LKPP Perkenalkan Portal Pengadaan Nasional

0
39

Pewartaindonesia, Plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, Selasa (30/3)membuka acara  “Pengenalan  Portal Pengadaan Nasional – INAPROC www.inaproc.lkpp.go.id.    dalam Pertemuan Koordinasi ke-4 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional. Acara yang dihadiri oleh perwakilan pejabat 33 Provinsi ini rencananya  akan  diselenggarakan selama  dua hari, Selasa, 30 Maret – Rabu, 31 Maret 2010 di Hotel Mercure, Jl. Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara.

Dalam sambutannya Agus Rahardjo mengatakan, tujuan dari adanya Portal Pengadaan Nasional – INAPROC adalah menyediakan informasi rencana pengadaan; menyediakan informasi pengumuman pengadaan; dan memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE. “Portal ini juga merupakan jawaban atas permasalahan pengadaan yang selama ini terjadi diantaranya  minimnya informasi tentang harga pasar, pasar yang tersekat-sekat (fragmented), juga persaingan usaha tidak sehat/premanisme. INAPROC sekaligus efisienkan proses pengadaan karena tidak perlu biaya pasang iklan di media cetak,“ paparnya.
 
Ditambahkannya pula, konsekuensi diberlakukannya INAPROC nantinya Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I)wajib menayangkan rencana pengadaan dan informasi pengumuman pengadaan pada portal/website K/L/D/I atau LPSE. “Portal/website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk mampu menyediakan informasi pengadaan,” tegasnya.

Sementara itu Direktur e-procurement Ikak G. Patriastomo menegaskan bahwa INAPROC ini merupakan upaya nyata dalam rangka membangun Penataan pasar pengadaan. “Tujuannya adalah untuk menciptakan satu pasar pengadaan dengan skala yang lebih besar dan  akses  maksimal, ”tegasnya. Menurutnya hal ini dilakukan sebagai langkah positif dalam dalam mewujudkan persaingan sehat  sejalan dengan yang peningkatan integritas dan transparansi  dalam proses pengadaan. Pertemuan kali ini diantaranya dihadiri oleh Pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pejabat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pejabat dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Intitusi donor (ADB, Partnership for Government Reform in Indonesia.