PAH III DPD: Menbudpar Dapat Dituntut Secara Hukum

0
33

 

Pewarta-Indonesia, Anggota-anggota Panitia Ad Hoc (PAH) III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan (Menbudpar) Jero Wacik dapat dituntut hukum karena telah melakukan tindak pidana yang merusak situs Majapahit di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Perusak situs sejarah atau kawasan cagar budaya seperti peninggalan Majapahit bisa dijerat dengan pasal-pasal berlapis dalam berbagai undang-undang.

 

Desakan tersebut mengemuka setelah mendengar paparan guru besar tak tetap Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Mundardjito yang juga Tim Evaluasi Perencanaan Ulang Taman Majapahit dan Ketua Jurusan Arkeologi FIB Universitas Gadjah Mada (UGM) Inajati Adrisijanti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) PAH III DPD di lantai 2 Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Selasa (27/1), mengenai rencana Pemerintah untuk membangun megaproyek Pusat Informasi Majapahit (PIM) yang menutup areal ekskavasi arkeologi Majapahit di situs Segaran III dan Segaran IV.

 

PAH III DPD berpendapat, tindakan tersebut merusak situs Majapahit. Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, pelaku perusakan bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam UU 24/1992 tentang Penataan Ruang, UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam UU 23/1997, UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung, serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

 

“Menbudpar bisa dituntut. Karenanya, PAH III akan menuntut pidana,” ujar Rusli Rachman (anggota DPD asal Bangka Belitung). “Yang penting hukumannya, walaupun hanya dituntut ganti rugi Rp 1,” ujarnya. Pendapatnya didukung Ali Warsito (DI Yogyakarta), Sudharto (Jawa Tengah), Mohammad Surya (Jawa Barat), BRA Mooryati Soedibyo (DKI Jakarta), Nani Tuloli (Gorontalo), dan Faisal Mahmud (Sulawesi Tengah) selaku Ketua PAH III DPD.

 

Ketentuan pidana UU 5/1992 Pasal 26 menyebutkan barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Pasal 15 ayat (1) menyatakan, setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Ayat (2) menyatakan, tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang: membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia; memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat; mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya; memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya; memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya. Ayat (3) menyatakan, pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

Sudharto menambahkan, “Yang penting efek jeranya. Saya sangat mendukung, PAH III harus melaporkan Menbudpar karena telah melakukan tindak pidana,” tukasnya. “Betapa pun tidak bisa kembali 100%, harga yang diakibatkan kerusakan tersebut sungguh luar biasa. Rehabilitasi tetap harus dikawal atau dikontrol.”

 

Menurutnya, perusakan situs Majapahit tidak hanya menyangkut pencitraan Indonesia melainkan kelanjutan warisan nenek moyang seperti benda cagar budaya yang keberadaannya tidak tergantikan uang yang diperoleh dari kegiatan pariwisata. “Jangan visinya sekadar mendatangkan uang (wisata).”

 

Surya yang memprihatinkan perusakan tersebut juga mendukung pemidanaan Menbudpar. “Kami, lewat kelembagaan ini, akan meluruskan ini demi menyelamatkan warisan-warisan masa lalu.”

 

Seperti Sudharto yang mengatakan benda cagar budaya tidak terganti uang, ia juga menyatakan, “Sekarang kebudayaan sudah keluar dari koridornya, yang menjadi komoditas untuk mencari uang.”

 

Mooryati mendesak agar prosedur pelestarian warisan-warisan masa lalu yang bersifat tangible atau intangible tidak justru semakin merusaknya. Apalagi, pengaruh Majapahit hingga ke luar Nusantara seperti Thailand dan Myanmar. “Peninggalan Majapahit yang tangible atau intangible merupakan aset yang sangat bernilai untuk dilestarikan. Perusakan ini tidak bisa dibiarkan.”

 

Selain meragukan pemulihan atau rehabilitasi karena terlanjur hancur-hancuran, anggota-anggota PAH III DPD juga meminta Pemerintah mengantisipasi masalah sosial setelah larangan diberlakukan kepada masyarakat sekitar situs Majapahit sekaligus menghentikan kegiatan yang semakin merusak situs.

 

Anggota-anggota PAH III DPD memperkirakan, areal situs Majapahit lebih luas dari 9 x 11 km seperti yang diketahui selama ini. Karenanya, sebagian anggota mengusulkan agar masyarakat yang menempati areal situs direlokasi ke luar garis batas situs sekaligus membebaskan lahan di dalam areal yang dijadikan aktivitas industri batu bata.

 

“Apakah Pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa areal itu dilindungi?” tanya Sudharto. Rusli menyambung, “Apakah sudah ada kepemilikan sertifikat tanah di sana? Kalau ada, berarti bisa diperjualbelikan, bisa digali.”

Sumber: Bagian Pemberitaan dan Medvis DPD RI

 

Anda punya berita, artikel, foto, atau video? Publikasikan di sini
Kontak Redaksi di [email protected]