DPD RI Kembali Raih Predikat WTP

0
36

Pewarta-Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan tersebut merupakan penghargaan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2008.

Penghargaan diserahkan anggota BPK Baharuddin Aritonang kepada Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman di Ruang Delegasi DPD, lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Jumat (17/7). Baharuddin didampingi Soekoyo (Auditor Utama III BPK), Udi Sutrisno (Kepala Sub Auditorat BPK), dan Tim Audit Laporan Keuangan DPD Tahun 2008, sedangkan Irman didampingi Sekretaris Jenderal (Sesjen) DPD Siti Nurbaya Bakar dan Wakil Sesjen DPD Djamhur Hidayat.

BPK mulai memberikan opini atas laporan keuangan kementerian/lembaga negara sejak tahun 2006 sebagai elemen utama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dengan demikian, DPD tiga tahun berturut-turut meraih opini WTP atau unqualified opinion sejak tahun 2006. Irman menyatakan, pimpinan DPD selalu mendorong perbaikan laporan keuangan.

“Kami mendukung good governance, penghargaan ini kehormatan bagi DPD,” katanya. Atas nama pimpinan, ia menyatakan kebanggaannya atas laporan keuangan yang diraih DPD.

Menurut Baharuddin, pemeriksaan laporan keuangan terbagi dua, yakni LKPP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten, kota). Untuk LKPP, khususnya lembaga negara, BPK membuat tradisi baru untuk menyerahkannya langsung kepada pejabat intansi yang meraihnya.

“Biasanya hasil pemeriksaan kami kirim. Sekarang kami serahkan langsung,” ujarnya. Sedangkan LKP diserahkan melalui Kantor Perwakilan BPK RI di ibukota provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing.

Baharuddin mengakui, masyarakat masih memperdebatkan hasil pemeriksaan BPK karena dikhawatirkan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ke depan, hasil pemeriksaan BPK harus meliputi peran setiap kementerian/lembaga negara. Secara khusus, ia memuji opini WTP yang diraih DPD tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008. Baharudin berharap, predikat tersebut dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

“WTP bisa dipelajari dan ditindaklanjuti serta dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Dijelaskan, hasil pemeriksaan BPK mendukung good governance penyelenggaraan negara. Tujuannya, mewujudkan akuntabilitas Pemerintah yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya dan yang bersangkutan dengannya. Baharuddin menyarankan, WTP dilaporkan dalam akhir masa sidang DPD.

“Rugi kan kalau tidak dilampirkan sebagai hasil kinerja,” ujarnya.

Sejak menjabat sebagai Sesjen DPD, Siti Nurbaya Bakar bertekad mewujudkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan memenuhi standar, terutama kegiatan pimpinan dan anggota DPD. Didukung penyusunan laporan keuangan secara berjenjang dari unit akuntansi terbawah tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat lembaga secara keseluruhan, DPD berhasil mempertahankan opini WTP.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal