SBY: Golkar Masuk Koalisi

0
43

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Partai Golkar akan menjadi bagian dari koalisi besar pemerintahan mendatang baik dalam eksekutif maupun legislatif. Keinginan itu disampaikan setelah penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Pekanbaru, Riau memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.

“Ketua Umum Partai Golkar telah menyampaikan kepada saya ke depan ini ingin menjadi bagian dalam pemerintahan dan menggalang kebersamaan dalam parlemen. Dengan demikian menjadi bagian dari koalisi,” kata SBY dalam silaturahmi dengan pers di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu (14/10) malam.

Menurut SBY, agar tetap berlaku adil kepada partai politik mitra koalisi yang telah berjuang bersama sejak Pemilu Presiden 2009, dirinya akan membangun aturan main khusus untuk Partai Golkar yang baru saja menyatakan ingin bergabung.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menjelaskan, saat ini partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang, baik di kabinet maupun parlemen, berjumlah enam partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Golkar.

SBY menyatakan dirinya memahami jika partai politik yang lebih dulu berkoalisi dengannya keberatan dengan masuknya Partai Golkar. Namun, dia mengingatkan tidak pernah ada kesepakatan di antara partai-partai koalisi itu bahwa tidak boleh ada tambahan partai baru dalam koalisi setelah pemilu selesai.

“Itu isu yang mengemuka, saya harus hati-hati menyampaikan ini jangan sampai rakyat lihatnya power sharing ini semacam dagang sapi,” tuturnya.  

Ia mengungkapkan, dari awal telah ditegaskan kepada partai koalisi yang memiliki kursi di DPR atau tidak untuk tetap berjuang bersama dalam unsur pemerintahan maupun pos-pos lain seperti duta besar.

Terhadap partai politik lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerindra, maupun Hanura yang sampai kini tidak memilih berkoalisi, Yudhoyono menyampaikan penghargaan.

“Saya menghargai sikap pimpinan PDIP untuk tidak berkoalisi. Ini pilihan politik,” ujar SBY. Sebelumnya, beredar kabar beberapa kader PDIP seperti Sekjen PDIP Pramono Anung dan Ketua DPP Puan Maharani dicalonkan menjadi menteri.

Terkait pencalonan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR yang didukung Partai Demokrat, SBY mengatakan, “Memang ada kesepakatan antara PDIP dan Partai Demokrat untuk menjalin kerja sama di MPR. Tapi sampai di situ saja, tidak di DPR dan Parlemen.”

Nama Calon

Presiden mengatakan akan memberitahukan pada para calon menteri mulai Kamis (15/10) malam sampai Jumat (16/10) malam. Dia akan melakukan jamuan khusus atau farewell terhadap para menteri di kabinet saat ini dan yang pernah menjadi menteri namun di tengah jalan memperoleh penugasan lain pada Jumat malam.

“Setelah farewell, ada yang kembali bertugas dan ada yang mengabdi di tempat yang lain,” katanya.

Berikutnya, Sabtu (7/10) dan Minggu (18/10), para calon yang diundang akan bertemu SBY didampingi Wakil Presiden terpilih Boediono untuk fit and  proper test, termasuk kesediaan menandatangani kontrak kinerja, pakta integritas dan rule of conduct, serta tes kesehatan fisik dan jiwa pada Minggu (18/10) dan Senin (19/10).  

Setelah pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober, SBY akan mengumumkan nama-nama menteri terpilih 21 Oktober. “Kalau semuanya sudah siap, tidak ada dinamika-dinamika baru, hasil pemeriksaan kesehatan, kesehatan jiwa, dan saya berharap tidak ada masalah hukum,” katanya.

Bila masih ada dinamika-dinamika baru, pengumuman bisa mundur satu sampai dua hari kemudian. “Mengacu pada Undang-Undang Kementerian Negara, saya diberi waktu 14 hari sejak saya dilantik sampai terbentuknya kabinet,” katanya.

Namun, menurut SBY, tidak mungkin sampai 14 hari atau dua minggu sebab akan terjadi kevakuman pemerintahan dan membuat kegelisahan pada menteri-menteri yang terpilih.   Calon-calon menteri yang akan dipertimbangan berasal dari partai politik koalisi dan kaum profesional.

Belum Ditawari

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas menyatakan pihaknya belum menerima tawaran masuk kabinet dari Presiden SBY.

“Belum ada kabarnya. Kabar dari siapa, nggak ada. Kalau posisi kita, yang paling penting buat kita adalah bukan minta, tetapi diminta berapa. Kalau minta sama dikasih kan lain. Sampai sekarang belum ada (tawaran dari SBY),” kata Taufiq di rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD di Jakarta, kemarin.

Taifiq menyatakan PDIP tidak akan menolak jika diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk menyerahkan kadernya di pemerintahan.

Terkait kabar bahwa PDIP melarang kadernya duduk di kabinet SBY, Taufik menyatakan kabar itu tidak benar. “Ibu Mega tidak pernah berkomentar tentang di luar pemerintahan dan di dalam. Kalau ada orang yang mengatasnamakan Ibu Mega, itu tidak betul. Yang ngomong itu Ibu Mega atau Sekjen PDIP (Pramono Anung)?” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan tidak ada persoalan bagi Golkar jika kadernya tidak mendapatkan posisi strategis di kabinet. “Itu bukan hal yang perlu adanya tawar menawar,” katanya.

Namun, kata dia, Golkar akan mengapresiasi jika Presiden memilih tokoh Golkar yang mumpuni untuk ditugaskan di pemerintahan. Akbar tidak bersedia mengomentari sejumlah kader Golkar yang disebut-sebut akan ditarik di pemerintahan. “Semuanya kita serahkan kepada Presiden karena beliau yang memiliki hak prerogatif tersebut.”

Pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latief mengatakan Presiden SBY perlu mempertimbangkan representasi daerah dalam mengangkat menteri, selain pertimbangan kompetensi. “Hal ini penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional,” kata dia di Jakarta, Rabu (14/10).  

Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin menyarankan menteri yang akan diangkat SBY sebaiknya tidak hanya dari partai politik, tetapi juga dari profesional dan memertimbangkan representasi daerah.  (Yanuar Jatnika/M.Yamin Panca Setia/Friederich Batari/jurnalnasional)

BAGIKAN
Berita sebelumyaBimbang di Perjalanan
Berita berikutnya2010, Pemerintah DKI Bangun Jaringan Kereta Api Bawah Tanah
Koran Online Pewarta Indonesia atau disingkat KOPI adalah sebuah media massa nasional berbasis jurnalisme warga (pewarta warga) yang dibangun dan dikelola oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Pimpinan redaksi KOPI adalah Wilson Lalengke, dibantu oleh ribuan penulis/pewarta lintas profesi, lintas agama, lintas strata sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain dari seluruh nusantara dan luar negeri.