DPR Dukung Moratorium Pemekaran Wilayah

0
22

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Komisi II DPR RI mendukung usulan moratorium (penghentian sementara) pemekaran wilayah, karena banyak daerah otonom baru kurang berkembang signifikan sesuai harapan.

“Moratorium kan bukan berarti aspirasi rakyat daerah untuk mengusulkan pemekaran daerahnya berhenti. Silakan saja lanjutkan usulannya. Tetapi proses pemekaran memang sebaiknya dievaluasi secara cermat lagi, agar tidak muncul banyak soal akibat pemekaran itu sendiri,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Ernest Evert Mangindaan, di Jakarta, Selasa (4/8).

Pernyataan EE Mangindaan itu mendapat dukungan beberapa anggota Komisi II, di antaranya Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar), dan Jazuli Juwaeni (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).

Baik Ferry maupun Jazuli mengharapkan, proses evaluasi pemekaran wilayah benar-benar memperhatikan berbagai kepentingan daerah dalam konteks penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Usulan moratorium pemekaran wilayah itu sendiri dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Pengantar RPBN 2010 dan Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI, di Gedung Nusantara, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Alasannya, terlalu banyaknya anggaran yang mengalir ke daerah dalam kaitan dengan pemekaran, tetapi hasilnya belum signifikan dengan harapan.

Dalam catatan Presiden, lebih 200 daerah baru terbentuk sejak awal 2000-an, dan sudah saatnya untuk dilakukan evaluasi secara seksama melalui moratorium.

Namun pada kesempatan itu, Presiden Yudhoyono juga memuji banyak daerah yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta memberi apresiasi khusus kepada Provinsi Papua, Papua Barat maupun Sulawesi Tengah, sebagai daerah-daerah paling tinggi tingkat pengurangan kemiskinan maupun pengangguran.

BAGIKAN
Berita sebelumyaMelayu Nasyid
Berita berikutnyaBulan Puasa Jakarta di Banjiri Gepeng
Koran Online Pewarta Indonesia atau disingkat KOPI adalah sebuah media massa nasional berbasis jurnalisme warga (pewarta warga) yang dibangun dan dikelola oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Pimpinan redaksi KOPI adalah Wilson Lalengke, dibantu oleh ribuan penulis/pewarta lintas profesi, lintas agama, lintas strata sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain dari seluruh nusantara dan luar negeri.