Indonesia Tidak Punya Kebijakan Pemberantasan Terorisme

0
34

Pewarta-Indonesia, Indonesia membutuhkan kebijakan pemberantasan terorisme menyangkut kelembagaan dan instrumennya, tidak sekadar membentuk atau menggiatkan kembali satuan anti-teror. Kelambatan Presiden mengeluarkan kebijakan justru membuka persaingan, seperti antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri), yang melemahkan pemberantasan terorisme.

Kebijakan tersebut menjadi payung yang mempertegas batasan dan koordinasi tugas dan fungsi kelembagaan dan instrumennya di masa mendatang mengingat ancaman terorisme makin berkembang dengan berbagai varian dan model. Diperlukan tahapan yang mendetail dan gambaran yang seutuhnya betapa penting menjaga eksistensi negara dan masyarakat Indonesia dari ancaman terorisme.

Demikian kesimpulan Perspektif Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertema “Perlukah Desk Anti-Teror TNI?” bekerjasama dengan Radio Smart FM 95,9 FM, Jumat (14/8), di Pressroom DPD lantai 1 Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta. Narasumbernya, Koordinator Kaukus Daerah Pasca-Konflik DPD dan Sekretaris Kelompok DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga anggota DPD asal Sulawesi Tengah M Ichsan Loulembah, Deputi I Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) yang mantan Kepala Staf Teritorial TNI dan Wakil Ketua MPR Agus Widjojo, serta Ketua Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) A Patra M Zen.

Di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (11/8), Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, TNI menggiatkan kembali desk anti-teror untuk membantu Polri menangani pemberantasan terorisme. Desk bertugas mengumpulkan informasi teroris, mengkaji, serta memberi informasi kepada satuan-satuan di atasnya serta memberlakukan kontra-intelijen, termasuk pendeteksian.

Desk anti-teror berdiri sejak tahun 2005 saat Djoko menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, mulai dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Distrik Militer (Kodim), hingga Komando Rayon Militer (Koramil). Pendeteksian dilakukan satuan intelijen dan satuan teritorial yang melibatkan bintara pembina desa (babinsa) di seluruh desa dan kelurahan.

“Otoritas politik kita harus mengembangkan satu konsep yang solid agar menjadi payung,” ujar Ichsan. Tetapi konsep tersebut tidak meniru kebijakan antiteror war on terrorism ala Presiden George W Bush yang antara lain menyediakan fasilitas penjara yang dikelola militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo, Kuba, kemudian menyadap jaringan komunikasi warga AS tanpa surat perintah, menggunakan metode interogasi Agensi Intelijen AS (CIA) yang ‘keras’, serta menahan warga AS tanpa tuduhan.

Agus juga mengatakan, “Kita belum memiliki kebijakan melawan terorisme yang dirumuskan Pemerintah. Polri dan TNI sama-sama instrumen, pelaksana. Jadi, kebijakan kita kosong.”

Menurutnya, keterlibatan TNI memberantas terorisme harus sesuai ketentuan. “Bukan persoalan TNI tidak boleh membantu atau harus membantu.” Meskipun banyak kalangan menganggap keadaan kini masih sama seperti dulu tanpa menyadari reformasi TNI. Misalnya, kalau dulu TNI berbuat apa pun demi menjamin keamanan maka sekarang pun tidak dipersoalkan.

Bagi Patra, kelambatan Presiden mengeluarkan kebijakan merupakan kesalahan karena pemberantasan terorisme makin kisruh dan legalitas Polri dipertanyakan sebagai kesatuan yang berwenang memberantas terorisme di Indonesia. Aparat yang seharusnya berkoordinasi justru bersaing atau berkompetisi yang tak jarang satu sama lain konflik atau bentrok, khususnya antara TNI dan Polri—apalagi setelah kedua institusi berpisah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme atau UU Anti Terorisme mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsur pendukung saja dari pemberantasan tindak pidana terorisme. Karenanya, Panglima TNI tidak harus mengeluarkan pernyataan terbuka mengenai keterlibatan TNI. “Dia tidak bisa begitu. Kami tidak memasalahkan keterlibatan TNI. Bagaimana prosedurnya? Harus diperjelas,” ujarnya.

Patra menyepakati pernyataan Agus. Kalaupun TNI harus dilibatkan maka pelibatan tersebut harus sesuai ketentuan agar menghindari penyalahgunaan yang melahirkan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hukum humanitarian dan hak asasi manusia (HAM). “Agar mereka tidak disalahkan dan menanggung pelanggaran HAM berat. Kami tidak memperkarakan niat TNI,” ujarnya. “TNI merupakan hanya salah satu alat negara. Apakah mereka yang pokok, bukan Depdagri yang cocok atau institusi lain seperti Depdiknas?”

Ia menyatakan, kini merupakan momentum perumusan kebijakan memerangi terorisme dan memperjelas prosedur perbantuan TNI kepada Polri agar tidak disalahgunakan. Keliru jika keterlibatan TNI mengandaikan pelunturan kepercayaan masyarakat kepada polisi atau ketidakbecusan polisi memberantas terorisme.

Ichsan juga menyepakati pendapat Agus dan Patra. Ia mengkhawatirkan keterlibatan TNI menggambarkan kerisauan yang berimplikasi kepada ketakutan. “Kalaupun desk anti-teror kembali digiatkan tidak boleh dikoordinir TNI. Niat baik tidak bisa diukur, apalagi kepekaan dan tanggung jawab masing-masing level TNI yang berbeda-beda,” ujarnya.

Legalitas Polri sebagai kesatuan yang berwenang memberantas terorisme di Indonesia ditegaskan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 yang menjadi UU 15/2003. Tetapi, peran Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror (AT) Polri dianggap memonopoli memberantas terorisme di Indonesia karena institusi lain yang memiliki organisasi anti-teror tidak mendapat porsi yang memadai dan tidak terberdayakan. Padahal, hampir semua angkatan dan kepolisian, juga badan intelijen memiliki struktur organisasi anti teror.

TNI AD memiliki Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) bernama Group 5 Anti-Teror dan Detasemen 81 yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pasukan elit TNI AD; TNI AL memiliki Detasemen Jalamangkara (Denjaka) yang tergabung dalam Korps Marinir; TNI AU memiliki Detasemen Bravo (DenBravo) yang tergabung dalam Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU, pasukan elit TNI AU; sedangkan Badan Intelijen Negara (BIN) juga memiliki desk gabungan yang merupakan representasi kesatuan anti-teror.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI