” ujarnya. Karena kekomprehensifannya, diharapkan akan banyak pihak yang berkepentingan untuk mendorongnya kembali. Apalagi, banyak pihak yang menyadari kelemahan konstitusi yang telah diamandemen empat kali. “Buku ini akan kami sebarluaskan agar mendapat tanggapan berbagai lapisan masyarakat.”

Setelah pemantapan kajian dan rumusan amandemen kelima UUD 1945, naskahnya diharapkan menjadi landasan berdemokrasi. “Betul-betul menjadi instrumen untuk membangun bangsa dan negara,” ujarnya. Dengan demikian, upaya DPD menjadi tidak sia-siap. Ia menyinggung penarikan dukungan anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mengajukan usul perubahan UUD 1945 ke pimpinan MPR. Padahal, hingga deadline penyerahan tanggal 7 Agustus 2007 pukul 24.00 WIB rekapitulasi dukungan partai politik/fraksi/kelompok di MPR memenuhi syarat pengajuan.

Menurutnya, ternyata terdapat hikmah setelah DPD menunda pengajuan tersebut, yaitu terbukti semakin banyak lapisan masyarakat yang mendukung penguatan fungsi, tugas, dan wewenang DPD di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. “Sebagai sebuah lembaga perwakilan, DPD harus memiliki ketiganya. Harus diperjelas wujudnya.”

Ketika gilirannya, Hidayat mengatakan, karena yang mengubah kembali konstitusi adalah anggota-anggota MPR maka mereka harus berkualitas baik. Kalau mereka berkualitas buruk tetapi mengubah kembali konstitusi maka hasilnya akan buruk atau tidak berkualitas. “UUD memang bukan kitab suci, ia hanya kesepakatan dan keputusan” “Inilah pentingnya menyukseskan pemilu legislatif 2009,” katanya. “Sebelum semuanya terlambat, menjadi bubur, haruslah ada upaya maksimal untuk menyukseskan pemilu legislatif 2009 untuk menghadirkan anggota DPD dan DPR yang betul-betul berkualitas dan pro-amandemen supaya hasilnya berbobot.”

DPD mengajukan usul amandemen kelima UUD 1945 terkait Pasal 22D UUD 1945 setelah memenuhi persyaratan minimal 1/3 dari 678 anggota MPR atau 226 anggota MPR yang menandatangani usulnya sebagaimana ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Pasal 37 UUD 1945 menyatakan usul perubahan pasal dan ayat UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR. Setiap usulan perubahan konstitusi diajukan tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal tersebut dilakukan dengan persetujuan minimal 50%+1 anggota dari seluruh anggota MPR. Selanjutnya, Pasal 78 Peraturan Tata Tertib MPR menyatakan, setelah menerima usulan perubahan terbatas pasal dan ayat tertentu dalam UUD 1945 pimpinan MPR akan berapat untuk membahas usulan DPD paling lambat 90 hari sejak usulan DPD diterima. Apabila usulan DPD memenuhi ketentuan Pasal 37 UUD 1945 maka pimpinan MPR mengundang anggota MPR (terdiri atas anggota DPD dan DPR) untuk menyelenggarakan sidang MPR.

Sumber: Bidang Pemberitaan dan Media Visual Sekretariat Jenderal DPD

Anda punya berita, artikel, foto, atau video? Publikasikan di sini
Kontak Redaksi di [email protected]