GKR Hemas Kunjungan Kerja Pasca-Gempa di Sumatera Barat

0
33

Pewarta-Indonesia, PADANG—Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga Ketua Task Force DPD untuk Bantuan Kemanusiaan Korban Bencana Nasional, kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) di Sumatera Barat. Sebelumnya, Hemas meletakkan batu pertama kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta memberi bantuan di lokasi pasca-gempa bumi di Sumatera Barat tanggal 30 September 2009 yang lalu.

Selama kunker tersebut, Minggu (25/7) malam, Hemas akan mendengarkan laporan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai perkembangan penanganan gempa yang bersamaan dengan ramah tamah Tim Task Force DPD dan anggota DPD asal Sumatera Barat (Emma Yohanna, Alirman Sori, Riza Falepi). Rencananya, acara digelar di kediaman Gubernur Sumatera Barat di Padang.

Dijadwalkan, Gubernur Sumatera Barat Marlis Rahman beserta jajaran musyawarah pimpinan daerah (muspida) menghadirinya, termasuk Kepala Pelaksana Harian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat Harmensyah, dan Tim Pendukung Teknis (TPT) Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca-Gempa Bumi Sumatera Barat. TPT dibentuk kepala BNPB tanggal 20 November 2009 yang bertanggung jawab kepada kepala BNPB dan mendukung Gubernur Sumatera Barat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kedatangan Hemas beserta anggota DPD ke Sumatera Barat kali ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengapa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat lambat pasca-gempa tahun 2009. Kesimpulan tersebut didasari laporan kegiatan anggota DPD asal Sumatera Barat di hadapan Sidang Paripurna DPD tanggal 13 Juli 2010 yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman.

Hemas berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BNPB, dan BPBD Sumatera Barat beserta TPT mengklarifikasinya. Selama ini, DPD melalui alat kelengkapannya, Komite IV DPD, telah mendorong percepatan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010.

Misalnya, saat rapat kerja (raker) dengan Komite IV DPD tanggal 13 April 2010 yang diikuti Hemas, Menteri Keuangan (Menkeu) waktu itu, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa Pemerintah menambah anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat dan Jawa Barat Rp 3,0 triliun. Karena dikategorikan kegiatan yang mendesak maka pengalokasiannya melalui APBN-P 2010.

DPD mencatat beberapa permasalahan pasca-gempa, yaitu banyak unit rumah yang rusak berat dan sedang belum mendapat bantuan; serta fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran, rumah ibadah, jalan, dan jembatan yang belum diperbaiki. Padahal, pemerintah provinsi menerima bantuan bidang perumahan tahap kesatu lebih kurang Rp 313,9 miliar disusul tahap kedua lebih kurang Rp 2 triliun.

Selain itu, ternyata gempa menurunkan kestabilan lereng beberapa kawasan sekitar pusat gempa secara drastis. Sehingga, diperlukan program aksi untuk kawasan rawan bencana (KRB) seperti Lembah Anai, Danau Maninjau, Gunung Singgalang, Sitinjau Laut, Gunung Merapi, Ngarai Sianok, dan Sicincin – Malalak (SiMa).

Hasil riset terakhir menyatakan, resiko gempa-tsunami Sumatera Barat di masa mendatang akan semakin tinggi. Oleh karena itu, harus dipercepat pembangunan kesiapsiagaan darurat melalui pengembangkan sistem peringatan dini tsunami yang menjangkau tujuh kabupaten/kota di pesisir barat Sumatera Barat.

Resmikan bantuan DPD

Senin (26/7) pagi, Hemas akan meresmikan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni SDN 07 Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dan Puskesmas Pembantu Jorong Hulu Banda, Nagari Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Selain Marlis, acara dihadiri Kepala Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei (TETO, Taipei Economic and Trade Office) Andrew Li-Yan Hsia, Presiden Direktur Asosiasi Pengusaha Taiwan Jakarta Sung Pui Man, dan perwakilan Korean Association.

Acara juga dihadiri anggota Task Force DPD dan anggota DPD asal Sumatera Barat, Walikota Padang Fauzi Bahar, dan Bupati Agam Aristo Munandar. Tak ketinggalan kepala sekolah, guru, dan murid SDN 07 Gurun Laweh Nanggalo yang dikepalai Ernawati. TETO, Perhimpunan Pengusaha Taiwan Jakarta, dan Korean Association adalah “mitra” Task Force DPD untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di beberapa lokasi gempa. DPD juga bermitra dengan pihak-pihak lain untuk menyalurkan bantuan ke lokasi gempa selain di Sumatera Barat.

Menurut Hemas, salah satu tugas Task Force DPD adalah mendesak Pemerintah (pusat/daerah) untuk mempercepat dan mengoptimalkan penanggulangan bencana tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Selama tahapan-tahapan itu, DPD mengawasi penanggulangan bencana tersebut memenuhi hak-hak korban dan daerah yang terdampak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selain sekolah dan puskesmas pembantu, selama masa tanggap darurat hingga rekonstruksi, DPD bersama mitranya membangun kembali masjid di Jorong Bukit Siayah Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Saat kunjungan kerja sebelumnya, DPD bermitra dengan Olam Group Indonesia untuk membantu dua unit ambulance dan bermitra dengan Latter-Day Saint Charities (LDSC) untuk membantu 17 ribu unit peralatan sekolah, 30 ribu stel pakaian sekolah, 100 unit tenda, dan 50 buah kursi roda.