Harus Ada Sanksi Tegas, Kalau Perlu Dipidanakan

0
24

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Menjelang penerimaan siswa baru mulai  Rabu (1/7) hingga Jumat (3/7), kepala sekolah diperingatkan tidak menciptakan praktik menjual bangku kosong.

Dinas Pendidikan DKI didesak mengawasi praktik ini. Bahkan bila perlu pidanakan oknum guru yang melaukan pelanggaran tersebut.

Tak kurang Prof. DR Arif Rachman, tokoh pendidikan, mensinyalir praktik tersebut masih marak terjadi terutama di sekolah-sekolah favorit. Untuk itu, sanksi tegas sangat diperlukan, katanya.

Pasalnya aturan yang ada saat ini yakni Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1980 tentang disiplin pegawai dinilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

“Harus disiapkan sanksi yang lebih tegas. Jika perlu dipidanakan dan dipengadilankan pelaku penjual bangku kosong,” ujar Arif Rahman, Senin (29/7).

Arif mengimbau orangtua calon siswa mengawasi  proses penerimaan siswa. “Jangan segan untuk melaporkan ke aparat yang berwenang, ” pintanya.

Prof. Arif Rahman, mengatakan, meskipun saat ini pendaftaran melalui sistem on-line tidak dipungkiri pelanggaran tersebut kerap terjadi setiap tahunnya. Terutama di sekolah-sekolah unggulan.

Terlebih kuota yang diberikan terhadap sekolah negeri, misalnya untuk tingkat SMA/SMK di Jakarta sangatlah minim, hanya 5 persen dari jumlah kelulusan siswa tingkat SMP yang total berjumlah  132.697 siswa.

Berdasarkan data tersebut dipastikan 46.245 siswa akan bersaing ketat untuk memperoleh kursi sekolah negeri di Jakarta. Sedangkan 86.452 siswa lainnya dipastikan duduk di bangku sekolah swasta karena tidak kebagian kursi.

Dengan rincian daya tampung kelas X atau kelas 1 SMA hanya 30.252 siswa dengan  jumlah sekolah hanya 157 SMA Negeri. Sementara daya tampung SMK negeri hanya untuk 15.993 siswa. Sedangkan total SMK Negeri sebanyak 64 sekolah.

Arif pesimis praktik penjualan kursi kosong dapat dihilangkan jika sistem pengawasan tidak dilakukan secara optimal. “Pengawasan harus melibatkan lembaga di luar sekolah seperti komite sekolah, dewan sekolah, bahkan inspektorat jenderal pun harus turun melakukan pengawasan,” tegas Arif.

Menurut infromasi yang diperoleh seharusnya  di sekolah tersebut diterima 250 orang, namun saat pendaftaran hanya menampung 200 murid. Jadi yang 50 murid tadi akan diisi oleh murid lain, yang tentunya dengan membayar bangku kosong tadi.

Modus lain : dari setiap kelas yang seharusnya 35 orang,  kemudian dipaksakan menjadi 40 siswa . Mereka ini biasanya masuk setelah beberapa minggu proses belajar mengajar dimulai. Bahkan ada yang sampai satu bulan.

Taufik Yudhi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI, mengaku telah mengantisipasi praktik terlarang tersebut. Bahkan, pihaknya telah menerjunkan tim yang terdiri dari unsur dinas, sudin di wilayah, dan kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan siswa.

Selain itu melalui sistem on-line diharapkan mampu meminimalisir praktik penjualan bangku maupun penitipan nama calon siswa didik baru di sekolah-sekolah tertentu.

Secara terpisah DR. Kamalludin M.Pd, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI, mengatakan telah menyiapkan beberapa sanksi sesuai dengan ketentuan. Di antaranya mutasi, penundaan kenaikan pangkat sampai pemecatan terhadap oknum pendidik yang melakukan praktik tersebut. (guruh/aldy/poskota)