Presiden Terpilih Harus Lindungi TKI

0
30

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI), berharap presiden terpilih dalam pemilihan presiden pada 8 Juli mendatang bisa lebih  memperhatikan nasib TKI atau buruh migrant di luar negeri.

“Presiden terpilih harus benar-benar bisa menjamin dan memberikan perlindungan maksimal terhadap TKI, agar mereka bisa tenang bekerja,” kata Tadjudin Ka’bah, Koordinator Migrant Justice, Senin.

Ia menambahkan, pemerintah hanya menjadikan TKI sebagai sarana penghasil devisa. ”Biasanya dalam kampanye keberhasilan TKI mengumpulkan devisa terbesar dibawah migas diklaim sebagai keberhasilan pemerintah.

Sementara dalam soal perlindungan, pemerintah baru bertindak jika sudah terjadi peristiwa yang menimpa TKI. Contohnya dalam kasus Siti Hajar, Nirmala Bonat dan lainnya,” ujarnya.

Seharusnya, perlindungan terhadap TKI sudah terfokus sejak TKI direkrut, berada dipenampungan, ditempatkan hingga pemulangan. Pemerintah harus bisa meminta data alamat TKI dipekerjakan, agar mudah bertindak jika ada masalah.

Karena itu, Ia berharap capres dan cawapres dalam pemilu presiden kali ini tidak sekadar mengumbar janji-janji untuk memberikan perlindungan terhadap TKI, tanpa bisa memberikan bukti konkrit.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah  mengatakan, aspirasi politik buruh migran (TKI) selama ini hanya  menjadi pelengkap dalam Pemilu dan hanya untuk menambah suara saja,  sementara setelah itu kepentingannya dilupakan.

“Sebagai contoh, pada Pemilu 2004, ada sembilan calon yang terpilih menjadi anggota DPR untuk Dapil 2 DKI Jakarta yang mencakup wilayah luar negeri, tapi setelah terpilih sebagian besar ditempatkan di komisi yang tidak berkepentingan dengan aspirasi masyarakat atau TKI di luar negeri,” kata Anis.

Menurutnya, sepanjang pengabdian mereka di DPR 2004-2009, sembilan anggota DPR ini kurang memperjuangkan aspirasi buruh migran. “Tidak ada satu pun tindakan politik yang dilakukan sembilan anggota DPR RI yang suaranya dipilih dari buruh migran untuk memberikan perlindungan buruh migran Indonesia,” kata Anis.

Yang paling nyata dan kasat mata adalah tidak ada satu pun anggota DPR yang terpilih dari suara buruh migran menjadi anggota Komisi IX  yang membidangi masalah perburuhan,”  tambah direktur migrant care  itu. (**)