MK Kabulkan Judicial Review DPD RI

0
24

Pewarta-Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menyatakan mengabulkan permohonan judicial review (uji materiil) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diajukan oleh DPD RI. Hal tersebut tertuang sesuai hasil Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang dibacakan oleh Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang MK hari ini, Rabu (30/9) di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Menurut MK, dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 7/2009 sepanjang menyangkut frasa, “yang berasal dari anggota DPR” terbukti beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, MK akhirnya memutuskan dalam amar putusannya menyatakan Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana diketahui bahwa pada awal bulan ini (Selasa, 1/9) lima anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengajukan judicial review (uji materiil) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian materiil berkenaan dengan materi ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional anggota DPD sebagai pemohon. Mereka adalah anggota DPD periode 2004-2009 yang terpilih menjadi anggota DPD periode 2009-2014 dan mengucap sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2009 nanti, yaitu Intsiawati Ayus (Riau), Marhany Victor Poly Pua (Sulawesi Utara), Sofyan Yahya (Jawa Barat), Sri Kadarwati (Kalimatan Barat), dan Wahidin Ismail (Papua Barat). RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 3 Agustus 2009.

Salah satu pasal UU MPR, DPR, DPD, DPRD yang dipermasalahkan kelima anggota DPD adalah 14 ayat (1) terkait komposisi pimpinan MPR yang menghilangkan hak memilih dan dipilih anggota DPD sebagai Ketua MPR, kecuali hak memilih dan dipilih anggota DPR. Pasal 14 ayat (1) tak selaras dengan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama. Pasal 14 ayat (1) menyatakan, “Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR”.

Berdasarkan Keputusan MK yang mengabulkan permohonan judicial review DPD RI, maka peluang anggota terpilih DPD RI untuk menduduki kursi Ketua MPR menjadi terbuka lebar. Hal tersebut memberi angin segar bagi DPD RI yang juga berhasrat mengajukan kader DPD RI terbaik untuk menjadi Ketua MPR RI.

“Salah satu hal yang akan kami lakukan sebagai tindak-lanjut dari dikabulkannya permohonan judicial review ini adalah akan mengajukan kader terbaik dari DPD RI dipilih menjadi Ketua MPR RI,” ujar Wahidin Ismail saat konferensi pers seusai sidang di ruang lobby MK. (wil)