Komite III DPD Evaluasi Ibadah Haji

0
83

Pewarta-Indonesia, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430H/2009M, menyangkut pemondokan, transportasi, hingga dana abadi umat (DAU). Perhitungan kuota jamaah haji per provinsi berdasarkan 1/1000 jumlah penduduk muslim menjadi persoalan di hampir seluruh daerah.

Maimanah Umar (anggota DPD asal Riau) menggaris bawahi permasalahannya menjadi tiga, yakni pelaksanaan, pembimbingan, dan pembinaan. “Masalah haji belum tuntas, padahal kita ingin mudah beribadah,” ujarnya dalam rapat pleno Komite III DPD yang dipimpin Wakil Ketua Komite III DPD Abdul Azis Qahhar Mudzakkar (Sulawesi Selatan) di lantai 2 Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (13/1).

Pemondokan di Mekah dan di Madinah merupakan persoalan bagi sebagian anggota Komite III DPD, meliputi tata cara dan jangka waktu menyewa pemondokan serta lokasinya, jamaah haji yang menghuni pemondokan menggunakan sistem proporsional menghindari over capacity, dan pengembalian uang selisih plafon biaya penyewaan kepada jamaah haji yang menempati pemondokan di bawah plafon.

“Akomodasi jamaah haji dikontrak tiga tahun atau bagaimana?” tanya Istibsyaroh (Jawa Timur). Menurutnya, Pemerintah harus mempertimbangkan jangka waktu penyewaan dan lokasi pemondokan agar tidak mencari-cari pemondokan saban tahun. “Akibatnya, tempat tidak karu-karuan.”

Azis Qahhar dan Sofyan Yahya (Jawa Barat) mengakui pembinaan jamaah haji yang tidak bagus, padahal mabrur tidaknya ibadah haji dipengaruhi kekhusukan selama beribadah. “Ditemukan berbagai kekurangan pemahamanan tata cara beribadah,” kata Azis Qahhar. Karenanya, Sofyan mempertanyakan pembinaan peribadatan ketika jamaah haji melaksanakan ritualnya.

Istibsyaroh, Sofyan, Tengku Abdurrahman BTM (Nanggroe Aceh Darussalam), Lalu Supardan (Nusa Tenggara Barat) mengakui sistem pembagian kuota haji per per provinsi adalah persoalan yang serius. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi tidak menetapkan kuota haji per kabupaten/kota, yang ditetapkan hanya per provinsi. “Persoalan kuota dialami seluruh daerah,” tambah Tengku yang diperkuat Lalu.

Perhitungan kuota jamaah haji per negara berdasarkan 1/1000 jumlah penduduk muslim. Artinya, setiap 1000 penduduk muslim, maka ada 1 orang yang “berhak” berangkat haji. Ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI) ini dijabarkan Pemerintah (Depag) dengan memberlakukan sistem kuota haji per provinsi, yaitu 1/1000. Sama seperti yang diberlakukan OKI.

Berdasarkan sistem kuota haji per provinsi, setiap tahun jumlah jamaah haji di-break down sesuai dengan potensi calon jamaah haji per kabupaten/kota. “Meskipun ada tambahan kuota, tapi tidak bisa dipenuhi karena biasanya mendadak. Padahal, banyak yang antri. Eman sekali,” kata Istibsyaroh.

Karenanya, sistem pembagian kuota haji per provinsi/kabupaten/kota harus  proporsional mempertimbangkan jumlah penduduk beragama Islam yang memenuhi persyaratan. Sofyan juga mengingatkan agar Pemerintah menyempurnakan sistem pendaftaran jamaah haji agar jumlahnya tidak melebihi batas kuota haji serta memberikan kepastian, ketertiban, dan keadilan bagi calon jamaah haji sekaligus mengurangi jumlah waiting list (calon jamaah haji daftar tunggu).

Kuota haji Indonesia tahun 1428H/2007M, Pemerintah Arab Saudi memberi tambahan 5.000 menjadi 210.000 orang yang dibagi untuk jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus (plus). Kuota jamaah haji Indonesia tahun 1429H/2008M adalah 207.000 orang. Tahun 1430H/2009M, jamaah haji Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi 206.368 orang, terdiri dari jamaah reguler 189.359 orang dan jamaah haji khusus 17.009 orang.

Rachmiyati Jahja (Gorontalo), Lalu, dan Sofyan menyinggung jamaah haji nonkuota yang mengganggu, bahkan menurunkan citra penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Pemerintah harus menekan jumlah mereka yang tahun 1430H/2009M berjumlah 3.750. “Haji nonkuota ini bermasalah,” tukas Lalu, karena mereka rata-rata terlantar di Arab Saudi.

Kemunculan jamaah nonkuota disebabkan banyaknya jamaah haji waliting list yang berjumlah 840.000 orang. Mereka urutan diberangkatkan ke tanah suci tahun 2010 dan seterusnya. Bagi yang tidak bersedia menunggu, mengambil jalan pintas dan berangkat tanpa melalui pendaftaran di Depag, sehingga nama mereka tidak terdaftar dalam daftar jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus.

Emma Yohanna (Sumatera Barat) dan Rachmiyati mengangkat persoalan Ongkos Naik Haji (ONH) plus yang selalu mencuat saban tahun. Muslihuddin Abdurrasyid (Kalimantan Timur) mengangkat transportasi, Istibsyaroh mempertanyakan jumlah pihak yang dilibatkan Depag serta pemberian vaksin maningitis dan obat antiflu.

Sofyan juga menyinggung DAU. “Di bank mana rekeningnya? Bagaimana pemanfaatannya? Digunakan untuk apa? Untuk pengembangan umat?” tanyanya. Saat ini ada dana Rp 1,7 triliun yang tersimpan di DAU. Selain itu, ada dana Rp 17 triliun yang berasal dari tabungan haji yang disetor 850.000 orang. Menteri Agama (Menag) menjadi ketua Badan Pengelola DAU, sedangkan ketua badan pelaksana adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Menag Muhammad Maftuh Basyuni telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam penempatan dana haji dan DAU ke SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). DAU yang tersimpan di rekening Depag berjumlah Rp 713,447 miliar dan US$ 66,214 juta.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD