PAH III DPD RI: “Ibadah Haji Jangan Terjebak Business-Oriented”

0
37

Pewarta-Indonesia, Panitia Ad Hoc (PAH) III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengingatkan Departemen Agama (Depag) agar penyelenggaraan ibadah haji jangan terjebak business-oriented. Penyelenggaraannya harus menjadi tugas penting Pemerintah yang dilaksanakan “ikhlas dalam beramal”. “Jangan seakan-akan hanya menjadi kegiatan transaksi jasa pelayanan haji,” ucap Ketua PAH III DPD Faisal Mahmud yang didampingi Rusli Rachman dan Ida Bagus Agastia di Gedung DPD lantai 2 Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Selasa (24/2), dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni yang didampingi Sekretaris Jenderal Depag Bahrul Hayat.

Ia menyatakan, penyelenggaraan ibadah haji dituntut membaik merupakan kehendak jamaah, calon jamaah, serta masyarakat yang tidak pernah surut dari tahun ke tahun. Persoalannya klasik berkisar pada penyewaan pemondokan, alat transportasi, penyediaan katering, pelayanan kesehatan, serta pembinaan ritual jamaah haji. Beberapa temuan PAH III DPD atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 yang mempengaruhi kekhusukan dan keafdhalan dipaparkan Faisal, seperti lokasi pemondokan yang relatif jauh dari Masjidil Haram dan pengangkutan jamaah dari dan ke Masjidil Haram. Menag mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji sebetulnya tugas gampang. “Tidak ada tugas Departemen Agama yang segampang haji,” tukasnya.

Alasannya, penyelenggaraan ibadah haji tidak pernah terbentur dana. “Uangnya berlimpah-limpah. Sampai kadang-kadang bisa merusak iman seseorang.” Ia mengakui, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas penting Depag yang berskala nasional. Pemerintah sendiri memberikan perhatian khusus melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tapi, mengapa persoalan klasik saban tahun terjadi? Menag menjawab, “Karena tangan-tangan kotor kita.

Terpuruknya citra Depag adalah karena penyelenggaraan haji yang tidak beres. Karena begitu dalamnya, kita perlu waktu.” Kalau berpedoman kepada hadits “Al-Hajju ‘Arafah” atau haji adalah (wukuf) di Arafah yang berarti wukuf di Arafah tanggal 8 Dzulhijjah sebagai rukun haji yang utama (mu’zhamu arkan al-hajj al-wuquf di Arafah) maka penyelenggaraannya tahun 2008 termasuk sangat bagus. “Excellent. Tahun ini lebih baik dari tahun lalu,” ujarnya.

Maftuh mengakui persoalan klasik penyelenggaraannya yang harus diperbaiki. Semula perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ditargetkan selesai tahun 2006. Dana ibadah haji yang non-budgeter dengan jumlah calon jamaah yang bertambah menyulitkan perbaikannya. Tahun pertama sebagai Menag, ia mengakui, menjadikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas penting Depag dengan tanpa keterlibatan pihak-pihak lain dan menghapus fasilitas-fasilitas ibadah haji untuk pejabat. Tahun pertama itu Menag disebut tidak memperhatikan tamu-tamu Allah SWT.

Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008, Menag mengatakan, Pemerintah menyediakan 613 pemondokan yang tersebar di 30 wilayah Makkah. Perinciannya, 18% pemondokan di ring I (radius kurang 1.400 meter dari Masjidil Haram) dan sisanya di ring II (radius lebih 1.400 meter dari Masjidil Haram). Beberapa wilayah pemondokan di ring II termasuk baru, seperti Syauqiya, Ka’kiyah, Awali, Nuzhah, dan Kholidiyah. “Kami menyadari, jarak yang jauh tersebut menyebabkan ketidaknyamanan bagi jamaah haji,” katanya.

Kesulitan memperoleh pemondokan akibat kenaikan harga yang sangat tinggi di atas plafon yang ditetapkan SR 2.000. Kesulitan serupa juga dialami negara yang mengirim jamaah berjumlah besar seperti India. Karena lokasinya yang jauh dari Masjidil Haram, Pemerintah menyediakan 600 unit bis dan 20 coaster yang dioperasikan PT Ummul Qura selama di Masjidil Haram. Pengoperasiannya sesuai dengan kedatangan dan kepulangan jamaah. Penyediaan alat transportasi ini mengalami hambatan terutama tujuh hari sebelum dan sesudah Armina. Penyebabnya, perubahan peraturan lalu lintas setempat, akses ke dan dari Masjidil Haram yang sangat padat sebelum dan sesudah shalat, perilaku sebagian pengemudi yang kurang terpuji, dan rendahnya budaya antri jamaah haji Indonesia. Adapun penyewaan pemondokan di Madinah telah membaik. Perinciannya, 65% pemondokan di wilayah Markaziah (radius kurang 400 meter dari Masjid Nabawi) dan sisanya di wilayah non-Markaziah (radius lebih 400 meter dari Masjid Nabawi). Jamaah haji di non-Markaziah mendapat pengembalian sisa penyewaan pemondokan SR 100 per orang. Bagi jamaah haji yang akan kembali ke Tanah Air melalui Jeddah, disediakan akomodasi selama transit 24 jam di delapan hotel berbintang empat. Pelayanannya ditambah City Tour di Jeddah.

Pemondokan permanen Mengenai rencana pembangunan pemondokan permanen di Makkah, Menag mengatakan, telah dan sedang diupayakan. Untuk jangka pendek, Depag membentuk Tim Penyewaan Perumahan dan Pengadaan Katering Jamaah Haji di Arab Saudi tahun 2009. Tim bertugas menyewa dan memverifikasi perumahan dan katering jamaah haji. “Kami juga berkoordinasi dengan Muassasah Muthowif Asia Tenggara untuk membantu mengatasi persoalan pemondokan,” jelasnya. Untuk jangka panjang, Depag menandatangani perjanjian penyewaan perumahan jamaah haji dengan PT Syarikah Al Khujurat At-thayyibah tanggal 24 Desember 2008 di Jakarta. Mereka yang akan membangun pemondokan berkapasitas 100 ribu jamaah. “Kami juga menjajaki kemungkinan dengan pihak lain.”

Dalam kerjasama jangka panjang tersebut, pihak Indonesia tidak wajib mengeluarkan biaya investasi apa pun. Spesifikasi pemondokan sesuai dengan kebutuhan jamaah haji Indonesia dan jaraknya maksimal 1,8 kilometer dari Masjidil Haram. Menag mengatakan, peraturan Pemerintah Arab Saudi hanya membolehkan orang asing memiliki tanah dan properti di luar Makkah dan Madinah. Setelah Presiden menyetujui Pemerintah Indonesia berinvestasi di sana maka tidak perlu lagi qur’ah atau undian pemondokan. “Undian diadakan karena kita mendapat rumah yang berbeda-beda.” Katering Selain itu, Menag juga menyinggung katering.

Secara umum, katering tahun 2008 di Madinah, Jeddah, maupun Armina terlaksana baik. Menghindari antrian yang panjang di Armina, penyedia katering akan menambah meja menjadi delapan per maktab. “Kami menyadari, masih terjadi antrian yang panjang di beberapa lokasi yang disebabkan antara lain lemahnya pengaturan oleh ketua rombongan dan mengantri di meja yang tidak diperuntukkan buatnya,” kata Maftuh. Depag mengupayakan perusahaan bonafid dan profesional menyediakan katering yang kualitas dan higenisnya terjaga serta melibatkan ahli masak dari Indonesia untuk katering di Madinah, Jeddah, dan Armina. Perbaikan menu dan distribusinya juga dibicarakan dengan Muassasah Muthowif Asia Tenggara berdasarkan survei selama dua tahun terakhir. Sebelum dan sesudah Armina, disediakan pula makan pagi dan makan malam selama tiga hari. Namun distribusinya baru bisa sebelum Armina. Disajikan pula makanan cadangan tiga boks per orang di Arafah, Muzdalifah, dan Mina menuju Makkah. Demikian siaran pers dari A.Djunaedi, Kepala Bidang Pemberitaan dan Media Visual Sekretariat Jenderal DPD RI.

Anda punya berita, artikel, foto, atau video? Publikasikan di sini
Kontak Redaksi di [email protected]