Pemerintah Terlalu Bernafsu Memperluas Taman Nasional

0
40

Pewarta-Indonesia, Perluasan dan penambahan Taman Nasional yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan tidak akan berarti apa-apa bagi perbaikan kondisi ekologi di Indonesia. WALHI menilai konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di kawasan konservasi masih akan tetap terjadi, sementara komunitas lokal/adat akan semakin tersingkir dari kawasan kelolanya.

“Sebenarnya Pemerintah sudah tidak sanggup lagi melakukan pengelolaan kawasan konservasi. Pemerintah hingga saat ini masih kesulitan pendanaan dan ketiadaan personil dalam mengelola kawasan konservasi, namun tetap saja berkeinginan untuk memperluas kawasan konservasi” ujar Ade Fadli, Pengkampanye Isu Hutan WALHI. “Namun pemerintah tidak pernah memberikan pengakuan terhadap sistem konservasi tradisional/lokal yang dilakukan oleh komunitas lokal/adat, yang telah terbukti mampu menjaga kondisi ekologis kawasan,” imbuh Ade.

Hingga saat ini, Pemerintah telah menetapkan 51 Taman Nasional dengan luas 17 juta hektar, merupakan bagian dari 535 kawasan konservasi, yang kewenangannya ada di Pemerintah Pusat, namun baru 35% yang memiliki rencana pengelolaan dan yang selesai di tata batas temu gelang masih dibawah 20%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini sebenarnya Pemerintah Pusat tidak mampu melakukan pengelolaan kawasan konservasi, sementara sistem konservasi lokal/tradisional yang dimiliki oleh komunitas lokal/adat masih sedikit yang memperoleh pengakuan oleh negara.

Konflik di kawasan konservasi juga terjadi antara perijinan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang semakin memperparah dan meningkatkan bencana ekologis. Belum adanya kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah telah menjadikan kawasan konservasi yang ada semakin menghilang secara perlahan. Kondisi Taman Nasional Kutai, yang memiliki luas 198.629 hektar, sekitar 93.749 hektar (47,19%) kawasannya telah diberikan perijinan pertambangan batu bara.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah merencanakan pembangunan terminal di dalam kawasan TN Kutai yang juga dinyatakan Bupati Kutai Timur telah memperoleh persetujuan oleh Menteri Kehutanan. “WALHI menilai Departemen Kehutanan tidak pernah konsisten dalam menerapkan pengelolaan konservasi. Di satu sisi melakukan penggusuran terhadap komunitas lokal/adat, bahkan pada beberapa tempat melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat, sementara disisi lain melakukan pembiaran terhadap perijinan pertambangan, perkebunan besar dan proyek-proyek pemerintah lainnya.” lanjut Ade Fadli. “WALHI mengindikasikan perluasan kawasan konervasi yang dilakukan Pemerintah hanya untuk mengincar dana-dana untuk konservasi hutan tanpa pernah berniat sungguh-sungguh untuk melakukan perlindungan terhadap hutan dan perbaikan kondisi ekosistem.”

Pemerintah sudah saatnya mengeluarkan Undang-Undang yang mampu melindungi kekayaan alam Indonesia dengan memberikan pengakuan terhadap sistem kelola rakyat, agar Pemerintah benar-benar dapat memfungsikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Peraturan perundang-undangan konservasi di Indonesia saat ini, hanya akan memperparah jaminan terhadap keselamatan ekologi genting, perlindungan terhadap keragaman hayat dan tidak akan menjamin pencapaian kesejahteraan rakyat.

Dalam pertarungan politik tahun ini, WALHI menilai masih sulit untuk menemukan anggota legislatif yang punya komitmen terhadap keadilan ekologis dan kesejahteraan rakyat, karena dari visi, misi dan platform partai politik yang akan bertarung, sangat minim pernyataan terhadap pengakuan terhadap hak-hak rakyat atas lingkungan hidup, apalagi bila dilihat dari tindakan yang dilakukan selama ini dalam parlemen.

Anda punya berita, artikel, foto, atau video? Publikasikan di sini
Kontak Redaksi di [email protected]