Optimalkan Posisi DPD Sesuai Limit Konstitusi

0
18

Pewarta-Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap rumusan Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU Susduk mengoptimalkan posisi DPD sesuai limitasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RUU Susduk akan diputus pekan kesatu Juli 2009.

“Kami berharap posisi DPD dioptimalkan sesuai limit konstitusi,” jelas Wakil Ketua DPD Irman Gusman selaku Ketua Tim RUU Susduk DPD saat “Diskusi RUU Susduk” di lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Jumat (19/6). Acara juga dihadiri Ketua Panitia Musyawarah (Panmus) DPD Wahidin Ismail (Papua Barat).

Jika dioptimalkan, mutu perundang-undangan yang dibahas akan lebih baik. “Dua mata akan lebih baik dari satu mata,” sambung Irman berumpama. “Pengalaman hampir lima tahun sudah cukup untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kami. Tentunya, dibutuhkan jiwa besar anggota DPR yang membahas dan memutuskan RUU Susduk bersama Pemerintah.”

Karenanya, RUU Susduk harus mengakomodasi keinginan DPD mengoptimalkan posisinya sesuai limitasi UUD 1945. “Agar, di-follow up 160-an pandangan dan pendapat, pertimbangan, dan pengawasan yang diserahkan kepada DPR serta ditembuskan kepada Presiden. Tapi selama hampir lima

tahun tidak direspon karena mekanismenya tidak berjalan baik.”

Irman menyinggung rumusan fungsi DPD yang meliputi pengajuan usul kepada DPR mengenai RUU tertentu, ikut dalam pembahasan RUU tertentu, pemberian pertimbangan kepada DPR atas RUU anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama; serta pengawasan DPD atas pelaksanaan UU tertentu.

 

DPD menyoroti RUU Susduk yang mendomisikan anggota DPD di daerah pemilihannya dan berkantor di ibukota provinsi di daerah pemilihannya. Usulan tersebut memosisikan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah sekaligus mendorong DPD berkegiatan di daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

DPD mengusulkan rumusannya dikembalikan seperti ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Maka, semua rumusan yang mendorong DPD bekerja di daerah harus dirumus ulang sesuai dengan prinsip bahwa DPD adalah lembaga negara yang berkedudukan dan bersidang di ibukota negara.

Selain itu, mengenai periode pimpinan DPD. Fraksi-fraksi DPR dalam Panitia Khusus Pansus) RUU Susduk DPR mengusulkan rotasi pimpinan DPD setiap tahun. “Coba bayangkan kalau tiap tahun berganti, menimbulkan ketegangan-ketegangan politik di DPD,” tukas Irman. “Kenapa rotasinya tidak berlaku di MPR dan DPR, kenapa hanya di DPD.

DPD mengusulkan periodenya seperti dipraktikkan selama hampir lima tahun yang terdiri atas satu ketua dan dua wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Tugasnya, sebagai juru bicara DPD (speaker of the house), selain antara lain memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasilnya untuk menjadi keputusanserta berkonsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI