Pemerintah Harus Selesaikan Sisa-sisa Pekerjaan

0
28

Pewarta-Indonesia, Hingga Oktober 2009, Pemerintah harus menyelesaikan atau merampungkan kerangka rencana pembangunan yang diprogram untuk tahun-tahun sebelumnya di samping sisa-sisa pekerjaan yang diprogram untuk tahun sekarang. Ketiganya berkaitan dengan kesinambungan pembangunan setelah pemerintahan beralih.

“Pemerintah harus menyelesaikannya dalam kurung waktu pemerintahan yang tinggal kurang lebih 7-8 bulan,” ujar Menteri Negara Perecanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta dalam rapat kerja (raker) dengan Panitia Ad Hoc (PAH) IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin Ketua PAH IV DPD Anthony C Sunarjo (Maluku Utara) di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Senin (2/3.

Kesatu, Pemerintah harus menyelesaikan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 untuk pemerintahan saat nanti. Penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. “Memang ini harus disiapkan pemerintahan saat kini,” tandasnya.

Kerangka tersebut akan bermanfaat dan memudahkan pemerintahan saat nanti karena rentang waktunya 20 tahun yang terbagi dalam tahapan demi tahapan 5 tahun beserta sasaran-sasarannya. Jika sasaran-sasaran pemerintahan saat kini adalah agenda aman dan damai, agenda menyejahterakan rakyat, dan agenda adil dan demokratis maka sasaran-sasaran 5 tahun saat nanti adalah memperkuat daya saing nasional. “Agenda 5 tahun mendatang sangat berat,” ujar Paskah.

Kedua, Pemerintah harus menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 beserta pengalokasian dananya. Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrembang) tahun 2009 yang dihadiri gubernur, bupati, walikota akan membahasnya. Diharapkan, penetapan RKP 2010 sebelum akhir bulan April 2009 mengingat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 dimulai bulan Mei 2009. “Harus dimulai saat-saat kini. Waktunya tidak terlalu banyak.”

Ketiga, Pemerintah harus menyelesaikan evaluasi pelaksanaan program tahun 2004-2009 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional menyusul PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pemerintah saat kini akan menyampaikan progress capaian yang terpenuhi dan yang belum terpenuhi untuk dilanjutkan pemerintahan saat nanti. Melalui sasaran-sasaran pemerintahan tersebut maka cita-cita pembangunan nasional akan tercapai.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan agar visi dan misi setiap calon presiden dan calon wakil presiden mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Kementerian Negara PPN/Bappenas bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menginformasikannya kepada setiap calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga, mereka tidak bisa lagi mengampanyekan visi dan misinya di luar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

“Jadi, sudah ada koridornya. Tidak setiap pemerintahan harus berganti lakon,” kata Paskah. “Mereka tidak bisa lagi berkampanye di luar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20 tahunan ini.”

BRR Aceh-Nias
Selain ketiganya, Pemerintah sedang menyelesaikan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias menjelang berakhirnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darusalam–Nias (BRR Aceh-Nias) tanggal 16 April 2009. Saat mandat BRR berakhir, program rehab-rekons harus berlanjut.

Presiden Susilo Bambang Yuhyono telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 yang menunjuk Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan sebagai lanjutan master plan program rehab-rekons yang diamanatkan Perpres 30/2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. “Ini menyangkut imej kita di dunia internasional,” katanya.

Demikian penjelasan A.Djunaidi, Kepala Bidang Pemberitaan dan Media Visual Sekretariat Jenderal DPD RI d Jakarta.

Anda punya berita, artikel, foto, atau video? Publikasikan di sini
Kontak Redaksi di [email protected]