Peringati Hari Bumi, Demontsran Tuntut Peninjauan Ijin Kuasa Pertambangan di Kolaka

0
16

Pewarta-Indonesia, Memperingati hari bumi, Ratusan Massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di kabupten Kolaka berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kolaka, mereka menuntut agar Ijin Kuasa Pertambangan yang di keluarkan oleh Bupati Kolaka terhadap 27 perusahaan yang beroperasi di kolaka ditinjau ulang, karena dalam prakteknya tidak berwawasan lingkungan. Dalam aksi itu tiga aktifis demonstran sempat ditangkap oleh aparat kepolisian karena dianggap memprovokasi massa untuk melempari gedung DPRD Kolaka.

Ratusan massa demonstran dari LSM Fosum Swadaya Masyrakat (FORSDA) bersama nelayan masayarakat desa Tambea dan Hakatutobu, Aliansi Masyarakat Bumi Mekongga, Forum Mahasisa dan Pemuda Pemerhati Lingkungan Hutan (MP2LH), Generasi Pecinta Alam Wonua Mekongga serta Himpunan Mahasiswa Samaturu (HIKMAT) sejak pagi secara bergantian mendatangi Kantor DPRD Kolaka. Aksi para demonstran ini, selain memperingati hari bumi yang jatuh pada hari ini, mereka juga menuntut pertanggung jawaban bupati Kolaka, drs.H. Buhari Matta, Msi. yang telah memberikan Ijin Kuasa Pertambangan terhadap beberapa perusahaan tambang yang mengelola ore bahan baku nikel, yang menurut para demonstran telah memberikan andil besar terhadap kerusakan lingkungan di Kolaka dan merugikan masyarakat setempat.

Dalam orasinya para demonstran meneriakan agar ijin kuasa pertambangan yang telah di keluarkan agar di tinjau ulang oleh DPRD. Selain itu menurut mereka pemberian 27 izin Kuasa Pertambanagan menjadi penyumbang besar kerusakan lingkungan di wilayah kabupaten Kolaka, juga dalam prakteknya beberapa perusahaan tambanag di wilayah ini telah membuat dermaga pelabuhan khusus pengangkut stok file ore dengan menimbun sebagaian bibir pantai tanpa proses AMDAL terlebih dahulu, sehingga sedimentasi lumpur merah, rusaknya habitat ekosostem pantai, dan berkurangnya lahan budidaya nelayan teripang dan lahan pencarian nelayan pantai desa Hakatutobu, Desa Tambea, Sopura, dan Oko-oko. Selain dampak buruk yang dirasakan masyarakat setempat akibat beroperasinya perusahan-perusahaan tambang ini, masyarakat juga diresahkan oleh rusaknya prasarana jalan raya karena truk-truk pengangkut tambang menggunakan jalan yang bukan peruntukannya ini. “ seharusnya mereka membuat jalan produksi sendiri…!!!” teriak salah seorang demonstran.

Tiga Aktifis Ditangkap

Ditengarai pula beberapa pemegang kuasa pertambangan di wilayah ini belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan dari Menteri Kehutanan, ini terbukti dari dilayangkannya surat teguran dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No 122/62/KDST kepada Peusahaan Daerah Aneka Usaha (PERUSDA) karena melakukan aktifitas pertambangan di dalam kawasan hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) dan Hutan Lindung (HL) di wiyayah kecamatan Pomalaa. Meski mendapat teguran beberapa kontraktor pelaksana dari perusahaan ini masih beroperasi. “Masyarakat selalu di janji-janji untuk di berikan bantuan, namun kenyataan hanya janji belaka” kata Jabir, salah satu koordinator lapangan.

Aksi berlangsung panas saat beberapa massa dari Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMND) memaksa masuk ke gedung DPRD kolaka saat anggota DPRD masih menerima beberapa elemen demonstran lainya yang juga berunjuk rasa. Karena merasa aspirasinya tidak diterima, massa LMND pun melempari gedung DPRD dengan batu, akibatnya aparat kepolisian menangkapi tiga kordinator lapangan dari LMND yaitu Muslimin, Adri dan Adi. Beruntung ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir bernegosiasi dengan pihak kepolisian, sehingga para tiga akifis LMND itu di bebaskan.

Ket gambar: demonstran melempari gedung DPRD