DPD RI Surati Menteri Terkait Pedoman Penyusunan Tatib DPRD

0
21

Pewarta-Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Laode Ida menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Isinya mengenai Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Surat tertanggal 15 Oktober 2009 tersebut menekankan dua hal menyangkut efektivitas kerja DPD dan penyelesaian penyusunan anggaran daerah atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Surat ditembuskan kepada DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota se-Indonesia serta Walikota, Bupati, dan Gubernur se-Indonesia.

Menurut Laode, meskipun anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah dilantik dan diresmikan bulan Agustus-September 2009 tetapi hingga kini DPRD belum optimal menjalankan fungsinya. Sebabnya, alat kelengkapan DPRD belum efektif karena Peraturan Tata Tertib DPRD sebagai landasan penetapan dan pelaksanaan kerja lembaga DPRD belum dirampungkan.

Selain itu, anggota DPRD masih menunggu pedoman dari pemerintah pusat berbentuk PP tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. “Untuk mengantisipasi penyelesaian penyusunan RAPBD tahun 2010 dalam waktu yang sempit ini, kiranya pemerintah pusat segera merampungkan PP dimaksud sebagai acuan bagi DPRD,” ujar Laode.

Selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan terjadi interaksi dalam rapar-rapat antara anggota DPD dengan DPRD. Oleh sebab itu, perlu dicantumkan pengaturannya dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Terhadap hal ini, DPD meminta perhatian pemerintah pusat mengakomodasinya. “Surat ini agar menjadi pertimbangan Mendagri, Menkum HAM, dan Mensesneg guna mempercepat penyelesaian PP tersebut,” harap Laode di bagian akhir suratnya.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI