DPD Segera Judicial Review UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD

0
24

Pewarta-Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) segera mendaftarkan permohonan judicial review Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial review berkenaan dengan materi ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang bertentangan dengan UUD 1945 serta merugikan hak anggota DPD.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berganti nama menjadi RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan menjadi UU dalam
Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Senin (3/8).

“Kami akan tetap melanjutkan judicial review secara terbatas,” ujar Wakil Ketua DPD Irman Gusman
selaku Ketua Tim RUU Susduk DPD di lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (5/8). Ia didampingi Tim Kuasa Hukum DPD yang dikoordinir advokat kondang Todung Mulya Lubis. Mas Mohammad Fajrul Falaakh dan A Irmanputra Sidin juga dilibatkan sebagai Tim Kuasa Hukum DPD.

Salah satu pasal UU MPR, DPR, DPD, DPRD yang merugikan adalah Pasal 14 terkait komposisi pimpinan MPR
yang menghilangkan hak memilih dan dipilih anggota DPD sebagai Ketua MPR, kecuali hak memilih dan dipilih anggota DPR. “Tapi perjuangan DPD tidak hanya menjadi Ketua MPR,” katanya.

Irman menegaskan, DPD tidak mempersoalkan jumlah unsur pimpinan MPR, namun lebih substansial, yakni menyangkut kesamaan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR. DPD menginginkan komposisinya seperti sekarang ini saja, yaitu terdiri dari dua unsur DPR dan dua unsur DPD.

Jika alasan pengurangan jumlah pimpinan MPR adalah efisiensi dan efektivitas keuangan negara, Irman mempertanyakan mengapa pengurangan tidak berlaku untuk keduanya, DPD dan DPR. Karenanya, alasan itu patut dipertanyakan. Selanjutnya, ia menekankan, gugatan DPD tidak hanya menyoal pimpinan MPR tetapi juga perwujudan MPR sebagai lembaga negara yang meliputi unsur DPR dan DPD.

“Selama ini DPR sebagai representasi penduduk, tanpa DPD sebagai representasi daerah, telah menghasilkan kebijakan pembangunan yang hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.”

Mengenai legal standing permohonan apakah diajukan atas nama anggota DPD atau lembaga DPD, Irman mengatakan, akan diputuskan Sidang Paripurna DPD yang diselenggarakan dalam waktu dekat. “Persoalan ini akan disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD untuk memperoleh kesepakatan apakah lembaga yang menjadi salah satu pemohonnya.”

Tetapi, kalaupun permohonan diajukan atas nama anggota DPD, lebih kurang 30 anggota DPD terpilih
periode 2009-2014 akan menandatangani permohonan judicial review. Kemungkinan, anggota DPD terpilih lainnya juga akan menandatangani permohonan itu. “Minimal, kami telah memiliki modal,” kata Irman.

Kendati demikian, Irman mengakui, materi ayat, pasal, dan/atau bagian UU itu mengalami kemajuan menyangkut pengartikulasian dan pengagragasian aspirasi masyarakat dan daerah yang diserap, dihimpun, ditampung, dan ditindaklanjuti DPD. Misalnya, UU mengatur kehadiran electoral office DPD di setiap ibukota provinsi. “Selama ini numpang atau nyempil di kantor-kantor daerah,” tukasnya.

Sementara itu, Todung mengakui, jumlah anggota DPR dan DPD berbeda atau jumlah anggota DPR jauh lebih banyak dari anggota DPD. Tetapi, persoalan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih sama serta dijamin konstitusi. “Kalau kita merujuk pada Undang Undang Dasar, kita bicara konstitusionalisme dan bukan jumlah,” ujarnya.

Menurutnya, uji materi akan dimulai dengan peninjauan Pasal 14 UU tersebut sebagai pembuka bagi materi
ayat, pasal, dan/atau bagian UU lainnya. “Kita akan berangkat dari sini,” katanya. Pemilihan pimpinan MPR yang diatur sangat tidak demokratis karena jelas-jelas mengebiri hak calon lainnya dan melanggar konstitusi yang menjamin kesetaraan anggota DPR dan DPD.

Todung sependapat dengan Irman bahwa persoalan Pasal 14 bukan isu yang remeh-temeh. Pasal 14 tersebut mencermin sikap yang berupaya mendegradasi keberadaan DPD. Selain Pasal 14, Tim
Kuasa Hukum DPD akan memfokuskan permohonan pada materi ayat, pasal, dan/atau bagian UU lainnya yang juga mendegradasikan DPD dalam konteks ketatanegaraan. Permohonan akan segera didaftarkan Tim Kuasa Hukum DPD di Gedung MK Jl Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta.

Sumber:  Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD