Prita Tidak Bisa Didakwa dengan UU ITE atau KUHP

0
26

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU ITE tidak bisa dipakai untuk mendakwa Prita Mulyasari menjalani proses hukum karena mengirim keluhan melalui email atau surat elektronik.

Hal ini ditegaskan Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin saat dihubungi Pewarta-Indonesia, Sabtu (5/6). Menurutnya, sebagai pasien Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, Prita dilindungi UU Kesehatan maupun UU Perlindungan Konsumen.

Sedang UU ITE kata Irman tidak bisa diterapkan karena UU itu dapat dipakai kalau orang menulis email tanpa punya alasan.

Sementara Prita sendiri menulis email karena keluhannya atas pelayanan RS Omni yang diterimanya.

Dijelaskan Irman bahwa dalam KUHP khusus pasal 310 pencemaran nama baik juga tidak dapat didakwakan dengan alasan untuk kepentingan umum.

Kata Irman lagi, dalam kasus Prita, negara tidak bisa diam begitu saja dengan alasan karena pencemaran nama baik. “Negara harus turun dan `menjewer` atau jika perlu memberi sanksi pada RS Omni karena tidak memberi pelayanan kesehatan yang baik, bukan justru lepas tangan”.

Prita ungkapnya, merupakan korban pelayanan yang buruk dari RS Omni yang bisa saja menimpa pasien-pasien lain suatu saat. (**)