DPD RI: Pemerintah Harus Dukung KPU Mutakhirkan DPT

0
24

Pewarta-Indonesia, Panitia Ad Hoc (PAH) I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak Pemerintah cq. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutakhirkan daftar pemilih tetap (DPT). Keamburadulan DPT Pemilu DPR/DPD/DPRD yang sangat buruk berpotensi mengancam Pemilu Presiden/Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009.

“Kami merekomendasikan agar Pemerintah mengerahkan aparatnya mendukung KPU memutakhirkan DPT untuk tanggal 8 Juli 2009 yang akan datang,” ujar Ketua PAH I DPD Marhany VP Pua saat Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (2/7), yang dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita didamping kedua wakil ketua, Laode Ida dan Irman Gusman.

Ia membacakan rekomendasi hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PAH I DPD menghimpun aspirasi masyarakat dan menginventarisasi masalah penyelenggaraan pemilu.

PAH I DPD mendesak Depdagri mengerahkan aparatnya sejak rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga kelurahan untuk memutakhirkan DPT secara cermat, terutama mendata warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya. Kekisruhan DPT yang lalu akan terulang pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden mengingat kemungkinan masih banyak warga Negara yang tidak tercatat dalam DPT.

“Adapun KPU mengantisipasi alternatif penggunaan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) sebagai alat bukti sah pemilih untuk menekan kehilangan jutaan hak konstitusional rakyat,” lanjut Marhany. Dengan KTP maka seluruh warga negara yang tidak tercatat tetap bias menyalurkan suaranya mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan hanya pemilih terdaftar yang bisa menggunakan haknya.

Selain itu, surat suara sebagai logistik juga bermasalah. Pasalnya, KPU mendistribusikan surat suara sesuai dengan DPT bermasalah yang ditambah dua persen. PAH I DPD mendesak pengadaan logistik didesentralisasikan untuk mencegah inefisiensi dan inefektivitas penyelenggaraan pemilu sekaligus mengakurasikan inventarisasi logistik dan mengaudit penggunaannya.

Depdagri mempersiapkan daftar pemilih sementara (DPS) sebelum diserahkan kepada KPU sebagai pelaksana pemilu. Per tanggal 5 April 2008, DPS diserahkan Depdagri kepada KPU dan jajarannya. Sejak saat itu, pemutakhiran DPS menjadi DPT merupakan kewajiban KPU.

Ketika pembahasan draft RUU Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemerintah mengusulkan DPT diambil dari Depdagri. Selanjutnya, KPU tidak membersihkan data tersebut bersama Depdagri. Padahal, database Pemilu 2004 telah dirampungkan KPU sebelumnya yang selanjutnya diserahkan kepada Depdagri.

PAH I DPD juga menyatakan, penyelenggaraan Pemilu DPR/DPD/DPRD yang sangat buruk menyebabkan asas jujur dan adil yang tidak terpenuhi serta keterpilihan anggota berkat popularitas dan money politics tetapi tanpa kompetensi. “Dikhawatirkan hasilnya menurunkan legitimasi anggota legislatif,” demikian kesimpulan PAH I DPD.

Karenanya, DPD mendesak penataan sistem Pemilu DPR/DPD/DPRD yang penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan UU 2/2008 tentang Partai Politik. Diharapkan, penataan tersebut menciptakan penyelenggaraan yang efisien dan efektif.

Penyelenggaraan yang efisien dan efektif dengan mengurangi kerumitan teknis, merekrut anggota DPR/DPD/DPRD berkompeten, pengawasan yang menyelesaikan sengketa pemilu mulai daerah hingga pusat, mengkaji pemilu langsung/tidak langsung sesuai dengan dinamika social politik-ekonomi-budaya, mengkaji nomor urut dan suara terbanyak, serta kuota perempuan.

Sumber: Siaran Sekretariat Jenderal DPD RI