DPD RI Selenggarakan Orientasi bagi Calon Terpilih Anggota DPD Periode 2009-2014

0
29

Pewarta-Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) sejak Sabtu (29/8) besok hingga Senin (31/8) akan menyelenggarakan orientasi untuk 132 calon terpilih anggota DPD periode 2009-2014 di The Sultan Hotel, Senayan—Jakarta. Orientasi dibagi dua, kali ini yang pertama.

Acara akan diawali pengantar orientasi calon terpilih anggota DPD pada Sabtu malam. Esok harinya (Minggu), sesi kesatu, pembukaan orientasi calon terpilih anggota DPD diikuti penjelasan umum bertema DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita disertai tanya jawab.

Sesi kedua, pengantar materi oleh Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) II DPD Sarwono Kusumaatmadja dan Ketua Ketua PAH IV DPD Anthony C Sunarjo disertai tanya jawab. Setiap pimpinan alat kelengkapan DPD memaparkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya selama periode 2004-2009.

Esok harinya (Senin), sesi ketiga, pengantar materi oleh Ketua PAH I DPD Marhany VP Pua, Ketua PAH III DPD Faisal Mahmud, dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Muspani disertai tanya jawab. Setiap pimpinan alat kelengkapan DPD juga memaparkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya selama periode 2004-2009.

Sesi keempat, Ketua Kelompok DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soeroso menjelaskan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945. Seperti alat kelengkapan lainnya, Bambang memaparkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kelompok DPD di MPR selama periode 2004-2009.

Selanjutnya, Ahmad Farhan Hamid selaku mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ahmad Farhan adalah calon anggota terpilih DPD asal Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD berganti nama menjadi RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Senin (3/8). Beberapa anggota DPD periode 2004-2009 akan mendaftarkan judicial review UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menganggap, fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPD dalam UU yang baru tidak mengalami kemajuan berarti dibanding UU yang lama (UU 22/2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD).

Sekretaris Jenderal (Sesjen) DPD Siti Nurbaya Bakar menjelaskan pelaksanaan tugas Setjen DPD berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal DPD. Setjen DPD bertugas menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD yang berposisi di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPD.

Acara diakhiri dengan penutupan orientasi calon terpilih anggota DPD oleh Pimpinan DPD RI, Ginandjar Kartasasmita.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI