Pemerintahan SBY Dinilai Orde Baru Jilid II

0
24
Pewarta-Indonesia, SURABAYA – Pelantikan SBY Presiden RI dan Boediono Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober mendatang ditanggapi beragam oleh mahasiswa Surabaya. Sebagai agent of change, tentunya keberadaan mereka tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Menurut Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Ahmad Faiz, kepemimpinan SBY tak ubahnya seperti Orde Baru jilid II. Kepemimpinan SBY cenderung absolut mengingat besarnya dukungan parpol-parpol kepada Pemerintahan SBY.

“Karena itu, 5 tahun mendatang merupakan momentum bagi Presiden SBY untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Faiz.

Sedangkan pendapat yang berbeda datang dari Presiden BEM Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya M. Ersyad. Mahasiswa Teknik Mesin tersebut mengatakan bahwa komiten Presiden SBY dalam memberantas korupsi perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk merevisi UU Tipikor yang dianggap mengebiri KPK.

“Reformasi birokrasi dan komitmen para calon Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dalam bekerja untuk negara juga perlu diperhatikan oleh Presiden SBY'” imbuh Ersyad.

Selain itu, Pemerintahan SBY – Boediono juga diharapkan untuk lebih berperan dalam mempertahankan keberadaan BUMN.

Sementara itu, Sekretaris DPC GMNI Surabaya Dwi Adong mengatakan bahwa Presiden SBY harus memperhatikan beberapa permasalahan bangsa. Pertama, mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dengan tidak mempercayai lembaga-lembaga keuangan dunia. Kedua, kedaulatan di bidang politik tanpa adanya intervensi dari pihak asing. Ketiga, kepemimpinan Presiden SBY mendatang harus lebih tegas dan jangan berkeluh kesah kepada rakyat. Dan yang terakhir, Presiden SBY diminta untuk lebih menggencarkan promosi budaya Indonesia di kalangan dunia internasional.

“Hal tersebut bertujuan agar tidak lagi terjadi klaim oleh asing terhadap kebudayaan Indonesia,” kata Adong.