DPD RI Tekankan Arti Penting Kelengkapan Infrastruktur

0
34

Pewarta-Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menekankan arti penting kelengkapan infrastruktur guna meningkatkan daya saing daerah menarik investasi. Mitra-mitra investasi baik di dalam atau di luar negeri akan memilih daerah yang infrastrukturnya lengkap atau akan memilih negara yang juga infrastrukturnya lengkap.

Disadari, selama hampir satu dasawarsa kita kurang menambah infrastruktur – baik transportasi, pertanian, maupun jasa – atau mengalokasikan anggaran perawatannya. Padahal, misalnya, ketersendatan pembangunan infrastruktur transportasi seperti jembatan dan jalan justru menghambat perpindahan barang, manusia, dan jasa intra dan antardaerah.

Menurutnya, transportasi yang lengkap akan mendukung perekonomian, karena harga barang dan jasa dimurahkan dan menguntungkan. “Ingatlah, investasi sangat mempertimbangkan kelengkapan infrastruktur di suatu daerah,” ujarnya, ketika bersilaturahim dengan 44 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Eva Yuliana.

DPD RI berkepentingan agar percepatan pembangunan infrastruktur tidak tersendat-sendat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penerapan beberapa kebijakan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti tumpang tindih perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan pengambilkan keputusan, terutama di sekor riil.

Karenanya, DPD RI mengutamakan pembahasan undang-undang yang merangsang investasi dan merevisi undang-undang yang menghambatnya. “Kami tidak muluk-muluk. Kami mengagendakan undang-undang yang mengakselerasi pembangunan di daerah,” tambah Irman. Ia menerima delegasi bersama empat anggota DPD RI asal Riau, yaitu Abdul Gafar Usman, Intsiawati Ayus, Maimanah Umar, dan Muhammad Gazali serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar (F-PG) Adi Sukemi.

Eva didampingi dua wakil ketua, yakni Yurjani Mega dan Syahrul Aidi Maazat, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar Junaidah. Di lantai 2 Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (28/10), mereka bersilarurahim dengan Ketua DPD sekaligus memperkenalkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar yang dilantik di Bangkinang tanggal 27 Agustus 2009.

Irman juga menyinggung perbedaan jumlah uang beredar di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa yang peningkatannya berbanding lurus dengan peningkatan investasi maupun pendapatan daerah tersebut. Sebelum era desentralisasi, 90% uang beredar terkonsentrasi di Pulau Jawa, 67% di antaranya di Jakarta dan sisanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setelah era desentralisasi, persentase uang beredar belum banyak berubah.

Jumlah uang beredar kurun waktu tertentu sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, karena menggeser perkembangannya dari baik ke buruk, atau sebaliknya. Menurutnya, jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap investasi di suatu provinsi karena berasal dari pendapatan yang meningkat setelah perbaikan daya beli atau pendapatan perkapita masyarakat. Hanya saja, peningkatan jumlah uang beredar di suatu provinsi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan investasi maupun pendapatan tersebut.

Karena kegiatan ekonomi tidak terbatas wilayah provinsi apalagi kabupaten/kota, DPD RI mendorong pembentukan kaukus-kaukus pertumbuhan agar tercipta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kaukus-kaukus tersebut didasari common interest (kesamaan kepentingan) dan common goal (kesamaan tujuan), sehingga setiap daerah dalam kaukus-kaukus mengedepankan mutual benefit cooperation (kerjasama timbal balik menguntungkan). “Jangan lagi provinsi bertetangga tuding-menuding,” katanya.

Dalam rangka memajukan Riau khususnya Kabupaten Kampar, Maimanah juga mengingatkan betapa penting perjuangan bersama anggota DPD/DPR yang mewakili Riau dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar mengartikulasikan dan mengagregasikan aspirasi masyarakat dan daerah. “Ibarat sepakbola, tidak mungkin satu pemain berlari dari tiang gawang sendiri untuk menggolkan bola ke tiang gawang lawan,” ujarnya bertamsil.

“Kita harus bekerjasama untuk mengangkat isu Riau ke tingkat nasional,” tegas Maimanah, yang akrab disapa Bunda. Didorong keinginan dan kebutuhan tersebut, empat anggota DPD dan 11 anggota DPR membentuk Forum Komunikasi Legislatif Pusat yang diketuai Wan Abu Bakar, mantan Wakil Gubernur Riau (2003-2008) yang kini anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mewakili daerah pemilihan (dapil) I Riau.

“Riau Dalam Angka 2007” terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, Kabupaten Kampar memiliki berbagai sarana dan prasarana infrastruktur, di antaranya jalan darat, pelabuhan satuan penyalai Tanjung Batu Kendur, serta pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas, dan telekomunikasi.

PDRB-nya tahun 2005 dikontribusi sektor pertanian/perkebunan (55,62%), diikuti perdagangan, hotel, dan restoran (12,75%), jasa (9,95%), industri pengolahan (7,41%), angkutan/komunikasi (4,46%), bangunan (3,93%), pertambangan (3,82%), perbankan/keuangan/perumahan (1,96%), serta listrik dan air bersih (0,10%).

Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Kampar di sektor pertanian adalah tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kentang. Komoditi unggulan yang dihasilkan tahun 2006 berupa kelapa sawit (398.553 ton), karet (63.872 ton), dan kelapa dalam (2.080 ton). Di sektor pertambangan terdapat bahan galian seperti kaolin dan bentonit sebagai bahan baku industri semen, keramik, dan kertas sedangkan di sektor perindustrian terdapat industri kecil dan menengah yang bahan bakunya dari hasil perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI