DPR Akan Sahkan RUU Pelayanan Publik

0
29

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan RUU Pelayanan Publik dalam sidang paripurna, Selasa (23/6). Rancangan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir negara kekuasan menjadi negara pelayanan publik.

Kepada wartawan, Selasa (23/6), Ketua Panitia Kerja RUU Pelayanan Publik, Sayuti Asyathiri mengatakan, setelah RUU ini disahkan maka undang-undang akan langsung berlaku.

Beberapa hal dalam undang-undang ini, sebut Sayuti, yang paling penting adalah mengenai bagaimana menyusun standar pelayanan, bagaimana mengumumkannya dalam bentuk maklumat pelayanan, dan bagaimana melibatkan masyarakat dalam pembuatan standar pelayanan.

“Itu yang paling pokok. Karena undang-undang ini intinya adalah melayani. Yang dimaksud pelayanan publik publik itu bukan hanya urusan administrasi tapi seluruhnya yang terkait dengan ruang publik yang meliputi barang, jasa dan administasi, termasuk seperti masalah jalan, transportasi dan lain-lain,” jelasnya.

Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik ini sudah empat tahun dibahas dan selesai pada periode masa sidang ini. Rancangan ini membahas tentang perbaikan pelayanan aparatur pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah serta lembaga swasta.

Dalam rancangan ini diatur secara tegas pejabat maupun pelaksana tugas dalam melayani masyarakat. Jika tidak bisa memberikan layanan sesuai standar yang ditentukan, mereka bisa dikenai sanksi, mulai dari teguran tertulis, pemotongan gaji, hingga pemecatan tidak hormat maupun pencabutan izin bagi penyelengara pelayanan publik swasta.

Dalam rancangan ini juga diatur penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat paling lama 60 hari sejak berkas pengaduan dianggap lengkap