Kliring Telekomunikasi Tertunda Masalah Hukum

0
23

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Pemerintah mengundurkan pelaksanaan sistem kliring trafik telekomunikasi meski kesepakatan antara operator dengan PT Pratama jaringan Nusantara (PJN) sudah tercapai.

Kepala Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan pemerintah belum mengumumkan penyelenggaraan SKTT karena masih ada kajian hukum.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Hery Nugroho mengungkapkan secara substansial kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SKTT sudah selesai.

“Sekarang yang memegang kendali adalah Bagian Hukum Ditjen Postel dan Depkominfo, sementara pelaksanaannya tinggal menunggu waktu saja,” ujarnya kepada bisnis.com hari ini.

Pada hari ini BRTI dan Bagian Hukum Ditjen Postel masih membicarakan masalah kajian hukum dan pertanggungjawaban publiknya terkait pelaksanaan SKTT.

Direktur PT Pratama Jaringan Nusantara Mas Wigrantoro Ries Setiadi mengungkapkan pengumuman soal SKTT ditunda tetapi pada dasarnya antara operator dan PJN sudah tidak ada masalah yang mengganjal. “Kemungkinan pengumuman soal SKTT menunggu kepulangan saya dari ibadah haji,” tuturnya.

Pada 27 November, PJN dan operator telah sepakat menyelenggarakan SKTT dengan PJN sebagai pelaksananya. Kembali tertundanya pengumuman SKTT dikhawatirkan akan mengubah kesepakatan tersebut seperti yang pernah terjadi di Bali akhir tahun lalu.

Pada 18 Februari 2004 pemerintah menetapkan PT Pratama Jaringan Nusantara sebagai pelaksana SKTT sesuai SK Menhub No. PL.102/14 Phb-2004 setelah melalui proses tender dengan menyisihkan peserta lainnya.

Sesuai SK Menhub No. PL. 102/14 Phb-2004, seharusnya Pratama sudah mengoperasikan sistem kliring tersebut pada 1 Januari 2005.

Namun, dalam perkembangannya, terjadi penolakan dari operator yang tergabung dalam Asosiasi Kliring Interkoneksi Telekomunikasi (Askitel) atas ditunjuknya PJN sebagai pelaksana sistem kliring dan meminta penyelenggara telekomunikasi diberi porsi lebih besar untuk melaksanakan SKTT.