G30S/PKI : PN Tulungagung Blitar Kompak Tidak Setengah Tiang

0
23
Tidak setengah tiang

Pewarta-Indonesia, BLITAR – Nampaknya tragedi G30S/PKI mulai dilupakan oleh beberapa institusi plat merah. Pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang sudah sewajarnya dikibarkan guna memperingati peristiwa gugurnya para Pahlawan Revolusi di Tahun 1965. Dari pantauan media ini di lapangan pada pukul 13.00 WIB 30 September 2009, bendera Merah Putih berkibar satu tiang penuh di halaman Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung.

Ketika dimintai konfirmasi terkait hal tersebut, Ketua PN Tulungagung Eko Sugianto, SH sama sekali tidak bersedia memberikan komentarnya. “Tanya ke Pansek saja,” ujar Eko sambil berlalu. Tetapi beberapa menit berselang, salah seorang staf PN Tulungagung terlihat menurunkan Merah Putih menjadi setengah tiang secara diam-diam.

Dikibarkannya Sang Merah Putih satu tiang penuh juga terlihat di halaman PN Blitar. Berbeda dengan Ketua PN Tulungagung, kali ini Wakil Ketua PN Blitar I Made Suraatmadja, SH bersedia memberikan keterangan terkait di ruangan kantornya. Meskipun tanpa diikuti dengan adanya perintah kepada bawahannya untuk menurunkan Merah Putih menjadi setengah tiang.

Made mengatakan bahwa kemungkinan pegawai PN lupa bahwa hari ini adalah Peringatan G30S/PKI. “Kan ini baru saja libur Lebaran,” ujar Made. “Adanya pergantian rezim Pemerintahan juga termasuk salah satu alasan mengapa Merah Putih tidak dikibarkan setengah tiang pada 30 September 2009,” lanjut Made. Menurutnya, suatu peristiwa yang pada zamannya dianggap heroik, tidak bisa digeneralisir begitu saja pada saat ini.

“Namun demikian, bukan berarti saya tidak menaruh apresiatif terhadap peristiwa tersebut (G30S/PKI),” ujar pria ramah tersebut.

Lebih lanjut Made mengatakan bahwa bangsa Indonesia selalu memecahkan persoalan yang ada secara pragmatis. “Setelah komunis hilang di Indonesia, ternyata masih ada konflik Poso, Ambon, dan peledakan bom di berbagai tempat,” imbuh Made. Evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dianggap lebih penting untuk dilakukan. “Daripada memperdebatkan antara ideologi dengan agama,” tegas Made.

Sementara itu di tempat terpisah, Koordinator KRPK (Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi) M. Trianto menganggap peristiwa G30S/PKI tidak lebih hanyalah manuver politik sebagai efek domino dari perebutan market ideologis pada waktu itu. “Gestapu merupakan grand scenario Soeharto untuk mulai menapak kekuasaan,” ujar Trianto ketika ditemui di markas KRPK (30/9). “Kaum intelektual pro demokrasi sudah seharusnya bertanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat tentang kebenaran peristiwa G30S/PKI,” imbuh Trianto.(chy)